Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
PENJABAT Bupati Flores Timur (Flotim) Doris Alexander Rihi akan menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Kepala Desa yang kedapatan melakukan politik praktis. Ia mengingatkan pada ASN untuk netral.
"ASN di wilayah lingkup Pemda Flores Timur dan para Kepala Desa jangan coba-coba bermain dalam hal politik dan terlibat. Itu saya keker dari jauh nanti kalau kedapatan pasti saya eksekusi," tegas Doris kepada masyarakat dan ASN Guru, Kepala Desa Aransina, Plt Sekda Petrus Pedo Maran, serta Pejabat lainnya di ujung Pulau Flores Wilayah Pedalaman Kecamatan Tanjung Bunga saat menghadiri acara peluncuran Tower BTS di Aula Kantor Desa Aransina, Sabtu (18/3)
Doris menegaskan semua calon adalah keluarga.
Baca juga: Pj Bupati Flotim Kunjungi dan Serahkan Bantuan ke Lansia Tunanetra yang Tinggal di Hutan
"Semua demi Lewotana. Flores Timur. Bukan musuh yang datang untuk bertanding, semua adalah keluarga dan pasti direstui oleh Tuhan Yang Mahakuasa dan leluhur Lewotana," ungkap Doris.
"Saya selalu mengatakan warna pelangi itu tidak indah kalau hanya satu warna. Yang namanya pelangi itu ada semua warna maka dia indah," lanjutnya.
Baca juga: Jelang Semana Santa dan Lebaran, Ruas Jalan di Kota Larantuka Diperbaiki
Doris menambahkan penjabat Bupati yang sekarang memberikan warna pelayanan, tidak ada warna khusus yang ada di Bumi Flores Timur ini tetapi kita harus memberikan warna pelayanan mewujudkan kesejahtraan masyarakat itu yang utama. (Z-1)
GUBERNUR NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkap potensi dampak serius terhadap sekitar 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkup Pemprov NTT.
KEMENTERIAN Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) mengawal proses pemulangan 13 korban dugaan TPPO asal Jabar yang ditemukan di Kabupaten Sikka.
Dalam perkara ini, penyidik Polres Belu menerapkan Pasal 473 ayat (4) KUHP sebagaimana disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Sulianto Indria Putra, melalui komunitas TWS, menginisiasi bantuan finansial dan dukungan materi yang dirancang untuk bersifat jangka panjang, bahkan seumur hidup bagi para guru tersebut.
Polres Belu ungkap kronologi kasus dugaan kekerasan seksual terhadap anak di Atambua, NTT.
PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mendampingi 12 warga Jabar dalam menghadapi kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
KPK menanggapi peluang pengembalian 57 mantan pegawai yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) 2021 setelah Komisi Informasi Pusat memerintahkan BKN membuka hasil tes.
TERNYATA fenomena honorer tidak hanya terdapat di lingkungan guru di persekolahan, di lingkungan perguruan tinggi pun telah lazim terjadi.
Kejagung menggeledah 16 lokasi terkait dugaan korupsi ekspor CPO, menyita dokumen, alat elektronik, dan mobil mewah. 11 tersangka ditahan 20 hari.
PENDIDIKAN bermutu tidak pernah lahir dari ruang hampa. Ia tumbuh dari tangan-tangan guru yang bekerja dengan dedikasi, ketenangan batin, dan rasa aman dalam menjalani profesinya.
Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan Ibu Kota Nusantara (IKN) bukan sekadar pemindahan pusat pemerintahan,
Kejaksaan Agung menetapkan 11 tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO dan produk turunannya dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved