Pembangunan Pendidikan Kian Berdampak dan Berada di Koridor yang Tepat

PEMBANGUNAN pendidikan nasional di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun terakhir semakin menunjukkan dampak positif dan dinilai telah berada di koridor yang tepat. Upaya perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan serta peningkatan kualitas pendidikan terus didorong melalui berbagai terobosan Merdeka Belajar untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul.  

“Kami semakin yakin bahwa kita telah berada di koridor yang benar, Kemendikbudristek ingin terus meningkatkan kualitas pembelajaran, yang akhirnya memberikan dampak positif untuk meningkatkan kompetensi anak-anak Indonesia melalui berbagai program Merdeka Belajar,” ungkap Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Suharti dalam Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) bertajuk 10 Tahun Bersinergi Membangun SDM Nasional, Selasa (17/9). 

Salah satu upaya pemerintah untuk memperluas dan memeratakan akses pendidikan adalah melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Selama satu dekade terakhir Kemendikbudristek memberikan perhatian khusus kepada anak-anak dari keluarga miskin dan ekonomi lemah agar terus bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. “Tentunya hal ini bertujuan untuk menahan anak-anak Indonesia putus sekolah dan menurunkan disparitas antara kelompok termiskin dengan kelompok terkaya,” ungkap Sesjen Suharti.

Baca juga : Kemendikbudristek Gandeng Modena Perkaya Pendidikan Vokasi

“Kami juga mendukung keluarga miskin dengan membantu membayar uang kuliah, sehingga anak-anak dari keluarga kurang mampu lebih berani melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi,” imbuh Suharti.

Senada dengan yang disampaikan Suharti, Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Nunung Nuryartono menyampaikan bahwa Indonesia saat ini telah berada pada jalur yang tepat dalam pembangunan manusia untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.

“Pasca Covid-19, Indonesia secara cepat bisa melakukan recovery, dan kita sudah kembali on the track untuk bisa menuju ke 2045. Keseluruhan potensi yang ada harus kita optimalkan. Koordinasi bersama antara kementerian dan lembaga, konvergensi, intervensi, dan intensi program yang lebih terarah pada sasaran yang jelas akan menghasilkan hasil yang lebih positif,” ujar Nunung.

Baca juga : Peningkatan Kualitas PAUD Penting untuk Siapkan SDM Unggul

Di bawah payung kebijakan Merdeka Belajar Kemendikbudristek juga melakukan berbagai terobosan untuk  meningkatkan akses pendidikan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), misalnya dengan menghadirkan program Afirmasi Pendidikan Menengah (ADEM), Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADik), dan Afirmasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG). “Bahkan, program Kampus Mengajar juga turut melibatkan mahasiswa untuk membantu guru-guru di daerah 3T. Adik-adik mahasiswa membantu guru mengajar dan sekaligus menginspirasi peserta didik di sana untuk terus meraih masa depan yang cerah,” kata Suharti.

Sejak 2020 Kemendikbudristek telah mempercepat penyaluran dan meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Selain itu, Kemendikbudristek juga telah menyesuaikan satuan biaya BOSP dengan kondisi geografis dan tingkat kemahalan suatu daerah. “Satuan biaya antara daerah perkotaan dengan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, berbeda dengan yang ada di Jakarta atau di Surabaya. Tidak lagi sama rata untuk seluruh wilayah Indonesia,” kata Sesjen Kemendikbudristek.

Selama 10 tahun terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia mengalami tren peningkatan dari 68,90 pada tahun 2014 menjadi 73,55 pada tahun 2023. Adapun angka Harapan Lama Sekolah (HLS) anak usia 7 tahun ke atas meningkat dari 12,55 pada tahun 2015 menjadi 13,15 pada tahun 2023.

Baca juga : Optimalkan Peran Orang Tua dalam Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Awal Tahun Ajaran Baru

Sesjen Suharti mengungkapkan bahwa dalam mengevaluasi capaian penyediaan akses pendidikan, tidak bisa hanya melihat angka rata-rata lama sekolah saja. “Kemendikbudristek menggunakan Harapan Lama Sekolah untuk menghitung berapa lama anak usia 7 tahun yang masuk sekolah sekarang berada dalam sistem, dan sekarang posisi tersebut sudah mencapai 13,1 tahun dan melebihi target 12 tahun,” ungkapnya.

Kejar Peningkatan Kualitas

Selain perluasan dan pemerataan akses pendidikan, Kemendikbudristek juga terus melakukan berbagai terobosan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Sejak 2021 Asesmen Nasional diterapkan untuk mengukur kinerja kualitas pendidikan di setiap satuan pendidikan. Selain mengukur kompetensi literasi dan numerasi serta karakter peserta didik, Asesmen Nasional juga memberikan informasi mengenai iklim lingkungan belajar yang kemudian hasilnya menjadi masukan bagi penyusunan rencana kerja satuan pendidikan. 

Baca juga : Presiden Jokowi: Fasilitas Pendidikan di IKN Penting

“Sekolah mendapatkan laporan kinerjanya melalui platform Rapor Pendidikan yang menjadi acuan melakukan refleksi dan merancang program-program untuk perbaikan kualitas pembelajaran. Dalam Menyusun program, sekolah didorong untuk memprioritaskan rekomendasi perbaikan yang disusun dan dilaporkan melalui platform ARKAS yang mengurangi beban administratif dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana BOSP,” kata Suharti. 

Saat pandemi COVID-19, Kemendikbudristek mengembangkan kurikulum prototipe menjadi Kurikulum Darurat untuk membantu menyelenggarakan pendidikan dalam kondisi khusus. Kemudian, kurikulum tersebut dikembangkan menjadi Kurikulum Merdeka yang mulai diimplementasikan secara sukarela oleh sekolah sSejak 2022. Selama tiga tahun implementasinya, Kurikulum Merdeka telah menunjukkan hasil positif.

Menurut Sesjen Kemendikbudristek, sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun menunjukkan peningkatan signifikan dalam literasi dan numerasi dibandingkan dengan sekolah yang baru menerapkannya. “Sekolah-sekolah yang menerapkan Kurikulum Merdeka selama tiga tahun, literasi dan numerasi lebih unggul dibanding yang baru menerapkan dua tahun apalagi satu tahun,” tegasnya. 

Menjawab anggapan umum saat ini masih banyak lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang menjadi pengangguran, Sesjen Suharti menekankan pentingnya mencermati data untuk bisa memahami kondisi yang ada. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), memperlihatkan semakin banyak lulusan SMK yang bekerja dalam satu tahun setelah kelulusan. Data tersebut menunjukkan kenaikan dari 32,1% pada tahun 2021 menjadi 38,4% pada tahun 2023. Kenaikan kebekerjaan setelah satu tahun kelulusan juga dialami oleh lulusan diploma dari kampus vokasi yang menunjukkan angka 50,2% pada tahun 2021, naik menjadi 58,6% pada tahun 2023.

“Dari kebekerjaan tersebut tampak bahwa ada hasil positif yang signifikan dari intervensi kita pada pendidikan vokasi. Ke depannya, Kemendikbudristek ingin tetap melakukan banyak hal untuk memastikan para lulusan SMK maupun Politeknik sesuai dengan kebutuhan industri dan juga mendorong mereka agar menjadi entrepreneur yang mampu membuka lapangan pekerjaan,” terang Sesjen Kemendikbudristek.

Sejalan, penguatan inovasi Indonesia tercermin pada peningkatan peringkat pada Global Innovation Index (GII) oleh World Intellectual Property Organization (WIPO). Indonesia telah menunjukkan lompatan kemajuan yang signifikan melalui kebijakan dan budaya kewirausahaan; pengembangan klaster; dan kolaborasi riset dan inovasi perguruan tinggi dengan industri. Pada 2019, Indonesia berada pada peringkat ke-85 dari 132 negara dengan perolehan skor 29,7 poin. Kemudian terus mengalami tren peningkatan peringkat sehingga puncaknya pada 2023, Indonesia berada di peringkat ke-61 dengan skor 31,3 poin. 

Selain itu,daya saing Indonesia terus mengalami tren peningkatan yang positif. Indonesia meraih peringkat ke-37 dari 60 negara dalam World Competitiveness Rangking (WCR), kemudian terus meningkat sehingga pada tahun 2024 menjadi peringkat ke-27 dari 67 negara. 

Sebagai upaya untuk semakin memperkuat link and match antara sektor pendidikan dengan dunia kerja, khususnya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI), Kemendikbudristek terus memberikan dukungan dan keleluasan kepada sekolah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan kurikulum agar terus relevan, termasuk bersama industri. 

“Link and match dilakukan dari hulu ke hilir secara bersamaan. Bahkan, kami juga mengundang guru-guru tamu dari industri untuk mengajar di sekolah dan perguruan tinggi untuk memberikan pengetahuan serta pengalamannya kepada peserta didik,” terang Sesjen.

“Selain itu, penting juga memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Khususnya Pemerintah Provinsi yang memiliki kewenangan pengelolaan SMK, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, konsorsium industri, dan lembaga lainnya,” tandas Suharti.

Pemerintah juga terus berupaya menciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai regulasi yang memperkuat pendidikan vokasi dan mengintegrasikannya dengan sektor industri. Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang berorientasi pada kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mendorong kewirausahaan. 

Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah sistem informasi ketenagakerjaan yang menghubungkan penyedia pendidikan vokasi dengan industri yang membutuhkan tenaga kerja terampil, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

“Tantangan utama adalah memastikan lulusan vokasi siap menghadapi dunia kerja yang dinamis. Sekolah vokasi yang direncanakan di KEK akan berperan penting dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil yang sesuai dengan industri di kawasan tersebut,” kata Nunung.

Sesjen Kemendikbudristek juga menekankan pentingnya pendidikan berkualitas dalam menciptakan wirausaha yang sukses. Kebijakan inovasi dan jaringan penelitian yang kuat juga menjadi kunci utama dalam mendorong pengembangan kewirausahaan di Indonesia. 

“Kunci utama untuk menciptakan wirausaha yang sukses adalah melalui pendidikan berkualitas dan kebijakan yang mendukung inovasi,” ujarnya.

Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan upaya-upaya yang telah dilakukan selama satu dekade terakhir, bekerja sama dengan berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah untuk mencapai target-target pendidikan yang telah ditetapkan. Dengan fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan, serta penguatan pendidikan vokasi, Indonesia diharapkan dapat mengatasi tantangan pendidikan dan mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. (Adv)