Headline
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Tingkat kemiskinan versi Bank Dunia semakin menjauh dari penghitungan pemerintah.
Perluasan areal preservasi diikuti dengan keharusan bagi setiap pemegang hak untuk melepaskan hak atas tanah mereka.
HARI ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Buleleng dengan dilantiknya I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2025-2030.
Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi juga awal dari perjalanan baru dalam membangun Buleleng yang lebih maju, berkelanjutan, dan sejahtera.
Sutjidra-Supriatna hadir dengan pengalaman dan dedikasi tinggi, membawa visi besar untuk kemajuan Bali. Dengan rekam jejak kepemimpinan yang telah terbukti, keduanya siap melanjutkan program-program strategis yang telah dirancang dengan matang.
"Kabupaten Buleleng akan memasuki fase penting dalam transisi kepemimpinan. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentunya akan menjadi momentum dalam kancah demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," papar I Nyoman Sutjidra usai pelantikan, Kamis (20/2).
Dukungan kuat dari masyarakat Buleleng yang telah memberikan kepercayaan kepada Sutjidra-Supriatna melalui kemenangan telak dalam Pilkada 2024 membuktikan bahwa rakyat ingin kesinambungan pembangunan. Tidak hanya melanjutkan yang sudah baik, tetapi juga mempercepat terobosan baru yang semakin mengangkat kesejahteraan masyarakat Buleleng.
"Dalam transisi pemerintahan, selain menandai pergantian kepemimpinan, juga membuka lembaran baru dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan, serta menjadi cerminan dinamika masyarakat Kabupaten Buleleng yang terus berkembang. Proses ini diharapkan mampu memberikan arah dan inspirasi baru menuju Kabupaten Buleleng yang lebih baik, sekaligus menjadi momen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Sutjidra.
Tantangan utama bagi pemimpin dan pemerintahan yang baru adalah menyelaraskan program-program yang telah berjalan dengan rencana kebijakan baru yang tentunya akan lebih progresif dan inspiratif, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan.
Hari ini, masyarakat Buleleng menyaksikan lahirnya kembali kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Sutjidra-Supriatna akan amanah baru yang diemban. Semoga kepemimpinan kami membawa Bali semakin maju, sejahtera, dan tetap berlandaskan pada kearifan lokal serta identitas budaya yang kuat.
"Di tengah transisi perubahan ini, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan sebelumnya, yang kemudian menjadi landasan untuk pemerintahan kami dalam menghadirkan tata kelola yang responsif dan proaktif di semua bidang dalam menghadapi tantangan pembangunan Buleleng ke depan. Kami berharapan pemerintahan kami menjadi inspirasi dalam pembangunan Kabupaten Buleleng 5 Tahun ke depan," pungkas Sutjidra. (Z-1)
HARGA jual dan penyewaan properti di Bali terus meningkat dari tahun ke tahun dengan proyeksi kenaikan dan imbal hasil sewa (rental yield) yang menjanjikan.
INSIDEN kecelakaan kapal yang terjadi di perairan Sanur, Denpasar, Bali, pada Rabu (4/6), mendapat sorotan tajam dari anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS).
PEMERINTAH Australia seperti dikutip dari Canberra Times, melakukan pembaruan dari situs Smartraveller beberapa hari yang lalu.
Sebanyak 28 warga atau 7 kepala keluarga yang saat ini mengungsi akibat sanksi adat.
Produk utama dari KWT Sari Amerta Giri adalah kopi bubuk yang produksinya dalam sebulan bisa mencapai 100-150 kg.
Pelepasan puluhan tukik ini dilakukan dalam rangka memperingati hari raya Timpek Krulut atau hari Valentine versi budaya Bali.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Kejadian di Barito Utara menunjukkan adanya permasalahan mendasar terkait pencegahan dan penegakan hukum atas pelanggaran politik uang saat pilkada.
Putusan MK menekankan ketidakmampuan Bawaslu Kalimantan Tengah untuk menggunakan kewenangannya secara optimal dan kontekstual.
Refleksi ini penting untuk menyusun regulasi yang adaptif, inklusif, dan sesuai dengan dinamika sosial-politik masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved