Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
BAKAL calon presiden (bacapres) 2024 Ganjar Pranowo mengajak para pihak untuk mengadu gagasan pada Pemilu 2024.
Pernyataan itu dia sampaikan dalam video bertajuk ManifestoGanjar #1 yang diunggah akun YouTube, Selasa (12/9).
Pengamat politik dari Unair, Airlangga Pribadi Kusman menilai pernyataan itu menggambarkan bagaimana sebenarnya pandangan politik Ganjar ke depan.
Baca juga : 6 Nama Yang Disebut Prabowo Bisa Jadi Cawapresnya di Pilpres 2024
"Terkait pernyataan di Manifesto maka itu menunjukkan pandangan politik Ganjar bahwa adu gagasan diletakkan dalam nalar publik pada konteks demokrasi," ujar Airlangga, Kamis (14/9).
Airlangga menilai adu gagasan dalam capres dapat melampaui berbagai perseteruan yang selama ini mengemuka dalam panggung politik.
Baca juga : Koalisi Indonesia Maju Nilai Ganjar tidak Langgar Aturan
"Baik perseteruan berbasis kepentingan kelompok maupun perseteruan antagonistik berbasis identitas," tambah dia.
Apalagi, dalam dua kali pemilu terakhir, isu politik identitas atau SARA sangat kencang. Sehingga, Pribadi meyakini pernyataan Ganjar itu sebagai ajakan untuk menolak politik identitas.
"Iya, menolak antagonisme politik identitas," ungkap Airlangga.
Airlangga menuturkan dalam pernyataan Ganjar, adu gagasan juga ditempatkan dalam nalar publik yang artinya tentang bagaimana tumbuhnya pikiran-pikiran rasionalitas komunikatif yang sejalan dengan dimensi keadaban.
"Dimensi republikanisme seperti yang telah ditambatkan oleh pendiri bangsa yaitu tampilnya pikiran-pikiran merdeka dalam memajukan kehidupan bernegara," kata dia.
Airlangga pun menyoroti soal penyandingan antara adu gagasan dan persatuan yang disampaikan Ganjar.
"Maknanya dalam kontestasi tentang nalar-nalar mana yang diadu dalam ruang demokrasi, maka penting kiranya terbangun dalam kerangka persatuan nasional dan terbangun tatanan politik republik yang menjadi tujuan dari kehidupan bernegara," beber dia.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo menyebut demokrasi adalah satu-satunya cara untuk mewujudkan cita-cita pendiri bangsa. Yakni mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, damai, adil berdaulat dan dihormati dunia.
Oleh karena itu, setiap upaya berdemokrasi harus dilakukan untuk melihat apa sejatinya cita-cita yang dirumuskan pendiri bangsa dalam bernegara.
“Kita harus mengadu gagasan bukan perseteruan, bubuhkan persatuan bukan perpecahan, merawat kerukunan bukan kebencian,” ujar Ganjar dalam video bertajuk ManifestoGanjar #1 yang diunggah akunnya pada YouTube, Selasa (12/9). (Z-5)
GEJALA otokratisasi menguat dalam dekade terakhir seiring dengan kecenderungan pemusatan kuasa dan atribusi berlebihan pada figur pemimpin
Masyarakat berharap pelaku tipikor dihukum berat. Sayangnya, sanksi hukum bagi pelaku tipikor acap mengecewakan publik.
HARI ini perang Hamas-Israel mendominasi pemberitaan politik global. Bukan hanya elite politik di semua negara, warga awam global pun ikut membicarakannya.
"Jadi selama jalan tol itu ada maka keuntungan yang didapat di jalan tol juga diterima oleh pemilik tanah,"
PT Pertamina (Persero) membantah sekaligus menegaskan bahwa truk yang direkam warga membawa baliho pasangan bakal calon presiden-wakil presiden bukan milik mereka.
ANIES Baswedang menyebut, tingginya angka pengangguran dan kian lebarnya ketimpangan masyarakat Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani.
KPU RI melakukan kontrak dengan broker Alfalima Cakrawala Indonesia untuk penyewaan private jet.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bawa penyewaan pesawat jet saat pelaksanaan Pemilu 2024 dilakukan sebagai langkah operasional strategis dalam situasi luar biasa.
PENURUNAN skor dan peringkat Indonesia dalam indeks demokrasi 2024 yang dirilis Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan adanya proses otoritarianisasi.
TULISAN ini merupakan hasil riset Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY).
Formappi mendorong agar DPR RI lebih memperhatikan Revisi Undang-Undang (UU) Pemilu. Hal itu lantaran RUU Pemilu tidak termasuk dalam prioritas yang akan dibahas DPR pada tahun 2025.
TAHUN 2024 ialah tahun pemilu kolosal. Pemilu legislatif, presiden, dan kepala daerah diborong penyelenggaraannya dalam satu tahun yang sama.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved