Wamendagri Bahas Pelantikan Kepala Daerah Terpilih dengan DPR

WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan pihaknya bersama DPR Komisi II, KPU, dan Bawaslu serta DKPP akan segera menggelar rapat bersama untuk menentukan jadwal pelantikan kepala daerah dan besok, Rabu (22/1).

Sebelumnya, Kemendagri telah merencanakan bahwa pelantikan kepala daerah akan diundur hingga Maret dengan alasan masih terselenggaranya sidang Putusan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-kada) di MK. Padahal, mulanya, pelantikan akan digelar pada Februari.

“Insyaallah besok jam 10 pagi di DPR, Kemendagri akan melakukan rapat bersama teman-teman, DPR, KPU, dan Bawaslu, DKPP, menyepakati tanggal pelantikan kepala daerah. Jadi banyak pertanyaan akan terjawab besok,” kata Bima Arya dalam keterangannya pada Selasa (21/1).

Baca juga : Kemendagri Pastikan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih pada Pilkada 2024 Dilaksanakan Tidak Serentak

Lebih lanjut, Bima menegaskan bahwa ratas yang akan dilakukan bersama K/L dan DPR juga akan membahas terkait persiapan retreat kepala daerah terpilih yang direncanakan akan dilakukan di Magelang seperti pola yang diadopsi para anggota Kabinet Merah Putih pada November lalu.

“Insyaallah secepatnya dan segera setelah pelantikan, Kemendagri bersama Lemhanas akan membawa para kepala daerah yang baru dilantik agar senasib bersama Kabinet Merah Putih ke Magelang, selama 10 hari,” ungkap Bima.

Selain itu, Bima menjelaskan jika jajaran menteri dalam kabinet menjalankan retreat secara singkat selama 3 hari, berbeda dengan kepala daerah yang rencananya akan dilaksanakan selama 10 hari. 

Baca juga : Kemendagri Susun DIM untuk RUU Politik

“Kalau kita kan (anggota kabinet) cuma 3 hari, temen-temen daerah ditambah menjadi 10 hari,”ungkapnya.

Bima juga menuturkan bahwa kepastian terkait pelaksanaan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno juga akan dilakukan pada ratas tersebut.

“Nanti tanggal 22 Januari 2025 dipastikan di DPR. Kita akan lakukan pembahasan dengan DPR," ujar Bima.

Baca juga : Pakar Ingatkan Putusan MK, Pelantikan Kepala Daerah Pilkada 2024 Harus Serentak

Hingga saat ini, Bima menyebut pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dijadwalkan berlangsung pada 7 Februari 2025 mendatang. Adapun rencana tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpes) yang masih berlaku saat ini. 

“Sementara ini Perpresnya belum berubah,” katanya. 

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR RI Rifqi Karsayuda mengkonfirmasi tanggal pelantikan kepala daerah harus dimundurkan dari yang sebelumnya dijadwalkan Februari 2025 menjadi 13 Maret 2025. Hal itu imbas adanya sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi baru selesai tanggal 13 Maret 2025.

“Betul (diundur), karena MK baru akan menyelesaikan seluruh perselisihan pemilu itu 13 Maret 2025,” kata Rifqi. (Dev/I-2)