Guru ASN Ditarik dari Sekolah Swasta, 36 Yayasan Katolik Tuntut Kadis PKO Sikka Dicopot

SEJAK 2020 sampai 2021, Pemerintah Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menarik guru-guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) yang mengajar di sekolah swasta untuk kembali ke sekolah negeri. 

Penarikan guru ASN dari sekolah swasta itu membuat 36 yayasan Katolik, yang menaungi pendidikan dari PAUD sampai SMA geram dengan kebijakan tersebut. 

Oleh karena itu, 36 yayasan Katolik yang tergabung dalam wadah Majelis Pendidikan Keuskupan Maumere melakukan aksi unjuk rasa dengan mendatangi dua tempat yakni di Kantor Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) dan Kantor Bupati Sikka, Jumat (3/9).

Baca juga: Dinsos Sleman Usulkan Penghapusan Daftar 49.330 Jiwa Penerima Bansos

Dalam unjuk rasa tersebut , mereka menuntut agar Pemkab Sikka, melalui Dinas PKO Sikka mengembalikan semua guru ASN yang ditarik dari sekolah sekolah swasta. 

Selanjutnya, mereka meminta Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo untuk segera mencopot Kepala Dinas PKO Sikka Mayela Da Cunha dari jabatannya.

Ketua Majelis Pendidikan Katolik Keuskupan Maumere, Romo Fidelis Dua, dalam orasinya mengatakan, pada rapat bersama Bupati Sikka dan Uskup Maumere serta Dinas PKO Sikka, sudah ada kesepakatan bersama bahwa tidak akan menarik guru ASN dari sekolah swasta. 

Namun, kata dia, kesepakatan itu tidak diindahkan dan malah dinas PKO Sikka menarik guru-guru ASN yang mengajar di sekolah swasta untuk dipindahkan ke sekolah negeri. Hal itu sudah dilakukan sejak 2020 sampai 2021.

"Kami merasa Kadis PKO Sikka sewena-wena menarik guru ASN dari sekolah swasta. Dampak yang dilakukan Kadis PKO Sikka itu, banyak sekolah swasta hari ini tidak ada guru. Kami merasa Kadis PKO Sikka melakukan tindakan yang penuh arogansi," ujar dia.

Dia sampaikan aksi unjuk rasa itu berisi beberapa tuntutan yang harus ditindaklanjuti Pemkab Sikka. Pertama mengembalikan semua guru ASN yang ditarik dari sekolah swasta sejak 2020-2021. 

Kedua menghentikan semua kebijakan membuka sekolah baru baik negeri dan swasta. Ketiga, mengembalikan kewenangan yayasan sebagai mitra kerja pemerintah. 

Dan terakhir, kata dia, meminta agar Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo mencopot Kadis PKO Sikka dari jabatan. Hal itu karena, Kadis PKO Sikka yang saat ini dinilai tidak tepat menjabat Kadis PKO Sikka karena menarik guru ASN tanpa regulasi yang jelas. 

Ia pun mengaku pernah meminta regulasi penarikan guru ASN namun yang bersangkutan tidak bisa menunjukan regulasinya.

Dirinya pun beralasan permintaan pencopotan Kadis PKO Sikka karena selama ini yang bersangkutan tidak menjawab pendidikan yang esensial. Justru yang dilakukan oleh Kadis PKO Sikka hanya kegiatan seremonial seperti kunjungan ke sekolah harus disambut dengan tarian, mutasi kepala sekolah dan lain sebagainya. 

"Kadis itu harus membuat kebijakan yang lebih tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang dilakukan Kadis PKO Sikka hanya mutasi kepala sekolah dan guru. Kabupaten lain itu ada kebijakannya. Tetapi di Sikka ini tidak ada kebijakan yang berpihak pada  sekolah swasta. Jadi kami minta untuk segera copot Kadis PKO Sikka," ujar Romo Fidel.

Dia mengingatkan apabila tuntutan tidak dipenuhi Pemkab Sikka, maka sekolah swasta akan mengembalikan semua guru ASN dari PAUD sampai SMA ke pemerintah. Selanjutnya, mereka akan menghentikan semua proses KBM di sekolah swasta. 

"Kita berikan waktu satu minggu agar bisa ditanggapi. Kalau tidak ditanggapi dalam satu minggu maka kami akan datang lagi dengan massa lebih besar dan semua proses KBM di sekolah dihentikan," tandas dia.

Sementara itu, Wakil Bupati Sikka Romanus Woga, yang menerima pengunjuk rasa, mengatakan pihaknya telah diberikan tugas oleh  Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo untuk menyelesaikan masalah terkait guru-guru ASN yang ditarik dari sekolah swasta. 

"Saya sudah diberikan tugas untuk menyeelesaikan masalah ini.  Saya akan kaji. Setelah itu saya usulkan ke Bupati Sikka. Tetapi semua keputusan ada di Bupati Sikka. Dalam waktu dekat kita akan selesaikan masalah ini," papar Wabup Sikka.

Politisi NasDem ini menegaskan yang menyelenggarakan pendidikan awal di Pulau Flores ini adalah sekolah Katolik. 

"Kita ada ini karena sekolah yang dibangun gereja Katolik . Belum ada sekolah negeri. Justru sekolah Katolik yang pertama bangun pendidikan ini dengan bangun oleh sekolah swasta. Jadi tuntutan kembalikan yayasan sebagai mitra kerja pemerintah saya setujui," papar dia.

Terkait permintaan pencopotan Kadis PKO Sikka, Wabup Sikka, yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Sikka mengatakan akan melakukan kajian soal pencopotan tersebut. 

"Kita akan kaji lagi. Tetapi saya tegaskan kembali keputusan itu tetap ada pada Bupati Sikka," tandas dia.

Wabup Sikka juga meminta kepada 36 yayasan Katolik untuk tidak menghentikan kegiatan proses kegiatan belajar mengajar.

"Saya mohon aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap berlangsung . Jadi semua tuntutan yang sudah dibacakan akan kita kaji dan selesaikan. Saya minta agar jangan menghentikan KBM di sekolah swasta. Percayakan kepada kami terkait masalah-masalah yang sudah disampaikan akan kita selesaikan sebaik-baiknya," pungkas dia. (OL-1)