Pilkada

Partisipasi Pemilih Pilgub 71,39 persen dan Pilbup 74,41 persen

Menurutnya, tingkat partisipasi pemilih di Pilkada 2024 mengalami penurunan dibandingkan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2024

Penundaan Pelantikan Kepala Daerah Salahi Aturan

Toha menjelaskan kesimpulan RDPU tersebut memang mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 27/PUU-XXII/2024 yang menyatakan bahwa pelantikan kepala daerah secara serentak.

DPR Panggil Pemerintah Bahas Pengunduran Waktu Pelantikan Kepala Daerah

Rencana pengunduran pelantikan kepala daerah pada 18-20 Februari 2025 itu menyalahi aturan.

Alasan Mendagri Menggabungkan Pelantikan Kepala Daerah tidak Bersengketa dengan Putusan Sela di MK

Mendagri Tito Karnavian mengatakan bahwa pelantikan kepala daerah yang tidak bersengketa MK  digabung dengan kepala daerah terpilih yang perkaranya gugur dalam putusan sela

Kapan Pelantikan Kepala Daerah Hasil Putusan MK?  Wamendagri Sebut Pelantikan Kepala Daerah sebelum Ramadan

Wamendagri) Bima Arya mengatakan bahwa Pemerintah berupaya mempercepat pelantikan kepala daerah, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang lebih awal dari jadwal semula 

Luthfi-Taj Yasin tak Dilantik 6 Februari 2025

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Andika Perkasa-Hendrar Prihadi menggugat hasil Pilkada Jateng 2024 ke MK.

Wali Kota Makassar Merasa Dirugikan Rencana Pelantikan Kepala Daerah tidak Serentak

WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pelantikan kepala daerah yang tidak serentak.

DPR: Pelantikan Kepala Daerah Bertahap Miliki Legitimasi Yuridis

Rifqy juga menjelaskan bahwa UU Pilkada mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut terkait pelantikan kepala daerah.

Gubernur Jakarta Terdahulu Diklaim Siap Bantu Tim Transisi Pramono Anung-Rano Karno

Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat menyebut para mantan Gubernur DKI Jakarta siap membantu kerja tim transisi Pramono Anung-Rano Karno jelang pelantikan hasil Pilkada 2024.

KPU dan Bawaslu Bantah Ada 1,6 Juta Tanda Tangan Palsu di Pilkada Sulsel

KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan diminta menjelaskan secara komprehensif dan detail terkait ditemukannya bukti lebih dari 1,6 juta tanda tangan palsu Pilkada Sulsel 2024

Hakim MK Pertanyakan Pemungutan Suara Pilkada Banjarbaru

Menanggapi pertanyaan tersebut, Ketua KPU Kalimantan Selatan, Andi Tenri Sompa menjelaskan dasar hukum yang mereka gunakan adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, khususnya Pasal 54c. 

Pelantikan Kepala Daerah yang Bersengketa di MK Pertengahan Maret 2025

Rifqi mengatakan pihaknya saat ini menghormati bergulirnya proses di MK. Termasuk adanya ketetapan gugatan yang dismissal.

Kepala Daerah Petahana Kabur Seusai Kalah di Pilkada

Rifqi mengatakan kondisi tersebut membuat pemerintahan tidak efektif mulai Januari 2025.

Tok, 6 Februari Pelantikan Kepala Daerah untuk Pilkada Nihil Sengketa

Terdapat 21 gubernur dan wakil gubernur yang tak bersengketa di MK. Kemudian, 225 bupati dan wakil bupati, serta 50 wali kota dan wakil wali kota juga tak mengajukan sengketa.

Mendagri Tawarkan Tiga Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih, Ini Rincian Jadwalnya

MENTERI Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, mengungkapkan tiga opsi jadwal pelantikan bagi kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024

Gugatan Sengketa Pilkada Sumut, Pihak Bobby Nasution Bantah Cawe-Cawe Pj.Gubernur

Gugatan sengketa hasil pilkada Sumatra Utara (Sumut) kembali digelar, Kubu Bobby Nasution membantah adanya cawe-cawe Penjabat Gubernur (Pj) Gubernur Agus Fatoni.

DKPP Pecat Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Brebes

DKPP memutuskan mencopot keduanya dari jabatannya.

Sengketa Pilkada Terbanyak di Papua, Sistem Noken dan Keamanan Dinilai Jadi Tangangan

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mencatat sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah (PHP-kada) 2024 didominasi dari wilayah Indonesia timur. Papua 20 sengketa pilkada

Wamendagri Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih dengan DPR

Bima menegaskan bahwa ratas yang akan dilakukan bersama K/L dan DPR juga akan membahas terkait persiapan retreat kepala daerah terpilih.

Hakim Saldi Isra Tegur Kuasa Hukum yang tak Paham Wewenang MK

Adetia Sulius Putra meminta kepada MK untuk memaknai dirinya sendiri sebagai pihak yang tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan perkara 

Idiotes Vs Polites: Ironi Kecakapan Politik Kita

Urgensi Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga Mandiri di Tiap Daerah

Percepatan Profesor: Solusi atau Risiko Baru?

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia