Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Buleleng dengan dilantiknya I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2025-2030.
Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi juga awal dari perjalanan baru dalam membangun Buleleng yang lebih maju, berkelanjutan, dan sejahtera.
Sutjidra-Supriatna hadir dengan pengalaman dan dedikasi tinggi, membawa visi besar untuk kemajuan Bali. Dengan rekam jejak kepemimpinan yang telah terbukti, keduanya siap melanjutkan program-program strategis yang telah dirancang dengan matang.
"Kabupaten Buleleng akan memasuki fase penting dalam transisi kepemimpinan. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentunya akan menjadi momentum dalam kancah demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," papar I Nyoman Sutjidra usai pelantikan, Kamis (20/2).
Dukungan kuat dari masyarakat Buleleng yang telah memberikan kepercayaan kepada Sutjidra-Supriatna melalui kemenangan telak dalam Pilkada 2024 membuktikan bahwa rakyat ingin kesinambungan pembangunan. Tidak hanya melanjutkan yang sudah baik, tetapi juga mempercepat terobosan baru yang semakin mengangkat kesejahteraan masyarakat Buleleng.
"Dalam transisi pemerintahan, selain menandai pergantian kepemimpinan, juga membuka lembaran baru dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan, serta menjadi cerminan dinamika masyarakat Kabupaten Buleleng yang terus berkembang. Proses ini diharapkan mampu memberikan arah dan inspirasi baru menuju Kabupaten Buleleng yang lebih baik, sekaligus menjadi momen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Sutjidra.
Tantangan utama bagi pemimpin dan pemerintahan yang baru adalah menyelaraskan program-program yang telah berjalan dengan rencana kebijakan baru yang tentunya akan lebih progresif dan inspiratif, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan.
Hari ini, masyarakat Buleleng menyaksikan lahirnya kembali kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Sutjidra-Supriatna akan amanah baru yang diemban. Semoga kepemimpinan kami membawa Bali semakin maju, sejahtera, dan tetap berlandaskan pada kearifan lokal serta identitas budaya yang kuat.
"Di tengah transisi perubahan ini, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan sebelumnya, yang kemudian menjadi landasan untuk pemerintahan kami dalam menghadirkan tata kelola yang responsif dan proaktif di semua bidang dalam menghadapi tantangan pembangunan Buleleng ke depan. Kami berharapan pemerintahan kami menjadi inspirasi dalam pembangunan Kabupaten Buleleng 5 Tahun ke depan," pungkas Sutjidra. (Z-1)
Untuk memudahkan pengurusan, Imigrasi Bali juga membuka pelayanan pengajuan ITKT di seluruh kantor imigrasi di Bali tanpa dibatasi domisili.
KEMENTERIA Agama (Kemenag) menegaskan bahwa panduan pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi hanya berlaku di Provinsi Bali.
KEMENTERIAN Agama (Kemenag) menyampaikan panduan jika Hari Raya Nyepi pada 19 Maret 2026 berbarengan dengan malam takbiran Idulfitri 1447 H.
KORBAN dalam peristiwa banjir bandang di Kabupaten Buleleng, Bali bertambah jadi dua orang, setelah ditemukan Komang Suci (44) dalam keadaan sudah meninggal,
BNN bersama sejumlah instansi mengungkap laboratorium gelap pembuat narkotika sintetis jenis mephedrone di sebuah vila dan menangkap dua tersangka warga Rusia.
BNN berhasil membongkar praktik laboratorium narkotika di Bali. Dalam operasi itu, ditemukan sejumlah bahan yang diduga digunakan untuk memproduksi narkotika sintetis jenis mephedrone.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsungĀ bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved