Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KORUPSI merupakan masalah serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi dan politik, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas. Fenomena korupsi ini membuat masyarakat hilang kepercayaan terhadap Pemerintah, sebab pelaku korupsi telah mengambil hak-hak rakyat secara paksa.
Berangkat dari potensi bahaya korupsi tersebut, tokoh muda Papua, Ali Kabiay meminta agar ke depan, rekrutmen para pemimpin di wilayah Papua untuk menduduki jabatan-jabatan negara harus melalui proses screening.
"Kita harus melakukan screening kepada para calon pemimpin di Papua, yaitu screening ideologi, screening penggunaan anggaran, dan screening moralitas,” ungkap Ketua Pemuda Mandala Trikora Provinsi Papua ini, di Jayapura, Minggu, (2/10/2022.)
Melalui tiga tahapan screening itu, lanjut Ali, kita dapat mengetahui apakah mereke benar-benar mencintai NKRI atau tidak. Berikutnya, bagaimana mereka dapat menggunakan anggaran dengan baik, serta bagaimana moralitas mereka.
"Moralitas ini berkaitan dengan ketuhanan, sehingga mereka bisa menjadi pemimpin yang amanah, dan bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Pemimpin di Papua itu tidak boleh melawan-melawan sama pemerintah pusat," tegas Ali.
Karena itu, harap Ali, Gubernur Lukas Enembe dapat menjadi tokoh panutan bagi kaum muda Papua jika ia dapat membuktikan kepada KPK bahwa dirinya tidak melakukan korupsi, tidak melawan pemerintah pusat, dan tetap menunjukkan rasa cintanya kepada NKRI.
"Gubernur Lukas Enembe sebagai pemimpin harus berjiwa besar karena menjadi contoh bagi rakyat yang dipimpinnya. Lukas harus bisa hadir untuk memenuhi panggilan KPK dalam rangka penyelidikan, guna membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah," tegas Ali.
Masih soal screening bagi para calon pemimpin Papua, menurut Ali, setelah UU Otsus direvisi dan resmi berlaku, Papua mendapatkan tambahan anggaran Dana Otsus dari Pemerintah Pusat sebesar Rp280 sampai 300 triliun per tahun. Dengan dana yang besar ini, ditambah kekayaan alam Papua yang melimpah, kemajuan Tanah Papua akan sulit tertandingi oleh daerah lain jika dikelola oleh para pemimpin yang mumpuni secara ideologi, mumpuni dalam hal tata kelola keuangan dan bermoral baik.
Ali tak lupa mengajak warga Papua yang hingga saat ini masih tinggal di sekitar rumah kediaman Lukas Enembe untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat mengganggu keamanan warga dan keamanan wilayah. Karena keamanan, kata Ali menjadi faktor terpenting dalam membangun suatu daerah. Kalau keamanan bagus, investor dari luar daerah bisa datang ke Papua untuk berinvestasi.
“Kepada para pendukung Pak Lukas, mari kita sama-sama menjaga kondusivitas daerah, dan terutama menghargai masyarakat adat Tabi selaku pemilik hak ulayat Tanah Tabi, karena wilayah ayapura dan sekitarnya adalah milik masyarakat adat Tabi, dan masyarakat adat Tabi itu terbuka terhadap siapa saja, menerima sapa saja, namun kita harus bisa menghargai tananan masyarat yang ada di wilayah adat Tabi,” tegas Ali. (OL-13)
Baca Juga: MRP Papua Minta Lukas Enembe Patuhi Proses Hukum
Masih ada sejumlah tantangan dalam menjalankan Koperasi Merah Putih.
WAKIL Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej buka suara soal kritikan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disebut melemahkan KPK
Penelusuran tersebut dilakukan dengan menggali informasi melalui keluarga Topan Obaja Putra Ginting.
Kejagung resmi menyelidiki dugaan pengoplosan dan penyimpangan harga jual beras yang dinilai mengarah pada tindak pidana korupsi
Akibat perbuatan DG terdapat potensi kerugian negara mencapai Rp8,4 miliar.
Dana pencairan kredit untuk Sritex, yang seharusnya digunakan untuk modal kerja justru dipakai untuk membayar utang perusahaan.
Pentingnya keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa memandang siapa yang menjadi subjek hukum.
KPK mengatakan belum ada pengajuan dari penyidik lembaga antirasuah tersebut untuk memeriksa Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebagai saksi.
KPK mendalami proses keimigrasian TKA di sejumlah pintu masuk, seperti Tanjung Priok, Batam, dan Bandara Soekarno-Hatta.
Penyidik sejatinya mau menahan beberapa tersangka dalam kasus ini, beberapa waktu lalu. Namun, rencana itu dibatalkan karena alasan kesehatan pihak berperkaranya.
KPK meyakini amnesti yang telah diberikan ke Hasto tidak dilakukan atas pertimbangan sembarangan.
Asep mengatakan, Donny dan Harun masih menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pengurusan antarwaktu (PAW) anggota DPR.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved