Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada lagi ruang untuk praktik menyimpang di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pernyataan itu disampaikan Bendahara Negara saat melantik sejumlah pejabat eselon II hingga eselon IV di lingkungan Kemenkeu, Rabu (28/1), di Jakarta.
“Ke depan kita tidak boleh main-main lagi,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1).
Ia juga mengingatkan agar jajarannya tidak mengabaikan peringatan yang disampaikan. Menurutnya, setiap pelanggaran atau kinerja yang mengecewakan akan berujung pada penataan ulang jabatan.
“Kalau ada hal yang mengecewakan, jangan main-main lagi. Saya akan atur ulang lagi. Kalau saya bicara sekali, jangan dianggap saya lupa. Saya akan ingat terus,” tegasnya.
Menkeu menekankan, para pejabat yang menempati posisi baru akan berada di bawah pengawasan ketat. Hal ini seiring maraknya barang selundupan berpotensi merusak pasar domestik karena menciptakan persaingan tidak sehat dengan produk dalam negeri.
"Di posisi yang baru ini akan dimonitor dengan ketat," tegasnya.
Bea dan Cukai pun dianggap berada di lini terdepan untuk menjaga pasar domestik agar tetap adil dan kondusif bagi pelaku usaha nasional.
"Karena ini berada di lini terdepan, harus menjaga pasar dalam negeri dan permintaan domestik dari persaingan yang tidak adil," pungkasnya.
Menurut Purbaya, langkah pergantian pejabat ini juga penting karena kinerja penerimaan pajak dan bea cukai kerap tidak mencapai target. Sepanjang 2025, pemerintah berhasil meraup penerimaan k epabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target APBN 2025 yang dipatok Rp301,6 triliun.
"Dampaknya terasa, yang saya rasakan di akhir tahun tuh pendapatannya di bawah target pajak maupun bea cukai," imbuhnya.
Purbaya kemudian mendorong jajarannya bekerja lebih keras untuk memastikan pengumpulan pajak dan penerimaan kepabeanan dapat berjalan lebih optimal
"Anda semua harus berjuang lebih keras untuk memastikan pengumpulan pajak atau bea cukai kita bisa lebih optimal. Ini saya sengaja kocok (pejabat) semuanya di seluruh pelabuhan besar dan di pemain inti," pungkasnya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Gatot Sueeng Wibowo, Direktur Teknis Kepabeanan Imik Eko Putro, Direktur Fasilitas Kepabeanan Susila Brata, Direktur Kepatuhan Internal Akhmad Rofiq, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan Priyono Triatmojo. (Ins)
Penurunan tajam Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menjadi perhatian investor. Kondisi IHSG turun bahkan sempat memunculkan pertanyaan di pasar, kenapa IHSG turun hari ini?
Pemerintah belum akan menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 oleh lokapasar atau marketplace terhadap pedagang daring dalam waktu dekat.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan terus melakukan langkah bersih-bersih di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pergantian wakil menteri keuangan (wamenkeu) akan dilakukan pekan depan.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penguatan nilai tukar rupiah tidak semata-mata dipicu oleh penunjukan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur BI.
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menepis anggapan pelemahan nilai tukar rupiah dipicu isu pencalonan Thomas A. M. Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas kepada pegawai pajak yang menyalahgunakan kewenangannya.
MENTERI Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Selasa (20/1).
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah akan mengambil langkah hukum tegas terhadap puluhan perusahaan baja yang diduga beroperasi secara ilegal di Indonesia.
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan Kementerian Keuangan tetap memberi pendampingan kepada pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved