Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
PULUHAN warga di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Brebes, menggelar aksi unjuk rasa. Mereka menuntut disediakannya kotak kosong, bagi warga yang tidak akan memilih calon tunggal kepala daerah.
Aksi unjuk rasa dilakukan dengan berjalan kaki dari halaman Islamic Center Brebes menuju gedung KPU Brebes, Kamis (5/9). Pengunjuk rasa berjalan kaki dengan mengusung aneka poster guna meminta KPU Brebes agar tetap menghadirkan kotak kosong bersebelahan dengan kotak bergambar foto calon kepala daerah yang merupakan calon tunggal di Pilkada Brebes.
Sebelumnya, KPU Brebes akhirnya hanya menerima satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati yang diusung oleh koalisi gemuk, baik yang berada di parlemen maupun non-parlemen. Paslon tersebut yakni Paramitha Widya Kusuma dengan Wurja.
Baca juga : Perpanjangan Pendaftaran Ditutup, Pilkada Calon Tunggal di 41 Daerah
Koordinator aksi, Nurwadi, menyampaikan aksi bertujuan untuk beraudiensi dengan Komisioner KPU Brebes dan menyampaikan sejumlah tuntutan. Namun, pihaknya kecewa karena tidak bisa bertemu langsung dengan Ketua KPU Brebes, Manja Lestari Damanik, yang sedang berada di Jakarta untuk menghadiri rapat koordinasi terkait persiapan produksi dan pengiriman logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024.
"Meskipun kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Ketua KPU, kami berharap tuntutan ini bisa didengar dan dipertimbangkan oleh KPU untuk menjaga integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada Brebes 2024," ujar Nurwadi.
Menurutnya, beberapa tuntutan yang disampaikan di antaranya adalah meminta agar KPU menyediakan ruang bagi kotak kosong sebagai salah satu pilihan bagi masyarakat yang memiliki hak pilih dan mendesak KPU untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai apa yang dimaksud dengan kotak kosong sebagai bagian dari tanggung jawab KPU.
Baca juga : Ada Perpanjangan Waktu Pendaftran, Calon Tunggal Pilkada 2024 Diharapkan Berkurang
"Kami mempertanyakan apakah kotak kosong diperbolehkan menghadirkan saksi dalam pilkada, dan meminta klarifikasi terkait hal tersebut. Kami juga meminta KPU bekerja secara profesional dan tidak mudah terpengaruh suap," ujarnya.
Komisioner KPU Brebes yang hadir dalam audiensi adalah Muarofah, Aniq, Wahadi, dan Taufiq. Perwakilan KPU Brebes, Muarofah, menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Ketua KPU Brebes.
"Ketua KPU Brebes sedang berada di Jakarta mengikuti kegiatan KPU pusat terkait logistik Pilkada. Kami memahami aspirasi masyarakat dan akan berusaha menindaklanjuti tuntutan ini sesuai dengan aturan yang berlaku," ujar Muarofah.
Baca juga : Ada Perpanjangan Waktu Pendaftran, Calon Tunggal Pilkada 2024 Diharapkan Berkurang
Sebelumnya KPU Brebes mengembalikan berkas pendaftaran bakal calon Bupati-Wakil Bupati Ady Setiawan dan Waidin karena tidak memenuhi syarat.
Keduanya mendaftar di ujung masa perpanjangan pendaftaran, Rabu (4/9) pukul 22.30 WIB. Mereka diusung tiga parpol non-parlemen, yaitu Partai Gelora, PBB, dan Partai Garuda. Total suara sah tiga parpol tersebut 7.467.
Minimnya perolehan suara tiga parpol pengusung membuat KPU Brebes mengembalikan berkas karena tidak memenuhi persyaratan. (JI/J-3)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan kenaikan insentif bagi ketua RT dan RW akan mulai direalisasikan secara bertahap pada Oktober 2025
Ia mengatakan DPP PDIP berharap kekalahan dua pasangan calon kepala daerah dari kotak kosong pada Pilkada 2024 lalu tidak terulang kembali di pilkada ulang nanti.
Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menerima pengajuan gugatan hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada 2024 setelah rampung menyidangkan dua gelombang gugatan hasil PSU
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan sengketa hasil pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada Kota Banjarbaru
KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengumpulkan kader partainya yang terpilih sebagai kepala daerah pada kontestasi Pilkada 2024
DAFTAR Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Ulang di Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung, bertambah 4.965 orang.
ANGGARAN untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang di dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) sulit untuk dikurangi berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.
EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) menyatakan bahwa jika pengaturan presidential threshold terus dibiarkan, pilpres bisa terjebak dengan calon tunggal melawan kotak kosong.
Terdapat 240 perkara pengujian undang-undang sepanjang 2024.
Bagi Fadli, pada Pilkada 2018, 2019, 2020, dan 2024, kemunculan calon tunggal dinilai sebagai strategi pemenangan politik yang transaksional.
GURU Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia, Maswadi Rauf mengatakan bahwa sistem pencalonan dengan kandidat calon tunggal pada perhelatan pilkada sangat tidak sehat untuk demokrasi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved