Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
MANTAN Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau lebih dikenal dengan nama Jaro Ade angkat bicara terkait masalah yang terjadi di wilayah kerja BUMN PT Aneka Tambang Tbk (Antam) di Gunung Pongkor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat..
Maraknya penambang liar atau disebut sebagai 'Gurandil' di wilayah (izin usaha pertambangan) IUP Antam merupakan masalah bersama yang harus dipecahkan dengan mengedepankan asas manfaat bersama bagi masyarakat sekitar dan pemerintah sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
"Optimalisasi BUMDes adalah solusi dalam memberikan manfaat bersama, selain dapat terkontrol karena hadirnya pemerintah juga memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar diwilayah IUP Antam," Ade Jaro yang juga Ketua Komisi Tetap PED-Pertambangan (Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Pertambangan Skala Kecil) DPP Kadin Indonesia dalam keterangan pers, Sabtu (5/2).
Baca juga : Kasus Tambang Ilegal Klapanunggal, Bogor Segera Disidangkan
Jaro Ade juga menjelaskan potensi konflik horizontal yang bisa saja terjadi jika bentuk kerj asama antara Antam dan masyarakat tidak melibatkan lembaga pemerintahan otonom terkecil setingkat Desa.
Sesuai Undang Undang Desa No 6 tahun 2014, Undang Undang Cipta kerja No 11 tahun 2020 dan PP No 11 tahun 2021, terkait Desa dan kewenangan usaha milik desa yakni BUMDes,
"Untuk bisa mengoptimalkan potensi desa dan sebagai perekat serta kemandirian desa dalam menghidupkan ekonomi desa dan membuka lapangan kerja didesa sesuai arahan Presiden Jokowi," tambah Jaro Ade.
Baca juga : Bencana Beruntun Sergap Jawa Barat
Sebelumnya Jaro Ade memberikan apresiasi terhadap upaya salah satu anggota DPR RI Adian Napitupulu dalam mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beraktivitas di wilayah PT. Antam
"Tinggal bagaimana mencarikan format yang tepat agar tujuan itu bisa berjalan maksimal dan terukur," ucap Jaro Ade.
Menurut politikus Partai Golkar ini, dptimalisasi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Antam juga harus tepat sasaran dan bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar.
Baca juga : Tanah Longsor dan Banjir Sergap Kabupaten Bogor
"Tentunya menjadi penting dalam situasi pandemi saat ini adalah pemulihan ekonomi dan kesehatan, misalnya vaksinasi masal atau bantuan modal usaha kecil menengah agar ekonomi mikro bisa berjalan di wilayah sekitar," paparnya.
Melibatkan BUMDes sekitar, menurut Jaro Ade, adalah jawaban yang tepat dari masalah yang ada di Pongkor sehingga masyarakat desa turut merasakan potensi yang dimilikinya dan bukan penjadi penonton.
"Serta dampak lingkungan juga dapat dipertanggung jawabkan mengingat kehadiran pemerintah dalam kerjasama tersebut sesuai payung hukum yang ada dan intruksi serta arahan Presiden," jelasnya.
Jaro Ade mengatakan pola dalam keterlibatan BUMDes beragam bentuknya misalnya swakelola bersama lahan milik masyarakat yang berada dalam IUP Antam dan lokasi yang tidak dikelola Antam.
"Reklamasi pasca tambang supaya tidak memberikan dampak buruk pada lingkungan dan Antam betul betul menjadi Bapak angkat BUMDes dalam membina dan mengarahkan kegiatan BUMDes dari hulu sampai hilir sesuai aturan," pungkasnya. (RO/OL-09)
Beberapa titik sudah mulai dilakukan normalisasi. Meski sifatnya masih dalam rangka penanganan darurat, tetapi spek teknisnya sudah mulai mengarah pada standar normalisasi.
DEWAN Pimpinan Cabang (DPC) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bogor Utara melantik struktur kepengurusan periode 2025 - 2028 pada Jumat (27/6) di Sekolah Alam Bogor.
Salah satu alasan dilakukannya modifikasi adalah agar titik penaikan dan penurunan penumpang di Kota Bogor berada di satu tempat.
UNIVERSITAS Terbuka (UT) menggelar kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) 2025 di Desa Sukamakmur Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor.
Kapolsek Megamendung, AKP Yulita Heriyanti mengatakan bahwa pesta gay tersebut berkedok family gathering. Hal itu diduga untuk mengelabui warga dan petugas.
Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara mengungkapkan, pihaknya menemukan alat kontrasepsi saat penggerebekan pesta gay pada Minggu (22/6)
PT Freeport Indonesia menyetorkan sekitar Rp7,73 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah atas keuntungan bersih perusahaan pada 2024.
Salah satu agenda utama PTAR ke depan menurut dia adalah Martabe Tahap 2, proyek strategis yang bertujuan memperpanjang umur tambang.
WALHI dan Satya Bumi juga melakukan aksi kreatif untuk menarik perhatian publik agar ikut mendukung gerakan penyelamatan Orangutan Tapanuli dan Biodiversitas di Ekosistem Batang Toru.
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana akan membuat bank emas khusus di Indonesia agar emas yang ditambang di Indonesia tidak mengalir ke luar negeri.
VONIS bebas terhadap warga negara (WN) Tiongkok bernama Yu Hao yang mengeruk emas sebesar 774 kg oleh Pengadilan Tinggi (PT) Pontianak mendapat sorotan dari Fraksi NasDem
Video mengkhawatirkan menunjukkan kondisi para penambang ilegal di tambang emas Afrika Selatan yang sudah tidak digunakan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved