Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PROSES rekapitulasi suara pemilu di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Tempat Pemungutan suara (TPS) sejumlah kawasan di Kabupaten Gresik, Jawa Timur (Jatim), molor hingga dua hari dari jadwal yang ditentukan, Kamis (15/2). Keterlamnatan terjadi karena terkendala proses entri data Sirekap yang diakibatkan ngadatnya server KPU.
Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian besar petugas kelelahan.
“Dari kemarin malam hingga saat ini, kami hanya bisa entri data Pilpres dan DPR RI. Server ngadat tidak bisa diakses," keluh Dewi, petugas PPS di Kecamatan Panceng, Kamis (15/2) siang.
Baca juga : Kesalahan Sirekap Berpotensi Picu Ketidakpercayaan Publik
Seharusnya jika semua berjalan normal, kata dia, proses rekapitulasi suara ditingkat PPS bisa berlangsung cepat dan tidak membingungkan. Dengan demikian, data rekap yang disetorkan hanya hasil perhitungan Pilpres dan perolehan suara DPR RI.
"Selebihnya ga bisa dan kemudian disetor apa adanya," jelas dia.
Tidak hanya di kampungnya, kepanikan karena tidak fungsinya Sirekap juga dialami PPS sejumlah desa di Kecamatan Panceng. Antara lain, Pantesan, Ketanen, Banyu tengah, Sumurber dan desa -desa lainnya.
Baca juga : Ditanya Soal Anggaran Sirekap, Ketua KPU: Enggak Perlu Kalau Soal Itu
“Kita komunikasi dengan PPS lainnya juga problemnya sama, Sirekap trouble server ngadat," ungkapnya.
Server KPU ngadat juga berimbas rekap sejak di tingkat KPPS hingga PPS. Para petugas itu juga mengaji kebingungan dan panik.
“Stres, capek, kesal campur aduk semua," tambah Lilik, petugas KPPS.
Baca juga : Akui Ada Kesalahan Konversi Data di Sirekap, Ketua KPU Minta Maaf
Ia juga menjelaskan, dengan tidak fungsinya server KPU itu membuat rekapitulasi di tingkat TPS juga molor dari jadwal yang ditentukan. Mestinya, siang itu juga sudah selesai tapi molor hingga Kamis dini hari.
“KPU ribet, lebih sederhana proses rekap Bawaslu. Cepat dan simpel. Semoga ini menjadi bahan evaluasi bersama," pungkasnya.
(Z-9)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Sampai saat ini belum ada PPK yang menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024. KPU terus melakukan monitoring ke semua wilayah.
Pleno tingkat kabupaten dilaksanakan seusai selesainya pleno di tingkat kecamatan atau Panitia Pemilihan Kecamatan
Masih ada 17 Kecamatan lagi yang tengah dilakukan proses pengitungan suara
Hingga saat ini seluruh Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono masih menunggu keseluruhan hasil rekapitulasi.
KPU memfasilitasi dan KPU DKI tinggal menunggu surat yang menyatakan proses di pihaknya akan tetap sah
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved