Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Flores Timur telah membuka pendaftaran untuk calon Kepala Daerah yang akan berkompetisi dalam Pilkada Flores Timur Tahun 2024. Pendaftaran ini terbuka untuk calon Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur dan akan berlangsung mulai 16 hingga 30 April 2024.
Sekretaris DPC PDIP Flores Timur Robertus Rebon menyatakan bahwa pihaknya akan menerima semua bakal calon yang mendaftar, baik mereka merupakan kader partai maupun dari luar partai. Dia menjelaskan bahwa selain memberikan kesempatan kepada kader PDIP sendiri, pihaknya juga memberikan peluang kepada calon dari luar partai atau eksternal, termasuk tokoh masyarakat atau bahkan kader dari partai lain yang memiliki niat untuk memajukan dan membangun Flores Timur.
PDIP berkomitmen untuk mendukung siapapun yang memiliki tujuan yang sama dalam memajukan Flores Timur, tanpa memandang latar belakangnya. Robertus Rebon mengatakan bahwa siapapun yang memiliki semangat untuk membangun daerah dan memiliki kemampuan serta integritas diundang untuk mendaftar di kantor Dewan Pimpinan Cabang PDIP Flores Timur, serta DPD PDIP Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam konteks perolehan kursi yang dimiliki, PDIP sadar bahwa mereka tidak dapat mengusung calon secara sendiri dan membutuhkan koalisi. Oleh karena itu, mereka menegaskan pentingnya kerja sama dan gotong royong untuk membangun daerah, dan menegaskan bahwa mereka tidak akan bersikap egois dalam proses tersebut.
Sudah cukup banyak kepala daerah yang bergerak cepat melakukan aksi kebersihan di wilayah masing-masing.
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai forum konsolidasi.
Tepat satu tahun memimpin Kota Sukabumi, Ayep Zaki menorehkan sejumlah capaian yang mulai dirasakan langsung oleh masyarakat.
Mendagri Tito juga mengingatkan agar daerah tidak menghambat investasi kecil dengan pungutan tidak perlu.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Peneliti BRIN Siti Zuhro, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pembahasan pilkada tidak langsung tidak hanya berkaitan dengan mahalnya biaya politik.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved