Headline
Setnov telah mendapat remisi 28 bulan 15 hari.
PEMPROV Kalimantan Selatan menggelontorkan bantuan dana bagi partai politik (Parpol) yang memiliki kursi di parlemen DPRD Kalimantan Selatan sebesar lebih dari Rp9,3 miliar.
Bantuan keuangan Parpol tahun anggaran 2023 dengan total Rp9.359.265.000 itu diserahkan Sekretaris Daerah Kalsel, Roy
Rizali Anwar kepada para perwakilan Parpol di Gedung Mahligai Pancasila anjarmasin, Senin (10/4).
Penyerahan bantuan juga disaksikan Ketua DPRD Kalsel, Supian HK dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, Heriansyah.
Baca juga : Alot, Revisi Aturan Sosialisasi Sebelum Masa Kampanye Pemilu 2024
Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kalsel, Roy Rizali Anwar mengatakan, bantuan keuangan Parpol ini bertujuan untuk menciptakan desentralisasi kewenangan internal partai politik, sehingga partai politik bisa lebih inovatif dan mandiri.
"Tujuan bantuan ini dapat diwujudkan melalui pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang taat aturan dan tepat sasaran," katanya.
Baca juga : Hijrahnya Sandiaga ke PPP akan Pengaruhi Peta Politik 2024
Tujuan lainnya adalah sebagai upaya menghilangkan praktik politik transaksional, dan mendorong tumbuhnya partisipasi politik masyarakat, lebih berkualitas melalui pendidikan politik. Bantuan keuangan Parpol diharapkan menjadi modal untuk mematangkan persiapan daerah dalam menyongsong Pemilu serentak 2024 mendatang.
"Mari jadikan pemilih kita sebagai pemilih cerdas, antitransaksional, serta mendorong partisipasi masyarakat agar mau menyalurkan hak politiknya dengan berhadir ke TPS," tutur Roy.
Sementara, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalsel, Heriansyah mengatakan, dana yang diserahkan Rp9,3 miliar lebih itu dapat digunakan untuk pembinaan kader dan edukasi politik pada masing-masing partai politik.
Adapun nominal bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD, sebesar Rp5.000 per suara sah. Dana
tersebut meningkat jika dibandingkan 2021 yang hanya Rp1.200 per suara sah. (Z-4)
Partai NasDem menyatakan komitmennya untuk membuka ruang bagi generasi muda dalam dunia politik.
Pidato Surya Paloh di Rakernas NasDem jadi peringatan keras bagi partai politik soal pentingnya oposisi dan etika dalam berebut kekuasaan.
Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, menyuarakan pentingnya memaknai anugerah besar yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
Jika pemerintah benar, maka PDIP akan mendukung dan melakukan program tersebut. Namun, jika kurang benar, maka PDIP akan memberikan alternatif solusi
Terpilihnya Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) periode 2025-2030 menghambat regenerasi di tubuh partai
menolak keras wacana pengembalian sistem Pilkada dari pemilihan langsung menjadi pemilihan oleh DPRD karena ancam iklim demokrasi dan suburkan oligarki politik
Negara demokrasi tanpa kritik dapat membuka jalan menuju otoritarianisme.
MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menggelar pengujian norma keterwakilan perempuan yang terdapat dalam UU MD3.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Puan mengatakan pimpinan partai politik juga akan membahas putusan MK terkait pemisahan pemilu. Setelah itu, kata ia, pimpinan partai politik akan memberikan pandangan dan sikap bersama.
Tiga lembaga yang menduduki tingkat kepercayaan terendah dari 15 daftar lembaga ditempati oleh partai politik (parpol), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan DPR RI.
Walaupun popularitasnya belum menjadi yang pertama, Partai Gerindra justru meraih hasil tertinggi dari segi elektabilitas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved