Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar mendalami berbagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, kini sedang ditelisik keterlibatannya oleh lembaga antirasuah itu dalam penyalahgunaan dana operasional pimpinan serta pengelolaan dana Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua.
Mengamati perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, tokoh perempuan dari Kabupaten Keerom, Ida Sokoy, mengatakan Gubernur Papua tentu tidak bertindak sendiri. Patut diduga, ia dibantu oleh kroni-kroninya yang duduk di posisi-posisi strategis, baik eksekutif maupun legislatif. Mereka memberikan kontribusi dalam kesalahan yang dibuat Lukas. "Tangkap! Yang bekerja kan kroni-kroninya, bukan Bapak Lukas biar bisa memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang lain," pinta Ida Sokoy di Arso.
Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua itu mengapresasi dan mendukung langkah-langkah KPK terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, dengan KPK, korupsi bisa dikurangi. KPK tidak akan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika tidak didukung bukti-bukti yang kuat. "KPK bukan orang-orang sembarangan. Mereka juga akan berhadapan dengan hukum kalau tangkap orang sembarangan," tegas Ida.
Kepada Gubernur Lukas Enembe, Ida meminta agar orang nomor satu Papua itu berani tampil di depan umum, nyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, bukan melemparkan opini-opini bahwa dirinya benar, tetapi sambil bersembunyi. "Kalau (Lukas) mau menyatakan kebenaran bahwa tidak ada penyimpangan dalam kepemimpinannya, nyatakan di depan umum, supaya namanya kan jadi baik. Kalau sembunyi begini, apa yang engkau dapat? Orang benar itu berani, orang salah itu bersembunyi, itu saja. Takut karena salah, ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti yang benar itu KPK," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12).
Ida berharap, Lukas sebagai pemimpin besar sebaiknya berjiwa besar, berani mengakui kesalahan. Lukas harus menjadi contoh untuk para pemimpin Papua ke depan bahwa jika ingin menjadi pemimpin besar, tetapi jiwanya jangan kerdil. "Kami tidak mau nanti seluruh tokoh-tokoh (Papua) dicap modelnya seperti itu," kata dia.
Ida Sokoy setuju bahwa selama Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu bergulir, pengawasan sangat lemah. Ia menyarankan agar sistem pengawasan dibenahi secara sungguh-sungguh. "Pemerintah agar membentuk tim pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, sampai ke kampung-kampung. Libatkan juga tokoh-tokoh adat, gereja, dan tokoh perempuan," tutup Ida Sokoy. (OL-14)
Budi menjelaskan, Sudewo terseret kasus suap jalur kereta saat masih menjabat sebagai anggota DPR. Dalam kasus ini, Bupati nonaktif Pati itu berstatus sebagai saksi.
Penyidik menemukan sejumlah bukti kasus dugaan pemerasan bermodus fee proyek dan dana CSR serta penerimaan gratifikasi di Kota Madiun.
Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi) menggeledah rumah Wali Kota Madiun nonaktif Maidi dan orang kepercayaannya, Rochim Ruhdiyanto, di Madiun, Jawa Timur.
PASCAPENETAPAN status tersangka terhadap Bupati Pati Sudewo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen langsung kunjungi Pati.
Hak menentukan hasil akhir ini sering kali disalahgunakan untuk mengakomodasi kepentingan politik atau materiil.
Transparansi di level daerah harus ditingkatkan secara radikal melalui pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah.
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Asep menjelaskan salah satu tugas dari Tim 8 adalah menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk mengumpulkan uang dari para calon perangkat desa.
Menanggapi pertanyaan agar kasus serupa tidak terulang, Tito menekankan bahwa menjadi kepala daerah berarti siap bekerja sepenuhnya untuk rakyat.
OTT yang kembali dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dinilai mencerminkan persoalan struktural dalam sistem pemerintahan daerah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved