Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat kembali menaruh perhatian serius pada Batam. Hal ini ditandai dengan pergantian Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam dalam perombakan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik Agung Widodo, sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Batam, menggantikan Zaky Firmansyah. Pelantikan berlangsung di Jakarta, Rabu (28/1), bersamaan dengan rotasi sejumlah pejabat eselon II DJBC lainnya.
Batam dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan internasional dengan aktivitas keluar-masuk barang yang tinggi. Karena itu, wilayah ini kerap menjadi sorotan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa rotasi pejabat dilakukan secara menyeluruh di pelabuhan-pelabuhan besar, termasuk Batam. Langkah tersebut disebut sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus penegasan agar pengelolaan kepabeanan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai harus lebih optimal. Tidak boleh ada lagi pembiaran,” tegas Purbaya.
Pergantian pimpinan Bea dan Cukai Batam ini mendapat perhatian dari kalangan pelaku usaha di daerah. Sejumlah pengusaha berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan pengawasan yang tegas namun tetap menjaga kelancaran arus barang.
Salah seorang pengusaha logistik di Batam berinisial AF menilai, kepastian layanan Bea Cukai menjadi faktor penting bagi dunia usaha.
“Kami mendukung pengawasan yang ketat, tapi kepastian proses juga harus dijaga. Kalau aturan jelas dan pelayanan konsisten, pelaku usaha pasti patuh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pelaku industri manufaktur berinisial RA. Ia berharap pergantian pimpinan membawa perbaikan komunikasi antara Bea Cukai dan pelaku usaha di Batam.
“Batam ini daerah industri dan ekspor. Harapannya, pimpinan baru tegas terhadap pelanggaran, tapi tetap mendukung iklim investasi dan kelancaran produksi,” katanya.
Purbaya memastikan seluruh pejabat yang menempati posisi baru akan berada di bawah pengawasan ketat. Ia menegaskan tidak akan ragu melakukan penataan ulang jika ditemukan kinerja yang mengecewakan atau indikasi pelanggaran.
Pergantian Kepala Bea dan Cukai Batam ini diharapkan mampu meningkatkan integritas, memperkuat pengawasan, sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi di Batam tetap kondusif. (HK/E-4)
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem Coretax telah bermasalah sejak awal pengembangannya. Ia menyebut kelemahan utama terletak pada desain yang tidak baik
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat tetap tenang dalam menyikapi isu potensi resesi ekonomi.
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah pemanfaatan sistem Auto Gate All Indonesia untuk pelaporan Electronic Customs Declaration (E-CD)
Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama meninjau kesiapan layanan dan pengawasan arus barang menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah di Pelabuhan Tanjung Priok.
Mephedrone adalah hasil fermentasi yang dikelompokkan narkotika golongan 1 sehingga dilarang di Indonesia.
Bea Cukai bersama BNN laboratorium narkotika tersembunyi (clandestine lab) di Kabupaten Gianyar, Bali.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved