Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH pusat kembali menaruh perhatian serius pada Batam. Hal ini ditandai dengan pergantian Kepala Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Batam dalam perombakan pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa resmi melantik Agung Widodo, sebagai Kepala KPU Bea dan Cukai Batam, menggantikan Zaky Firmansyah. Pelantikan berlangsung di Jakarta, Rabu (28/1), bersamaan dengan rotasi sejumlah pejabat eselon II DJBC lainnya.
Batam dikenal sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan internasional dengan aktivitas keluar-masuk barang yang tinggi. Karena itu, wilayah ini kerap menjadi sorotan dalam pengawasan kepabeanan dan cukai.
Dalam sambutannya, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa rotasi pejabat dilakukan secara menyeluruh di pelabuhan-pelabuhan besar, termasuk Batam. Langkah tersebut disebut sebagai upaya penyegaran organisasi sekaligus penegasan agar pengelolaan kepabeanan berjalan lebih transparan dan akuntabel.
“Pengumpulan penerimaan negara dari sektor pajak dan cukai harus lebih optimal. Tidak boleh ada lagi pembiaran,” tegas Purbaya.
Pergantian pimpinan Bea dan Cukai Batam ini mendapat perhatian dari kalangan pelaku usaha di daerah. Sejumlah pengusaha berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan pengawasan yang tegas namun tetap menjaga kelancaran arus barang.
Salah seorang pengusaha logistik di Batam berinisial AF menilai, kepastian layanan Bea Cukai menjadi faktor penting bagi dunia usaha.
“Kami mendukung pengawasan yang ketat, tapi kepastian proses juga harus dijaga. Kalau aturan jelas dan pelayanan konsisten, pelaku usaha pasti patuh,” ujarnya.
Hal senada disampaikan pelaku industri manufaktur berinisial RA. Ia berharap pergantian pimpinan membawa perbaikan komunikasi antara Bea Cukai dan pelaku usaha di Batam.
“Batam ini daerah industri dan ekspor. Harapannya, pimpinan baru tegas terhadap pelanggaran, tapi tetap mendukung iklim investasi dan kelancaran produksi,” katanya.
Purbaya memastikan seluruh pejabat yang menempati posisi baru akan berada di bawah pengawasan ketat. Ia menegaskan tidak akan ragu melakukan penataan ulang jika ditemukan kinerja yang mengecewakan atau indikasi pelanggaran.
Pergantian Kepala Bea dan Cukai Batam ini diharapkan mampu meningkatkan integritas, memperkuat pengawasan, sekaligus menjaga iklim usaha dan investasi di Batam tetap kondusif. (HK/E-4)
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan tunjangan hari raya (THR) bagi aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri pada 2026 akan segera dicairkan dalam waktu dekat.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan pemerintah tak akan naikkan tarif pajak PPh 21 meski ada rekomendasi IMF. Fokus perkuat daya beli & ekonomi.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi fiskal Indonesia tetap terkendali.
Pemerintah tambah TKD Rp10,6 triliun untuk pemulihan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dana cair bertahap mulai Februari hingga April 2026.
KETUA PP Muhammadiyah Anwar Abbas menanggapi kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Dalam sebuah kesempatan, Purbaya mendorong agar ekonomi atau perbankan syariah
Ekonom Indef menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di 2026 sangat ambisius. Simak 3 PR besar pemerintah mulai dari daya beli hingga investasi manufaktur.
Sufmi Dasco Ahmad mendesak percepatan izin Bea Cukai untuk bantuan diaspora Aceh di Malaysia yang tertahan di Port Klang agar segera disalurkan ke korban bencana Sumatra.
KPK menyita Rp5 miliar dari safe house baru di Ciputat dalam kasus dugaan suap importasi Bea Cukai. Enam tersangka telah ditetapkan.
Bantuan kemanusiaan dari malaysia untuk warga Aceh tidak dapat izin dari bea cukai
Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan adanya dugaan praktik penyelundupan barang dan underinvoicing soal penyegelan Toko Tiffany & Co. Berikut kronologi penyegelan Tiffany & Co
Menkeu Purbaya buka dugaan persekongkolan di balik penyegelan tiga gerai Tiffany & Co terkait kasus impor dan underinvoicing.
Ketegasan yang tidak konsisten dapat merusak iklim investasi dan menimbulkan ketidakpastian dunia usaha.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved