Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
KETUA Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari meminta maaf secara terbuka terkait fenomena maraknya perbedaan hasil penghitungan suara yang tertera di formulir C.HASIL plano dengan data yang masuk ke laman https://pemilu2024.kpu.go.id/ melalui Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).
Hasyim mengatakan jajarannya hanya manusia biasa.
"Kami mohon maaf kalau hasil pembacaannya kurang sempurna dan menimbulkan publikasi konversi penghitungannya belum sesuai," katanya di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (15/2).
Baca juga : Sirekap Bukan Dasar Penentuan Penghitungan Suara
Meski ada kesalahan, Hasyim memastikan pihaknya bakal mengoreksi data yang salah dikonversi dari C.HASIL sebagaimana yang diunggah petugas KPPS di tempat pemungutan suara (TPS) lewat Sirekap. Ia menegaskan, tidak ada niatan KPU untuk memanipulasi data tersebut.
"Tidak ada niat manipulasi, tidak ada niat untuk mengubah-ubah hasil suara karena pada dasarnya formulir C.HASIL plano diunggah apa adanya, sebagaimana situasi yang diunggah teman-teman KPPS," terangnya.
Ia menambahkan, Sirekap sendiri mendeteksi adanya kesalahan konversi hasil penghitungan suara antara yang tertera dalam C.HASIL maupun yang diunggah ke laman KPU melalui Sirekap. Sampai pukul 16.00 WIB, Sirekap menemukan ada 2.325 TPS yang formulir C.HASIL-nya salah dikonversi.
Baca juga : Netizen Ungkap Dugaan Mark Up Suara Pemilu dalam Aplikasi Sirekap KPU
Adapun yang sudah mengunggah C.HASIL ke Sirekap sebanyak 358.775 TPS. Artinya, sambung Hasyim, jumlah TPS yang hasil penghitungannya salah terkonversi hanya 0,64%.
"Bukan soal persentasenya yang ingin kami sampaikan, tapi kami tegaskan bahwa sistem Sirekap mengenali kalau ada salah hitung atau salah koversi atau kurang tepat dalam membaca formulir yang sudah diunggah," aku Hasyim.
Atas kesalahan tersebut, ia memastikan bahwa jajarannya akan segera memperbaiki kesalahan konversi hasil penghitungan suara yang diunggah ke laman KPU, sehingga dapat terus dipantau masyarakat secara terbuka. (Z-5)
Hal serupa juga terjadi dalam Pilkada 2024, ketika dua judicial review yang diajukan MK telah menjadi sorotan publik.
KPU selalu siap untuk memberikan pemahaman politik apabila dibutuhkan oleh parpol ataupun dari Pemkab Bandung
Maman juga merasa khawatir peretasan data itu akan berdampak pada terganggunya proses transparansi pesta demokrasi tahun depan
Kunjungan ini juga dalam rangka supervisi dan monitoring kesiapan menuju Pemilu 2024.
KPU Purwakarta memberikan batas waktu hingga 7 Januari 2024 sebagai akhir pelaporan LADK bagi peserta pemilu unsur parpol dan DPD RI.
KOMISI Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jawa Barat, memastikan 140.457 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Jabar menggelar pemungutan suara hari ini, Rabu (14/2).
Pemantauan dilakukan guna memastikan suara masyarakat terhitung dengan benar dan proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan berlaku.
Sebanyak 2.197 Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) akan mengawasi pungut hitung dan money politik di TPS saat hari pemungutan suara Pilkada Bangka Belitung berlangsung.
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang berlangsung pada Rabu, 27 November, melibatkan seluruh masyarakat Indonesia yang baru saja menggunakan hak pilihnya.
Berdasarkan data yang masuk dari Voxpol Center Research and Consulting, pasangan calon Gubernur nomor urut tiga, Pramono Anung dan Rano Karno, sementara memimpin.
CALON gubernur (cagub) Pilkada Jabar Dedi Mulyadi dan calon wakil gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan menang telak di lokasi Presiden Prabowo Subianto nyoblos.
PASANGAN Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Pilkada Sumut) nomor urut 2 Edy Rahmayadi-Hasan unggul telak dalam perolehan suara di TPs 44 Bakti Karya, Medan Johor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved