Dinsos Sleman Usulkan Penghapusan Daftar 49.330 Jiwa Penerima Bansos

KEPALA Dinas Sosial Kabupaten Sleman Eko Suhargono, Sabtu mengatakan, data di Kementerian Sosial (Kemensos), data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kabupaten Sleman sebanyak 197.509 orang. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Sleman sedang melakukan proses rekap untuk perbaikan data.

''Dinas Sosial Kabupaten Sleman mendapatkan tugas dari Kemensos untuk melakukan percepatan perbaikan data pada DTKS,'' kata Eko.

Ia menjelaskan, proses yang sedang dijalankan ini, kini sudah mendekati selesai, yakni sudah 96,91%. Dikatakannya, mereka yang akan dihapus dari daftar penerima manfaat ini adalah yang sudah pindah alamat, data ganda, sudah meninggal atau invalid data. 

Dinsos ujarnya, juga mengindentifikasi DTKS yang tidak memiliki e-KTP atau tidak ada NIK. Disebutkan, hasil verifikasi data dari 197.509 DTKS, terdapat 130.649 yang cocok dengan Disdukcapil, 11.054 yang tidak cocok, 261 data yang sudah meninggal dunia, 49.330 data diusulkan hapus dan 106 data yang tidak mempunyai e-KTP.

Perbaikan data ini, jelasnya, dilakukan secara periodik dalam setahun, karena data seperti ini sifatnya sangat dinamis. ''Sehingga kita selalu aktif memastikan kevalidan data tersebut,'' tambah Eko.

Dalam proses verifikasi dan validasi (Verval), Dinsos Sleman membuka layanan aduan. Layanan aduan dibuka agar masyarakat bisa memberikan aduan atau laporan bila terjadi perubahan status sosial maupun melaporkan orang lain yang tidak berhak menerima bantuan.

Selain kanal aduan, proses verval juga melalui musyawarah tingkat padukuhan dan kalurahan. Musyawarah dilakukan untuk memastikan terdapat tambahan atau pengurangan dari data yang telah ada.

Terpisah, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, mengatakan sejauh ini proses verval DTKS telah dilaksanakan baik oleh dinas terkait. Dengan data yang hampir rampung, Kustini berharap bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tidak terkendala masalah lain.

''Karena data kemiskinan itu sendiri dinamis, seperti perubahan data meninggal, pindah tempat tinggal dan perubahan status sosial. Untuk itu kita harus selalu kawal,'' katanya. (AU/(OL-10)