Headline
Hakim mestinya menjatuhkan vonis maksimal.
Talenta penerjemah dan agen sastra sebagai promotor ke penerbit global masih sangat sedikit.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang gencar mendalami berbagai penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe. Lukas yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi, kini sedang ditelisik keterlibatannya oleh lembaga antirasuah itu dalam penyalahgunaan dana operasional pimpinan serta pengelolaan dana Pekan Olah Raga Nasional (PON) XX Papua.
Mengamati perkembangan kasus Lukas Enembe tersebut, tokoh perempuan dari Kabupaten Keerom, Ida Sokoy, mengatakan Gubernur Papua tentu tidak bertindak sendiri. Patut diduga, ia dibantu oleh kroni-kroninya yang duduk di posisi-posisi strategis, baik eksekutif maupun legislatif. Mereka memberikan kontribusi dalam kesalahan yang dibuat Lukas. "Tangkap! Yang bekerja kan kroni-kroninya, bukan Bapak Lukas biar bisa memberikan efek jera bagi pejabat-pejabat yang lain," pinta Ida Sokoy di Arso.
Pengurus Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) Provinsi Papua itu mengapresasi dan mendukung langkah-langkah KPK terhadap Lukas Enembe. Menurutnya, dengan KPK, korupsi bisa dikurangi. KPK tidak akan gegabah menetapkan seseorang menjadi tersangka, jika tidak didukung bukti-bukti yang kuat. "KPK bukan orang-orang sembarangan. Mereka juga akan berhadapan dengan hukum kalau tangkap orang sembarangan," tegas Ida.
Kepada Gubernur Lukas Enembe, Ida meminta agar orang nomor satu Papua itu berani tampil di depan umum, nyatakan bahwa dirinya tidak bersalah, bukan melemparkan opini-opini bahwa dirinya benar, tetapi sambil bersembunyi. "Kalau (Lukas) mau menyatakan kebenaran bahwa tidak ada penyimpangan dalam kepemimpinannya, nyatakan di depan umum, supaya namanya kan jadi baik. Kalau sembunyi begini, apa yang engkau dapat? Orang benar itu berani, orang salah itu bersembunyi, itu saja. Takut karena salah, ada sesuatu yang disembunyikan. Berarti yang benar itu KPK," ucapnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/12).
Ida berharap, Lukas sebagai pemimpin besar sebaiknya berjiwa besar, berani mengakui kesalahan. Lukas harus menjadi contoh untuk para pemimpin Papua ke depan bahwa jika ingin menjadi pemimpin besar, tetapi jiwanya jangan kerdil. "Kami tidak mau nanti seluruh tokoh-tokoh (Papua) dicap modelnya seperti itu," kata dia.
Ida Sokoy setuju bahwa selama Otonomi Khusus (Otsus) jilid satu bergulir, pengawasan sangat lemah. Ia menyarankan agar sistem pengawasan dibenahi secara sungguh-sungguh. "Pemerintah agar membentuk tim pengawasan secara berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, distrik, sampai ke kampung-kampung. Libatkan juga tokoh-tokoh adat, gereja, dan tokoh perempuan," tutup Ida Sokoy. (OL-14)
Maruarar juga meminta kepada KPK untuk menambah tiga personelnya dalam rangka mengawasi jalannya program rumah subsidi
KPK membuka peluang untuk mengusut kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan izin kerja tenaga kerja asing (TKA) dari era Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Erman Soeparno.
Pemerintah Indonesia sudah mengupayakan pemulangan Tannos dengan jalur diplomatik. Terbaru, Indonesia memberikan tambahan informasi ke penegak hukum Singapura pada 23 April 2025.
Budi enggan memerinci jawaban mereka saat diperiksa penyidik. Uang yang diminta tidak langsung masuk ke rekening para tersangka.
KPK mengajukan banding atas vonis tiga tahun penjara yang diberikan kepada mantan pejabat Kemenkes Budi Sylvana dalam kasus korupsi APD Covid-19
KPK memiliki data soal terjadinya dugaan rasuah dalam aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.
Dinas Kebudayaan Jakarta pada tahun anggaran 2022-2024 mengelola anggaran untuk kegiatan Pergelaran Kesenian Terpilih (PKT) dan Pergelaran Seni Budaya Berbasis (PSBB) Komunitas
Kejaksaan Agung (Kejagung) menyita uang pengganti Rp11,8 triliun, atas kasus dugaan suap pemberian ekspor minyak kelapa sawit atau CPO. Dana itu berasal dari terdakwa Wilmar Group.
Pemerintah Singapura memutuskan untuk menolak permohonan penangguhan buronan kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), Paulus Tannos.
KMI mendesak Kejagung segera memeriksa petinggi perusahaan BUMN itu dalam kasus dugaan korupsi yang terungkap dari audit independen Nusantara Parameter Index (NPI).
WAKTU pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pilkada) serentak masih dibahas di DPR
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved