Headline
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Karhutla berulang terjadi di area konsesi yang sama.
Angka penduduk miskin Maret 2025 adalah yang terendah sepanjang sejarah.
ANGGOTA Komisi III DPR Taufik Basari meminta agar pihak kepolisian mengusut dugaan adanya korban tewas dalam penanganan aksi demonstrasi di kebun sawit Seruyan, Kalimantan Tengah (Kalteng) yang berakhir ricuh. Dia menegaskan adanya korban tewas dalam unjuk rasa tersebut tidak boleh terjadi. Polri sudah seharusnya memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) saat mengamankan demonstrasi warga.
"Saya prihatin dan menyayangkan ada tiga warga yang dilaporkan terkena tembakan, bahkan salah satunya dikabarkan tewas," ujarnya, Senin (9/10)
Anggota Fraksi Partai NasDem ini pun meminta polri menelusuri penyebab aksi yang berakhir ricuh tersebut. "Ke depan memastikan setiap menangani unjuk rasa tidak boleh lagi ada yang membawa peluru tajam"
Baca juga: Buntut Bentrok Warga dan Aparat di Perkebunan Sawit Kapolda Kalteng Didesak Dicopot
Taufik juga mendesak agar jatuhnya korban dalam unjuk rasa tersebut diusut tuntas. Pihak kepolisian dalam menangani sengketa warga dengan perusahaan semestinya bertindak sebagai mediator bukan menjadi eksekutor berhadap-hadapan dengan warga.
"Usut tuntas dan transparan, harus dipastikan pelakunya ditangkap dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Baca juga: Kemenlu: Fokus Indonesia Hentikan Kekerasan di Palestina
Selanjutnya Taufik meminta agar dilakukan pemulihan hubungan polri dengan warga setempat. Hal ini penting demi menjaga kondusifitas di sana. "Jangan sampai menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Juga perlu dikaji akar masalahnya dan Polri membantu menyelesaikannya tanpa ada kekerasan" jelas Taufik.
Sebagai informasi, Demo warga berlangsung di area perusahaan PT Hamparan Mawasit Bangun Persada (HMBP) 1 di Desa Bangkal, Kecamatan Seruyan Raya pada, Sabtu (7/10). Kericuhan memanas usai massa aksi mencoba pindah untuk menduduki lahan di titik lokasi lain. (Z-3)
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
KETUA Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menyatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kemungkinan lewat dari target selama tiga bulan.
Terungkap bahwa sindikat telah menjual sedikitnya 24 bayi, bahkan beberapa di antaranya sejak masih dalam kandungan, ke luar negeri dengan harga antara Rp11 juta-Rp16 Juta.
POLDA Metro Jaya mengungkap 1.449 kasus kejahatan jalanan sepanjang April hingga Juni 2025. Dari ribuan kasus tersebut terdapat tiga kasus yang menonjol.
TAWUR ialah fenomena kekerasan yang belakangan ini banyak berkembang di kalangan kelompok remaja yang berasal dari sekolah dan wilayah yang berbeda.
Komnas Perempuan mengecam dan menyayangkan mediasi damai dalam kasus kekerasan seksual terhadap N.
MUSISI dan penyiar Gusti Irwan Wibowo atau dikenal dengan Gustiwiw meninggal dunia di penginapan yang berlokasi di Jalan Maribaya, Lembang, Kabupaten Bandung Barat
Komnas Perempuan mencatat sepanjang 2024 telah terjadi 330.097 kasus kekerasan berbasis gender (KBG), meningkat sejumlah 14,17% dibandingkan 2023.
AMNESTY International merilis laporan tahunan 2024 yang mengungkapkan bahwa praktik otoritarian semakin menjangkiti negara-negara di dunia, tidak terkecuali Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved