Headline
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
Berdenyut lagi sejak M Bloc Space dibuka pada 2019, kini kawasan Blok M makin banyak miliki destinasi favorit anak muda.
WALI Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, mengungkapkan keprihatinannya terkait rencana pelantikan kepala daerah yang tidak serentak. Pelantikan kepala daerah akan dilaksanakan pada 9 Februari 2024. Rencana tersebut dinilai berpotensi merugikan dirinya dan kepala daerah lainnya karena adanya sengketa yang masih berlangsung di Mahkamah Konstitusi (MK).
Wali Kota yang akrab disapa Danny Pomanto merujuk pada putusan MK dalam Perkara Nomor: 27/PUU-XXII/2024, yang menyatakan bahwa kepala daerah hasil Pilkada 2020 tidak akan mengakhiri masa jabatan mereka hingga dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada Serentak Nasional 2024.
"Hal ini berarti saya dan 270 kepala daerah lain akan tetap menjabat hingga pelantikan serentak, yang seharusnya dilakukan setelah semua sengketa di MK diselesaikan," seru Danny
"Pelantikan yang tidak serentak ini bisa menyalahi keputusan MK sendiri. Kami seharusnya dilantik secara bersamaan, bukan terpisah-pisah," sambungnya via whatsapp, Rabu (29/1)
Ia menambahkan bahwa keputusan ini berpotensi menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi kepala daerah yang masih menjabat. Terlebih dirinya jika sesua Surat Keputusan (SK), Danny masih menjabat hingga Februari 2026.
Lebih lanjut, Danny menjelaskan bahwa masa jabatan kepala daerah yang terpotong otomatis akan berkurang, namun tetap saja, pelantikan yang tidak serentak dapat merugikan posisi dan legitimasi kepala daerah yang terpilih.
"Kami berharap agar semua pihak dapat menghormati keputusan MK dan melaksanakan pelantikan secara serentak, agar keputusan ini dapat ditinjau kembali demi kepentingan pemerintahan yang lebih baik," tutupnya dengan harapan pemerintah dan pihak terkait dapat mempertimbangkan kembali rencana pelantikan yang akan datang, demi menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi semua kepala daerah di Indonesia. (H-3)
Wakil Bupati Soppeng Selle KS Dalle menegaskan putusan MK soal pendidikan dasar gratis merupakan amanat Undang-Undang yang harus dipenuhi oleh negara.
Acara ini menjadi yang pertama kali dilaksanakan Munafri sejak dilantik dan menjabat sebagai Wali Kota Makassar Februari lalu
PRESIDEN Prabowo Subianto telah melantik 961 kepala daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (20/2).
WALI Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto akan melaporkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved