Headline
Indonesia tangguhkan pembahasan soal Dewan Perdamaian.
Kumpulan Berita DPR RI
BUPATI Klaten Sri Mulyani mengingatkan kembali kepada warga masyarakat penerima bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) untuk kebutuhan pangan keluarga.
"BLT dana desa diberikan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat kurang mampu di tengah pandemi covid-19," kata Sri Mulyani di Kecamatan Polanharjo, Senin (13/7).
Dalam kunjungan kerja di Polanharjo, Sri Mulyani menyerahkan secara simbolis BLT DD tahap III di lima desa, yaitu Desa Karanglo, Turus, Kranggan, Janti, dan Sidoharjo. BLT DD akan diberikan selama enam bulan. Mulai Mei, Juni, dan Juli, bantuan Rp600.000 per KK. Kemudian, Agustus, September, dan Oktober Rp300.000 per KK.
"Saya ingatkan kembali kepada penerima BLT DD, agar memanfaatkan dana itu untuk kebutuhan pangan keluarga, dan tidak untuk membeli barang yang tidak penting," ujarnya.
Warga penerima BLT DD juga diminta agar tetap produktif dalam bekerja di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, tetap disiplin mematuhi protokol kesehatan.
baca juga: BLT Dana Desa Tidak Perlu Tunggu Pengesahan Kepala Daerah
Warga penerima BLT DD tahap III di Desa Karanglo 67 kepala keluarga (KK), Desa Turus 117 KK, Desa Kranggan 147 KK, Desa Janti 80 KK, dan Desa Sidoharjo sebanyak 86 KK. Camat Polanharjo, Joko Handoyo, menyebut ada 15.151 KK di Kecamatan Polanharjo. Dari jumlah itu, 8.388 KK atau 58,33% warga sudah menerima bantuan sosial.
"Warga yang tidak menerima bansos di antaranya ASN, TNI, Polri, pensiunan, perangkat desa, dan warga yang tergolong mampu secara ekonomi," pungkasnya. (OL-3)
ANGGOTA Komite 1 DPD dari Dapil Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhammad Hidayattollah atau yang akrab disapa Dayat El mengatakan pengelolaan dan pengawasan dana desa harus dikuatkan.
KPK mendalami dugaan pemerasan dalam rekrutmen perangkat desa di Pati, termasuk perencanaan anggaran dan dugaan mahar jabatan. Empat tersangka ditetapkan.
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai keputusan memotong alokasi dana desa untuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mencederai rasa keadilan masyarakat desa
KPK mengungkapkan, dugaan pemerasan ini berkaitan dengan rencana pengisian 600 lebih formasi perangkat desa yang tersebar di 21 kecamatan.
Ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) Universitas Gadjah Mada, Arie Sujito mengingatkan pentingnya menjaga otonomi desa yang merupakan buah dari reformasi.
Program pembangunan pedesaan di Jawa Tengah pada 2026 dipastikan terganggu lantaran dana desa yang bakal diterima anjlok dari Rp1 miliar per desa menjadi Rp300 juta-Rp400 juta.
Terkait tanggul yang jebol, pemerintah daerah akan melibatkan sektor swasta untuk percepatan perbaikan.
Curah hujan tinggi pada Selasa (3/3) menyebabkan Sungai Dengkeng meluap.
Polres Klaten berhasil membongkar pencetak dan pengedar uang palsu pecahan Rp100.000, serta menangkap empat orang tersangka. Barang bukti uang palsu yang diamankan sebanyak 3.556 lembar.
Penyaluran beras SPHP ke Pasar Gedhe Klaten, dilakukan dua kali pengiriman. Pertama, pada Senin (23/2) 2.700 ton, dan penyaluran kedua, Jumat (27/2), sejumlah 2.000 ton.
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved