Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KEJAKSAAN Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang, Banten, angkat bicara menyusul beredarnya kabar pemeriksaan salah satu oknum jaksanya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemeriksaan tersebut diduga merupakan tindak lanjut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar lembaga antirasuah pada Rabu (17/12) sore.
Kasubsi II Bidang Intelijen Kejari Kabupaten Tangerang, Ilham Mauludy, menyatakan pihaknya masih menelusuri kebenaran informasi tersebut. Ia menyebut banyak informasi yang beredar di media sosial namun belum terverifikasi secara resmi.
"Kami sampai saat ini masih mencari tahu kebenaran terkait informasinya, karena di medsos banyak sekali infonya yang belum resmi khususnya untuk kutipan yang KPK soal OTT," ujar Ilham Mauludy di Tangerang, Kamis (18/12).
Ilham menegaskan hingga saat ini Kejari Kabupaten Tangerang belum menerima pemberitahuan tertulis maupun koordinasi resmi dari KPK. Meski demikian, langkah-langkah evaluasi internal langsung dilakukan untuk memastikan status para anggotanya.
"Kami juga secara internal masih mencari tahu dan mengecek kebenarannya, nanti ke depannya pasti kami (sampaikan) kepada awak media," imbuhnya.
Pihak Kejari kini fokus melakukan pengecekan terhadap daftar nama jaksa yang diduga terseret dalam pusaran operasi senyap tersebut. Hasil pemeriksaan internal ini nantinya akan menjadi dasar pimpinan untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan KPK.
"Kami sedang kroscek secara internal, nanti hasil cek internal baru keputusan pimpinan cek ke KPK," tegas Ilham.
Dugaan Pemerasan WNA
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi pelaksanaan OTT kesembilan sepanjang tahun 2025 di wilayah Banten. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut setidaknya lima orang diamankan dalam penyelidikan tertutup tersebut.
"Benar, ada kegiatan penyelidikan tertutup. Sampai dengan semalam, tim mengamankan lima orang di wilayah Banten," ungkap Budi di Jakarta.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum jaksa yang diduga terjaring berinisial RZ, yang bertugas di Kejaksaan Tinggi Banten. Operasi ini ditengarai berkaitan dengan dugaan pemerasan terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Korea Selatan dalam sebuah perkara yang penanganannya berada di wilayah Kabupaten Tangerang. (Ant/P-2)
Herdiansyah Hamzah menjelaskan modus yang digunakan pemerintah daerah terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap Wali Kota Madiun Maidi yaknifee proyek
Pukat UGM menilai OTT Wali Kota Madiun menunjukkan digitalisasi pengadaan belum mampu menutup celah korupsi selama praktik main mata masih terjadi.
Siapa Sudewo? Simak profil Bupati Pati yang dilantik pada 2025, lengkap dengan biodata, karier politik, dan perjalanan menuju kursi kepala daerah.
Isu OTT KPK di Pati menghebohkan publik. Bupati Pati Sudewo disebut ikut diperiksa terkait dugaan jual beli jabatan perangkat desa. Simak fakta dan klarifikasinya.
BPK menyoroti mekanisme pelaksanaan penjualan urea dan amonia yang dinilai tidak memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik
MUNCUL kabar bahwa Bupati Pati Sudewo dan sejumlah pejabat diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan kasus pengisian perangkat desa (perades) tahun 2024.
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan menangkap dua orang terduga pelaku penipuan dan perintangan penyidikan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Jumat (9/1).
DIREKTUR Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid merespons kehadiran anggota TNI di sidang terdakwa Nadiem Makarim. TNI alat negara untuk pertahanan
Kadispenad Brigjen Donny Pramono memberikan klarifikasi terkait keberadaan tiga anggota TNI di dalam ruang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang melibatkan Nadiem Makarim
Kejaksaan Negeri Purwakarta membantah isu operasi tangkap tangan (OTT) terhadap jaksa yang beredar di WhatsApp. Kejagung disebut hanya menindaklanjuti laporan pengaduan masyarakat.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo menilai jaksa yang terjerat operasi tangkap tangan KPK mengonfirmasi masih adanya praktik "sapu kotor" dalam institusi hukum Indonesia.
Rentetan kasus korupsi yang melibatkan jaksa menunjukkan bahwa mekanisme yang seharusnya menjadi benteng hukum justru mengalami kebocoran dari dalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved