Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada lagi ruang untuk praktik menyimpang di jajaran pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).
Pernyataan itu disampaikan Bendahara Negara saat melantik sejumlah pejabat eselon II hingga eselon IV di lingkungan Kemenkeu, Rabu (28/1), di Jakarta.
“Ke depan kita tidak boleh main-main lagi,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (28/1).
Ia juga mengingatkan agar jajarannya tidak mengabaikan peringatan yang disampaikan. Menurutnya, setiap pelanggaran atau kinerja yang mengecewakan akan berujung pada penataan ulang jabatan.
“Kalau ada hal yang mengecewakan, jangan main-main lagi. Saya akan atur ulang lagi. Kalau saya bicara sekali, jangan dianggap saya lupa. Saya akan ingat terus,” tegasnya.
Menkeu menekankan, para pejabat yang menempati posisi baru akan berada di bawah pengawasan ketat. Hal ini seiring maraknya barang selundupan berpotensi merusak pasar domestik karena menciptakan persaingan tidak sehat dengan produk dalam negeri.
"Di posisi yang baru ini akan dimonitor dengan ketat," tegasnya.
Bea dan Cukai pun dianggap berada di lini terdepan untuk menjaga pasar domestik agar tetap adil dan kondusif bagi pelaku usaha nasional.
"Karena ini berada di lini terdepan, harus menjaga pasar dalam negeri dan permintaan domestik dari persaingan yang tidak adil," pungkasnya.
Menurut Purbaya, langkah pergantian pejabat ini juga penting karena kinerja penerimaan pajak dan bea cukai kerap tidak mencapai target. Sepanjang 2025, pemerintah berhasil meraup penerimaan k epabeanan dan cukai sebesar Rp300,3 triliun atau 99,6% dari target APBN 2025 yang dipatok Rp301,6 triliun.
"Dampaknya terasa, yang saya rasakan di akhir tahun tuh pendapatannya di bawah target pajak maupun bea cukai," imbuhnya.
Purbaya kemudian mendorong jajarannya bekerja lebih keras untuk memastikan pengumpulan pajak dan penerimaan kepabeanan dapat berjalan lebih optimal
"Anda semua harus berjuang lebih keras untuk memastikan pengumpulan pajak atau bea cukai kita bisa lebih optimal. Ini saya sengaja kocok (pejabat) semuanya di seluruh pelabuhan besar dan di pemain inti," pungkasnya.
Adapun pejabat yang dilantik antara lain Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Gatot Sueeng Wibowo, Direktur Teknis Kepabeanan Imik Eko Putro, Direktur Fasilitas Kepabeanan Susila Brata, Direktur Kepatuhan Internal Akhmad Rofiq, dan Direktur Penindakan dan Penyidikan Priyono Triatmojo. (Ins)
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menambah anggaran hingga Rp100 triliun untuk subsidi energi mengantisipasi dampak dari konflik di tengah dan harga minyak dunia serta defisit APBN
Purbaya menyebut Pertamina sementara menanggung selisih harga BBM nonsubsidi saat harga minyak dunia melonjak, sementara pemerintah menahan kenaikan harga.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sistem Coretax telah bermasalah sejak awal pengembangannya. Ia menyebut kelemahan utama terletak pada desain yang tidak baik
Purbaya menjelaskan bahwa meskipun kondisi global penuh ketidakpastian, permintaan domestik masih menjadi mesin utama penggerak ekonomi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa deteksi 10 perusahaan lakukan underinvoicing. Kebocoran penerimaan negara segera ditutup demi target fiskal 2026.
Purbaya juga melihat saat ini belum ada urgensi penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan defisit APBN.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa tegaskan harga BBM tak akan naik hingga akhir 2026 meski minyak dunia tembus US$100. Simak jaminan kekuatan APBN di sini.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa pastikan restrukturisasi utang Whoosh rampung. Keputusan final kini ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Cek selengkapnya!
MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan BBM subsidi masih mencukupi.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menuturkan, pengendalian nilai tukar rupiah dari dolar Amerika Serikat masih dapat dilakukan dengan baik.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa ungkap realisasi THR ASN 2026 baru Rp11 T dari total Rp55 T. Simak penyebab keterlambatan dan rincian komponen THR 100%.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah membuka kemungkinan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) apabila harga minyak dunia melonjak.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved