Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KETUA Pimpinan Wilayah Generasi Muda Pembangunan Indonesia (PW GMPI) Jawa Timur (Jatim), Sugondo, mengomentari sejumlah pihak yang mempermasalahkan kembalinya Muhammad Romahurmuziy alias Rommy dalam kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Perlu diketahui mantan Ketua Umum PPP Rommy pernah terlibat dalam kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama pada 2019.
Pria yang akrab disapa Romy itu bebas pada 2020 setelah menjalani hukuman penjara selama 1 tahun.
Baca juga : Hukuman Ringan Romahurmuziy, Hakim Disebut Punya Independensi
Sugondo mengatakan bahwa sikap Partai Buruh dan PKS yang mengkritik kembali Romy ke panggung politik, seperti tidak menghormati hukum.
"Karena Romy telah selesai menyelesaikan semua proses hukum yang diputuskan pengadilan," kata Sugondo dalam keterangan pers, Selasa (10/1).
"Banyak partai-partai sebelah menghujat beliau (Rommy) bisa jadi karena alasan politis saja. Padahal kembalinya beliau diperbolehkan oleh undang-undang. Jadi partai Buruh dan PKS tidak usah ngurusin PPP, " ucap Sugondo.
Baca juga : Romi Tolak Hukuman Pencabutan Hak Politik
"Urus saja moralmu urus saja partai kita, jawab dengan lagu Bang Iwan Fals saja," jelas Sugondo.
Menurut Sugondo, masih banyak anak muda khususnya kader PPP di seluruh Tanah Air yang menyambut baik Rommy ke PPP.
"Karena setiap diskusi anak-anak muda milenial dan gen Z banyak yang mengidolakan beliau. Saya yakin kembalinya beliau akan mendongkrak suara PPP," ujar Sugondo.
Baca juga : Dituntut 4 Tahun, Romi Anggap Jaksa Berimajinasi
"Perihal ada yang menghujat beliau itu kan bukan pemilih PPP jadi ndak usah kita hiraukan, justru bagi kami dengan kembalinya Gus Romy setelah ada peristiwa itu semakin memompa adrenaline kami untuk semakin giat lagi belajar perihal hitam putihnya dunia perpolitikan," lanjut Sugondo.
Dengan demikian, Sugondo memberikan ultimatum agar partai lain tidak perlu ikut campur urusan PPP.
"Kami PW GMPI jatim menyambut baik kembalinya beliau, dan kami siap totalitas berjuang bersama-sama dalam memenangkan PPP," pungkas Sugondo. (RO/OL-09)
Dana yang besar dapat memengaruhi berbagai aspek dalam partai, seperti proses pencalonan, kampanye, dan bahkan pembentukan koalisi dalam pemilu mendatang.
PPP akan sulit untuk kembali melenggang ke Parlemen Senayan pada Pemilu Legislatif 2029 mendatang apabila tidak dipimpin oleh sosok yang tidak kuat dan tidak memberikan pengaruh.
Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy mengaku mendengar ada upaya pemenangan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melibatkan aparat.
Ketua Majelis Pertimbangan PPP M Romahurmuziy mengaku mendengar modus memindahkan perolehan suara dari beberapa partai politik ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
silang pendapat petinggi PPP soal gabung ke koalisi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merupakan bagian dari strategi daya tawar posisi untuk bisa masuk ke pemerintahan selanjutnya.
WAKIL Ketua Umum Partai Golkar, Erwin Aksa (EA) siap menghadiri panggilan Bareskrim Polri pekan depan terkait laporannya dalam kasus dugaan pencemaran nama baik oleh Muhammad Romahurmuziy.
Sejumlah partai politik yang pernah mengganti logo ternyata tidak memberikan efek positif. Beberapa justru suaranya ambles.
Ketum PSI Kaesang Pangarep berkomitmen partainya terus bertransformasi menjadi partai yang inklusif dan terbuka. Ia mengajak kader PSI untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilu Raya
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved