Anggaran Dua Pilkada Ulang di Babel Sulit Diefisiensi

ANGGARAN untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) ulang di dua daerah di Provinsi Bangka Belitung (Babel) sulit untuk dikurangi berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Kebutuhan anggaran untuk menyelenggarakan pilkada ulang di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka diperkirakan mencapai hampir Rp40 miliar.

Dengan rincian, anggaran Pilkada ulang Kabupaten Bangka Rp21 miliar lebih dan untuk Kota Pangkalpinang Rp19 miliar lebih.

Ketua KPU Provinsi Bangka Belitung Husin mengatakan, KPU Provinsi Bangka Belitung mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi dan penghematan anggaran.

Baca juga : Penyelenggaraan Pilkada Ulang di Babel Terancam Akibat Efisiensi Anggaran

Namun kebijakan ini, menurutnya, sulit diterapkan di dua pilkada ulang. Sebab, kebutuhan untuk pelaksanaan dua pilkada ulang sudah dianggarkan sesuai dengan tahapan-tahapan pemilihan.

"Kami rasa sulit untuk diefisiensi dan dihemat, karena kebutuhan anggaran ini sudah disusun sedemikian rupa, sesuai kebutuhannya," kata Husin usai evaluasi penyelenggaraan Pilkada serentak dan Persiapan Pilkada Ulang di Babel, Jumat (14/2).

Apalagi misalnya, lanjut Husin, melakukan penghematan dengan meniadakan tahapan sosialisasi.

Baca juga : Dua Daerah di Babel Dimenangkan Kotak Kosong, KPU Laksanakan Pleno Pilkada Ulang

"Sosialisasi ini juga sangat penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pilkada ulang, sebab dalam dua penyelenggaraan pilkada seeblumnya, partisipasi pemilih rendah," ujarnya.

Menurut Husin, besarnya biaya untuk dua pilkada ulang di Babel pada Agustus nanti disebabkan pilkada ulang di dua daerah itu disiapkan untuk tujuh pasangan calon kepala daerah.

"Kita siapkan untuk tujuh paslon, jika nanti tidak habis, anggaran tentunya akan dikembalikan," tegasnya.

Ia menambahkan di tengah efisiensi anggaran saat ini, Pemerintah Provinsi Bangka Belitung hanya sanggup menggelontorkan Rp10 miliar dari APBD provinsi untuk setiap daerah yang menyelenggarakan pilkada ulang. Sebab, dana transfer dari pemerintah pusat kepada Pemprov Babel berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) juga dikurangi.

"Kalau nanti anggaran dua pilkada ulang ini masih tetap kurang, maka kami akan berupaya minta bantuan dari pusat," tandasnya. (RF/J-3)