Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat minta kesabaran dari para pelaku usaha di beberapa sektor yang belum memperoleh relaksasi walaupun saat ini level PPKM Kota Bandung sudah turun dari level 4 menjadi level 3.
"Kita tetap terus berupaya bertahap, sedikit-sedikit merelaksasi. Jadi tidak langsung besar dan banyak," kata Wali Kota Bandung yang juga Ketua Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 Kota Bandung, Oded M Danial, Kamis (2/9)
Oded mengaku telah menandatangani relaksasi secara bertahap seperti perubahan jam operasional yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 87 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3 Corona Virus Disease 2019 di Kota Bandung.
"Seperti pusat perbelanjaan/mall/pertokoan dari sebelumnya pukul 20.00 WIB ke pukul 21.00 WIB jadi masyarakat pun sudah mulai diberikan relaksasi tapi pelan-pelan. Saya banyak memperoleh aspirasi masyarakat yang meminta relaksasi. Namun relaksasi harus secara bertahap untuk menjaga kondisi Kota Bandung agar kasus Covid-19 tetap menurun," jelasnya.
Tetap bertahap sedikit-sedikit ini bukti bahwa pemkot punya kepedulian kepada masyarakat. Namun tetap menjaga juga, mudah-mudahan terus seperti ini kasus Covid-19 menurun di Kota Bandung. Sebab kunci untuk menurunkan kasus Covid-19 ini merupakan partisipasi dari semua elemen masyarakat yang tetap konsisten dan istiqomah menjalankan protokol kesehatan.
"Mudah-mudahan ke depan terus bisa landai, kita tinggal 0,8 lagi nilainya untuk bisa turun ke kuning (zona risiko rendah). Karena prinsipnya, apabila saling mengingatkan prokes di antara kita, mudah-mudahan semua punya kesadaran sehingga akhirnya bisa konsisten," harapnya.
Terkait dengan akan diberlakukannya aturan ganjil genap di lima pintu tol yang ada di Kota Bandung, oleh Polrestabes Bandung bersama Dinas
Perhubungan Kota Bandung mulai Jumat (3/9), Oded sudah mengetahuinya. Dirinya menerima telepon dari Kapolrestabes yang telah mendapatkan koordinasi dari kapolda dan kapolri untuk membahas genap ganjil dengan dinas terkait.
"Kebijakan itu hasil dari arahan Polda Jabar dan Polri, kalau itu program pusat dan bisa menjadi solusi, tentu harus didukung,� tandasnya.
Oded menambahkan, meski ada pemberlakuan ganjil genap di lima pintu tol yakni Pintu Tol Pasteur, Kopo, Pasirkoja, Moh.Toha dan Buahbatu, namun roda perekonomian di Kota Bandung tidak akan berpengaruh meskipun sudah dilonggarkan relaksasi.
"Justru itu seninya menghadapi Covid-19 dii satu sisi kami membuka dan sisi lain ya ada kebijakan lainnya. Hasil pengamatan saat ini di Kota Bandung, setelah ada perubahan situasi level sangat tinggi volume mobilitas juga meningkat," tambahnya. (OL-15)
Cuaca ekstrem berupa hujan lebat yang mengguyur wilayah Bandung Barat selama dua hari berturut-turut memicu pergeseran tanah skala besar.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Kegiatan lari santai ini dimulai sejak pukul 05:30 WIB dengan titik start dan finish di pelataran Vasaka Maison Bandung, Jl. Asia Afrika No. 55, Bandung.
Runtuhan rumpun bambu menutup akses Jalan Kolonel Masturi, tepatnya di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Sabtu (24/1).
MENYABUT Tahun Baru Imlek, HARRIS POP! Festival Citylink Bandung mengajak masyarakat Bandung dan sekitarnya untuk merayakan momen spesial ini melalui Chinese New Year Dinner
Courtyard by Marriott Bandung Dago akan menggelar agenda bertajuk Chinese New Year’s Eve Dinner 2026 pada Senin, 16 Februari 2026 mendatang.
Operasi ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
SEPANJANG tahun 2025, Provinsi Jawa Barat (Jabar) menjadi provinsi tertinggi di Indonesia pada angka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan.
PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) membantah tidak memiliki dana untuk membayar gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada Januari 2026.
BMKG memprakirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang- sangat lebat yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang pada periode 23 - 29 Januari 2026 di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat membatasi spesifikasi kendaraan AMDK yang melintas dengan lebar maksimal 2.100 mm, JBB maksimal 8 ton, dan MST 8 ton.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved