Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
HARI ini menjadi momentum bersejarah bagi masyarakat Kabupaten Buleleng dengan dilantiknya I Nyoman Sutjidra dan Gede Supriatna sebagai Bupati dan Wakil Bupati Buleleng periode 2025-2030.
Pelantikan ini bukan hanya seremoni, tetapi juga awal dari perjalanan baru dalam membangun Buleleng yang lebih maju, berkelanjutan, dan sejahtera.
Sutjidra-Supriatna hadir dengan pengalaman dan dedikasi tinggi, membawa visi besar untuk kemajuan Bali. Dengan rekam jejak kepemimpinan yang telah terbukti, keduanya siap melanjutkan program-program strategis yang telah dirancang dengan matang.
"Kabupaten Buleleng akan memasuki fase penting dalam transisi kepemimpinan. Pelantikan oleh Presiden Prabowo Subianto, tentunya akan menjadi momentum dalam kancah demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024," papar I Nyoman Sutjidra usai pelantikan, Kamis (20/2).
Dukungan kuat dari masyarakat Buleleng yang telah memberikan kepercayaan kepada Sutjidra-Supriatna melalui kemenangan telak dalam Pilkada 2024 membuktikan bahwa rakyat ingin kesinambungan pembangunan. Tidak hanya melanjutkan yang sudah baik, tetapi juga mempercepat terobosan baru yang semakin mengangkat kesejahteraan masyarakat Buleleng.
"Dalam transisi pemerintahan, selain menandai pergantian kepemimpinan, juga membuka lembaran baru dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan, serta menjadi cerminan dinamika masyarakat Kabupaten Buleleng yang terus berkembang. Proses ini diharapkan mampu memberikan arah dan inspirasi baru menuju Kabupaten Buleleng yang lebih baik, sekaligus menjadi momen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ujar Sutjidra.
Tantangan utama bagi pemimpin dan pemerintahan yang baru adalah menyelaraskan program-program yang telah berjalan dengan rencana kebijakan baru yang tentunya akan lebih progresif dan inspiratif, guna mewujudkan pemerintahan yang efisien dan adaptif terhadap perubahan.
Hari ini, masyarakat Buleleng menyaksikan lahirnya kembali kepemimpinan yang berpihak pada rakyat. Sutjidra-Supriatna akan amanah baru yang diemban. Semoga kepemimpinan kami membawa Bali semakin maju, sejahtera, dan tetap berlandaskan pada kearifan lokal serta identitas budaya yang kuat.
"Di tengah transisi perubahan ini, salah satu tantangan terbesar adalah menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan sebelumnya, yang kemudian menjadi landasan untuk pemerintahan kami dalam menghadirkan tata kelola yang responsif dan proaktif di semua bidang dalam menghadapi tantangan pembangunan Buleleng ke depan. Kami berharapan pemerintahan kami menjadi inspirasi dalam pembangunan Kabupaten Buleleng 5 Tahun ke depan," pungkas Sutjidra. (Z-1)
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Prakiraan cuaca BMKG menyebut hujan dengan intensitas sedang hingga lebat disertai petir/kilat dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian besar wilayah Bali.
Berdasarkan analisis BBMKG Denpasar, monsun Asia diprakirakan masih akan memberikan pengaruh kuat disertai dengan terbentuknya pola pertemuan angin
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pullman Bali Legian Beach menggelar perayaan Imlek 17 Februari 2026 dengan buffet khas oriental, live cooking, Chinese dance, dan suasana hangat kebersamaan.
Pullman Bali Legian Beach menghadirkan Timeless Valentine 14 Februari 2026 dengan dinner romantis tujuh hidangan, live acoustic, dan Infinity Pool tepi pantai.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved