Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Batam mendalami aliran dana dalam kasus dugaan korupsi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah. Kasus itu berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran pada tahun 2016 yang diperkirakan merugikan negara hingga ratusan juta rupiah.
"Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Batam telah mengidentifikasi dua calon tersangka. Dalam waktu dekat, kami akan mengumumkan tersangka dalam kasus ini," kata Kepala Kejaksaan Negeri Batam I Ketut Kasna Dedi Ketika dihubungi, Minggu (20/10).
Kasna menambahkan, pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan nilai pasti kerugian. "Kami tidak bisa mengungkapkan identitas calon tersangka saat ini karena masih menunggu hasil resmi dari BPK," ujarnya.
Kasi Intel Kejari Batam Tiyan Andesta mengungkapkan, penyidik telah melakukan serangkaian tindakan untuk menelusuri aliran dana. "Kami sudah meminta keterangan dari berbagai pihak, termasuk internal RSUD, Dinas Kesehatan, hingga vendor pengadaan alat kesehatan tahun 2016," jelas Andesta.
Andesta menambahkan, tim penyidik telah melakukan penggeledahan menyeluruh di ruang administrasi RSUD Embung Fatimah beberapa waktu lalu. "Penggeledahan ini bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait aliran dana yang diduga diselewengkan," tuturnya.
Kasus itu menjadi sorotan publik karena menambah daftar panjang kasus korupsi di Kota Batam. Masyarakat berharap pengusutan kasus itu dapat membawa transparansi dalam pengelolaan anggaran kesehatan di kota tersebut. (E-2)
KPK kembali melakukan langkah penyidikan dalam perkara dugaan korupsi di sektor perpajakan. Tim penyidik menggeledah kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
KPK menegaskan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi dalam kerja sama usaha dan akuisisi PT Jembatan Nusantara (JN) oleh PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) tetap berlanjut.
Kejaksaan Agung harus transparan dan terbuka dalam proses penanganan dugaan korupsi pengurangan pajak yang melibatkan sejumlah perusahaan dan oknum pejabat pajak
Sampai saat ini yang bersangkutan Erwin, masih berstatus saksi dugaan tipikor penyalahgunaan kewenangan pada Pemkot Bandung tahun 2025
KPK menerima kunjungan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, pada 16 Oktober 2025. Pramono membahas soal permasalahan lahan di Rumah Sakit Sumber Waras.
Meski begitu, KPK belum bisa memastikan pemanggilan Mahfud dalam penyelidikan kasus ini. Tapi, eks Menkopolhukam itu diizinkan memberikan data secara sukarela.
KPK menangkap enam orang dalam OTT di Kalimantan Selatan. Di antara pihak yang ditangkap terdapat Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) serta Kepala Seksi Intelijen Kejari HSU
Pihak Kejari kini fokus melakukan pengecekan terhadap daftar nama jaksa yang diduga terseret dalam pusaran operasi senyap tersebut.
Ketiganya diduga bersekongkol mengatur pengadaan barang dan jasa sehingga menimbulkan kerugian negara sekitar Rp554 juta.
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Penyidik Kejagung akan kewalahan jika mengusut kasus korupsi itu. Karenanya, Kejati diminta membuka kasus serupa agar korupsi ini bisa diusut tuntas.
Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan hanya dapat dilakukan dalam situasi tertentu. Bukan sebagai pengamanan yang bersifat rutin atau melekat setiap hari.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved