Penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel Terancam Akibat Efisiensi Anggaran

EFISIENSI anggaran yang dilakukan oleh pemerintah pusat mengancam penyelenggaraan Pilkada ulang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Padahal, Pilkada ulang untuk dua wilayah di provinsi itu rencananya akan dilaksanakan Agustus 2025 mendatang.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, mengatakan pemotongan dan efisiensi anggaran oleh pemerintah membuat anggaran pilkada harus dikaji ulang.

"Bahwa saat ini kita secara keseluruhan pemerintah pusat sedang melakukan efesiensi dengan melakukan efesiensi anggaran artinya untuk transfer keuangan ke daerah sekitar Rp50 triliun itu di lakukan pemotongan ada beberapa dana  DAK juga terpotong ada juga bantuan dan lain-lain," Kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi, Kamis (13/2)

Baca juga : Dua Daerah di Babel Dimenangkan Kotak Kosong, KPU Laksanakan Pleno Pilkada Ulang

Ia menjelaskan kebutuhan anggaran Pemilu ulang di Bangka Belitung sebanyak Rp80 Miliar untuk pemilihan Pilbup Bangka dan Pilwako Pangkalpinang karena wilayah tersebut mengalami kekalahan melawan kotak kosong pada Pilkada serentak 2024.

"Kurang lebih kalau ditotal setiap daerah sekitar Rp20 milliar, tetapi jika terjadi ada hal-hal lain, safety-nya (mencapai) Rp80 milliar,  sebenarnya Rp40 milliar itu tidak terlalu besar. Itu sebetulnya bisa diselesaikan di tingkat provinsi. Namun, gubernur menyampaikan kepada kami bahwa mereka ada pemotongan anggaran cukup signifikan sekitar Rp150 milliar, berarti memang dibutuhkan support dari pusat," jelasnya 

Lebih lanjut, ia juga berharap kepada penyelanggaran pemilu dan kepala daerah untuk bekerja secara optimal agar tidak tidak ada lagi kotak kosong dalam pemilu. Ia menduga, salah satu faktor penyebab kotak kosong menang juga akibat rendahnya partisipasi pemilih. Hal ini, sambungnya, dapat disebabkan oleh kurang optimalnya sosialisasi pilkada oleh pemda.

Baca juga : Kotak Kosong Menang, Pilkada Ulang akan Digelar September 2025

"Nah, ini tugas dan fungsi penyelenggara kepala daerah dan lain-lain untuk menyiapkan benar-benar, jangan sampai nanti hal yang sama berulang-berulang dengan hanya tingkat partisipasi 50% itu berarti animo masyarakat untuk ikut serta itu sangat kurang sekali," ujarnya 

Sementara itu, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja meminta bawaslu daerah untuk berhemat di tengah efesiensi anggaran oleh pemerintah. 

"Kami akan berhemat-hemat, kebutuhan kami sekitar Rp2-6 milliar untuk dua kabupaten kota, anggaran APBD dan kalau tidak mampu baru kita ajukan di APBN," jelasnya. 

Baca juga : Pilkada Ulang Bakal Ganggu Makna Keserentakan

Sebagaimana diketahui, pada Pilkada 2024, Pilkada Pangkalpinang dan Pilkada Kabupaten Bangka diikuti calon tunggal. Kedua palson tersebut mendapatkan dukungan seluruh partai di DPRD maupun non-DPRD 

Meski hanya melawan kotak kosong, dua calon tunggal tersebut tumbang dengan selisih suara yang cukup signifikan. Hasil perhitungan KPU Kabupaten Bangka, paslon petahana Kabupaten Bangka Mulkan-Ramadian mengalami kekalahan dari kotak kosong yang memperoleh suara sebesar 57,25% atau 67.546 suara.

Sedangkan untuk pasangan calon tunggal Mulkan-Ramadian memperoleh 42,75% atau 50.443 suara. Hasil tersebut berdasarkan partisipasi pemilih di Kepulauan Bangka Belitung yang hanya mencapai 52%. 

Sementara itu, hasil pemilihan Pilkada Pangkalpinang menyatakan kotak kosong menang 57,97% atau 48.528 suara, sedangkan pasangan calon tunggal Maulan Aklil-Masagus M Hakim memperoleh 42,02% atau 35.177 suara. (RF/J-3)