Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Sistem Transparansi E-budgeting Jateng Buat Angka Korupsi Turun

Yakub Pryatama Wijayaatmaja
14/9/2023 21:45
Sistem Transparansi E-budgeting Jateng Buat Angka Korupsi Turun
Kantor Gubernur Jateng(Dok. Setda Provinsi Jateng)

PEMERINTAH Provinsi Jawa Tengah menggunakan E-budgeting dalam rangka penataan pemerintahan yang baik (good governance). Penerapan sistem ini dinilai bisa membuat angka korupsi menjadi turun.

Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro, FX Sugiyanto mengatakan penerapan E-budgeting oleh Pemprov Jateng adalah metode tepat sebagai bentuk tranparansi anggaran.

E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS) yang merupakan kumpulan sistem aplikasi terintegrasi untuk menciptakan transparansi dan memudahkan pelayanan publik. 

Baca juga : Pengamat : Manifesto Ganjar Bentuk Penolakan Politik Identitas

“Jadi, saya pikir itu metode yang bagus untuk mengontrol birokrasi agar tidak menyelinapkan anggaran yang tidak perlu. Dengan ini karena tidak transparan tapi dengan GRMS ketika transparan, itu semakin dikurangi,” kata Sugiyanto, Kamis (14/9).

Menurut Sugiyanto, di awal penerapan sistem GMRS, Gubernur Jateng kala itu, Ganjar Pranowo menemui berbagai rintangan lantaran ada yang sepenuhnya menerima dan ada belum siap menerima.

Baca juga : 6 Nama Yang Disebut Prabowo Bisa Jadi Cawapresnya di Pilpres 2024

“Karena apa? Itu sistem data yang terintegrasi, terkelola walaupun prosesnya cukup panjang karena belum tentu dari dalam pada saat itu menerima ya. Menerima karena itu kan berkonsekuensi setiap anu bisa dimonitor dengan baik, usulan bisa dimonitor dengan baik, anggaran dimonitor dengan cukup leluasa,” imbuh dia.

Sugiyanto membeberkan, pada 2020 atau di awal masa pandemi Covid-19,  Pemprov Jateng menyisir anggaran yang dianggap overlaping untuk direlokasi ke program lain. Program ini bisa diakses secara bebas oleh publik.

“Bisa diakses secara publik, tapi paling tidak di dalam Gubernur dan orang-orang yang mungkin membantu untuk berdiskusi itu bisa mengakses untuk melakukan perbaikan-perbaikan itu,” ujarnya.

“Setau saya itu baik di program maupun di anggaran. Saya pikir itu jauh lebih akuntabel sangat akuntabel dengan begitu. Maka, kalau di job saya begini kenapa di awal-awal terang-terangan?” tegasnya. (Z-5)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi
Berita Lainnya