Headline
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Pelibatan tokoh dan elite politik akan memperkuat legitimasi kebijakan pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
AKSI mendukung mogok makan yang dilakukan mahasiswa dan warga Kabupaten Sumbawa Barat (Amanat KSB) di Komnas HAM sejak 13 Desember 2022 terus mengalir dari elemen mahasiswa di Indonesia.
Aksi yang juga dilakukan untuk menuntut penutupan PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) kali ini datang dari Solidaritas Mahasiswa Tangerang Untuk NTB. Mereka melakukan aksi damai di sekitar Kawasan Pendidikan Cikokol, Tangerang, Selasa (20/12).
Koordinasi aksi, Shandi Martha Praja menegaskan bahwa Amman Mineral telah mencederai nilai-nilai kemanusiaan dengan melakukan sejumlah pelanggaran HAM. Sebagai perusahaan tambang terbesar kedua setelah Freeport, seharusnya Amman Mineral bisa ikut andil dalam kesejahteraan rakyat NTB.
“Tapi ini malah berbanding terbalik dari semua harapan itu. Warga Sumbawa malah tertindas dan jauh dari sejahtera. Tutup PT Amman Mineral,” ujarnya lewat keterangan tertulis yang diterima, Selasa (20/12).
Shandi menegaskan, dugaan membuang limbah merkuri sebesar 14 Ton per hari ke laut di daerah Nusa Tenggara Barat oleh Amman Mineral tidak dapat dibenarkan karena merusak biota. Selain itu, nelayan menjadi kesulitan mencari ikan karena harus lebih jauh berlayar dalam mencari ikan hingga ke samudera Australia.
Dalam aksi ini, ratusan mahasiswa ini juga ikut membakar spanduk logo serta oknum petinggi Amman Mineral yang diduga terlibat dalam sejumlah pelanggaran HAM. Aksi simbolik tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas segala dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia tersebut.
“Ini juga bentuk dukungan kami kepada 17 kawan pemuda dan mahasiswa Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat yang sedang berjuang Di Kantor Komnas HAM untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya pada negara. Lima orang telah dilarikan ke rumah sakit karena kondisinya memburuk. Negara harus turun tangan,” tegas Shandi.
Oleh karena itu, dia meminta Komnas HAM untuk segera menindaklanjuti laporan Amanat KSB terkait sejumlah dugaan pelanggaran HAM dan kejahatan pencemaran lingkungan.
Sebelumnya aksi menuntut Komnas HAM turun tangan dalam kasus dugaan pelanggaran HAM oleh PT AMNT juga dilakukan oleh ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Palangka Raya di depan Kampus Universitas Kristen Palangka Raya (Unkrip), Jumat (16/12).
Kemarin, aksi demonstrasi menuntut penutupan Amman Mineral juga datang dari ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Jambi.
Sementara, Anggota Komisi VII DPR Adian Napitupulu mendorong audit investigasi menyeluruh terkait sejumlah persoalan yang terjadi di PT AMNT. Seyogianya, RDP antara Komisi VII dengan PT Amman digelar Rabu (14/12, namun ditunda karena petinggi PT AMNT harus menjalani protokol covid-19.
Berdasarkan data yang diterimanya disebutkan bahwa terjadi beberapa kecelakaan kerja di Amman Mineral yang menyebabkan korban meninggal dunia dan luka-luka seperti pada tanggal 24 Maret 2019, 28 Desember 2019, 24 Maret 2021, 23 April 2021, dan 24 Februari 2022. (Ant/OL-8)
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Bangka Belitung menggerebek tiga lokasi pengolahan dan penyimpanan pasir timah ilegal di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung.
PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) menandatangani kontrak jangka panjang dengan PT Adaro Indonesia untuk melanjutkan operasional di Tambang Tutupan Selatan
PEMERINTAH Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) menghentikan sementara aktivitas penambangan batuan di kawasan Nagari Pasie Nan Laweh, Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman.
PEMERINTAH Provinsi Kalimantan Selatan mengakui masih kurangnya pengawasan terhadap aktivitas industri ekstraktif pertambangan dan perkebunan.
Direktur Eksekutif Indonesia Mining & Energy Watch Ferdy Hasiman menekankan pentingnya sikap netral dan berbasis fakta dalam mengevaluasi dugaan pelanggaran hukum di industri tambang nikel.
Ketua Komnas HAM Anis Hidayah tegaskan sanksi PTDH bagi oknum Brimob penganiaya siswa di Tual tidak cukup. Komnas HAM segera turun lapangan kawal proses pidana.
Komisi Pencari Fakta (KPF) Masyarakat Sipil menyerahkan laporan lengkap hasil investigasi kerusuhan Agustus 2025 ke enam lembaga negara
Dampak penembakan ini telah meluas hingga melumpuhkan sendi-sendi kehidupan masyarakat.
Dalam koridor pembatasan HAM, tidak ada alasan untuk kepentingan nasional.
Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, menegaskan bahwa sinergi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap kasus yang menimpa insan pers dapat diselesaikan secara berkeadilan.
Komnas HAM memastikan penilaian kepatuhan HAM ini akan diperluas ke berbagai wilayah lainnya guna memperkuat akuntabilitas nasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved