Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, angkat bicara menyusul beredarnya kabar pemeriksaan salah satu oknum jaksanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut diduga merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah pada Rabu (17/12) sore.
Kasubsi II Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Ilham Mauludy, menyatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia menyebut banyak informasi yang beredar di media sosial namun belum terverifikasi secara resmi.
"Kami sampai saat ini masih mencari tahu kebenaran terkait informasinya, karena di medsos banyak sekali infonya yang belum resmi khususnya untuk kutipan yang KPK soal OTT," ujar Ilham Mauludy di Tangerang, Kamis (18/12).
Ilham menegaskan hingga saat ini Kejari Kabupaten Tangerang belum menerima pemberitahuan tertulis maupun koordinasi resmi dari KPK. Meski demikian, langkah-langkah evaluasi internal langsung dilakukan untuk memastikan status para anggotanya.
"Kami juga secara internal masih mencari tahu dan mengecek kebenarannya, nanti ke depannya pasti kami (sampaikan) kepada awak media," imbuhnya.
Pihak Kejari kini fokus melakukan pengecekan terhadap daftar nama jaksa yang diduga terseret dalam pusaran operasi senyap tersebut. Hasil pemeriksaan internal ini nantinya akan menjadi dasar pimpinan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan KPK.
"Kami sedang kroscek secara internal, nanti hasil cek internal baru keputusan pimpinan cek ke KPK," tegas Ilham.
Dugaan Pemerasan WNA
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi pelaksanaan OTT kesembilan sepanjang tahun 2025 di wilayah Banten. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut setidaknya lima orang diamankan dalam penyelidikan tertutup tersebut.
"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten," ungkap Budi di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum jaksa yang diduga terjaring berinisial RZ, yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Banten. Operasi ini ditengarai berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan dalam sebuah perkara yang penanganannya berada di wilayah Kabupaten Tangerang. (Ant/P-2)
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggencarkan penggeledahan untuk mencari barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan dalam proses seleksi calon perangkat desa di Kabupaten Pati.
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan turut mencermati polemik pengadaan mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud senilai Rp8,5 miliar yang menjadi sorotan publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan korupsi terkait pengurusan cukai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
Pemantauan Media Indonesia Jumat (27/2) setelah datang dan memulai penggeledahan di rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Pati Riyoso di Desa Ngarus Kecamatan Pati
KPK bongkar taktik pegawai Bea Cukai inisial SA yang kelola uang gratifikasi di safe house Ciputat. Uang Rp5,19 miliar disita terkait kasus impor barang KW.
Menanggapi rencana pihak Nadiem yang ingin melaporkan saksi Jumeri ke polisi, Boyamin menilai hal tersebut sebagai strategi untuk memengaruhi saksi-saksi lainnya.
Safaruddin menyoroti perlunya aturan komprehensif yang mampu menjawab perbedaan beban kerja hakim di berbagai wilayah Indonesia.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved