Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Desa (Pemdes) Cawas, Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa 2024 kepada warga lansia dan miskin ekstrem.
Selain itu, Pemdes Cawas juga memberikan tunjangan hari raya (THR) 2024 kepada BPD (Badan Permusyawaratan Desa), RT/RW, perangkat dan pendamping desa, serta TP PKK Desa Cawas.
Penyaluran BLT dana desa dan THR 2024 di Balai Desa Cawas, Sabtu (6/4), dipimpin langsung Kepala Desa Mujiono dengan disaksikan oleh Lasiyem, Kasi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan Cawas.
Baca juga : Penyaluran BLT DD di Klaten Lancar dan Aman
Kepala Desa Cawas, Mujiono, kepada Media Indonesia menyebutkan 45 warga penerima program BLT Rp300.000 per bulan. BLT diterimakan Januari-April 2024, sehingga masing-masing mendapat Rp1,2 juta.
“Program BLT dana desa diprioritaskan warga lansia dan miskin ekstrem. Untuk periode empat bulan ini, yakni Januari-April 2024 ada 45 warga penerima program BLT dana desa,” katanya.
Dengan penyaluran BLT dana desa tersebut, diharapkan bisa bermanfaat bagi warga penerima untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, terutama pada Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.
Baca juga : Ketua RT/RW di Klaten akan Dapat Bantuan Sembako
Sementara itu, Pemdes Cawas memberikan THR Lebaran 2024 kepada 76 orang yang meliputi perangkat desa/pendamping, BPD, RT/RW, penjaga kantor desa, dan Tim Penggerak PKK Desa Cawas.
“Besaran uang THR bervariasi Rp600.000 dan Rp500.000. Anggaran THR diambilkan dari PAD dan anggaran dana desa. Memang, tidak besar dan terpenting mereka bisa ikut lebaran,” ujar Mujiono.
Salah satu penerima BLT dana desa, Suharni, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah desa terutama Kepala Desa Mujiono yang telah menyalurkan BLT periode Januari-April 2024.
Baca juga : Penerima BLT DD Harus Utamakan Untuk Kebutuhan Pangan Keluarga
“Hari ini, kami menerima Rp1,2 juta BLT dana desa. Bantuan ini sangat bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan keluarga pada Hari Raya Idul Fitri 1445 H. Terima kasih kepada Pemdes Cawas,” ujarya.
Senada diungkapkan oleh Purwono, Ketua RX Dukuh Senden, Desa Cawas, seraya menambahkan bahwa pemberian THR sangat tepat dan bermanfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan lebaran.
“Saya memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Pemdes Desa yang telah menyalurkan THR untuk RT/RW, BPD, perangkat, dan TP PKK Desa Cawas. Mudah-mudahan ini bermanfaat,” katanya. (JS/Z-7)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Curah hujan tinggi pada Selasa (3/3) menyebabkan Sungai Dengkeng meluap.
Polres Klaten berhasil membongkar pencetak dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, serta menangkap empat orang tersangka. Barang bukti uang palsu yang diamankan sebanyak 3.556 lembar.
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved