Headline
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Gara-gara Yaqut, Noel ikut ajukan jadi tahanan rumah.
Kumpulan Berita DPR RI
BURSA Pilwakot Kota Kendari 2024 mulai menggeliat. Salah satu bakal calon yakni TRI Febrianto Damu menyatakan siap bertarung di kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Kendari 2024 yang dihelat pada November mendatang.
Hal itu ditegaskan tim pemenangan Tri Febrianto Damu, Dea Ananda dan Andi Eki usai mengambil formulir pendaftaran bakal calon Walikota Kendari, Kamis (18/4), di Kantor Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Kendari.
Andi Eki menyampaikan pengambilan formulir penjaringan cawalkot di PDIP Kendari merupakan salah satu bentuk keseriusan Tri Febrianto Damu yang ingin bertarung di Pilwali Kendari nanti. Menurutnya tak hanya PDIP, FKJ juga sudah menjalin komunikasi politik dengan partai lainnya.
Baca juga : Maju Pilkada Bogor, Sendi Fardiansyah Gandeng Parpol Ini
“Kami mewakili Bapak Tri Febrianto Damu untuk mengambil formulir di Kantor PDIP, ini sebagai bukti keseriusan beliau untuk maju sebagai Calon Walikota Kendari tahun 2024. Bukan cuma PDI{, tapi kami juga sudah melakukan komunikasi politik dengan beberapa partai lain, setelah ini kami akan juga mendaftar di Partai Demokrat," ujarnya.
Lebih lanjut wanita yang berprofesi sebagai pengusaha ini menyampaikan belum dapat memastikan PDIP sebagai kendaraan untuk maju mencalonkan diri menjadi Walikota Kendari, namun pastinya Tim Pemenangan menunjukkan keseriusan dengan datang mengambil formulir dukungan.
"Yang pastinya kedatangan kami kesini untuk mengambil formulir, salah satu bentuk keseriusan Bapak Tri Febrianto," tandas Tri.
Baca juga : DPC PDIP Flores Timur Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah pada 16 April
Dea Ananda, menambahkan bahwa tim pemenangan sangat optimis untuk memenangkan Pilwali kota Kendari tahun 2024. Pasalnya Tri Febrianto dapat menjadi perwakilan Pemuda dan pengusaha, peranannya sangatlah diperlukan dalam pembangunan kota Kendari kedepan.
"Kami sangat optimis, karena bapak (Tri Febrianto Damu) mewakili kami sebagai pemuda dan milenial," ungkapnya.
Ia juga menyampaikan bahwa Tri Febrianto Damu menjadi sosok inspiratif bagi pemuda dan milenial di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari. Dengan usia yang masih relatif muda menjadi pengusaha yang sukses.
“Beliau (Tri Febrianto Damu) adalah sosok inspiratif bagi pemuda dan milenial di Sulawesi Tenggara khususnya kota Kendari," tutup Tri. (Z-8)
Ia menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan contoh konkret dari para pemimpin terkait upaya efisiensi anggaran negara.
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
Surat Megawati kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.
Tasyakuran atas penganugerahan gelar doktor kehormatan kepada Megawati serta pelaksanaan ibadah umrah bersama kedua anaknya, Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meluruskan pemahaman mengenai sistem politik Indonesia. Ia menguraikan sistem presidensial yang dianut Indonesia.
KETUA Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa partainya tidak mengambil posisi sebagai oposisi terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Titi, pilkada di banyak daerah masih berlangsung dengan biaya politik yang sangat tinggi, sementara sistem pengaturan dan pengawasan dana kampanye belum berjalan efektif.
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved