Headline
KPK akan telusuri pemerasan di Kemenaker sejak 2019.
DUA kontraktor bernama Petrus Yalim dan Setya Budi menjadi saksi dalam sidang kasus tindak pidana korupsi berupa suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkup Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021. Sidang dengan tersangka Gubernur Sulawesi Selatan Nonaktif Nurdin Abdullah itu berlangsung di Ruang Sidang Utama Pengadilan Tipikor Makassar, Jalan RA Kartini, Kamis (29/7).
Dalam sidang mereka mengaku telah menyetor uang masing-masing Rp100 juta untuk pembangunan masjid. Menanggapi hal itu, Jaksa KPK Andry Lesmana mengatakan, fakta hukum dalam persidangan yang diungkapkan saksi menjadi rujukan pihaknya untuk mendalami lebih lanjut perkara ini, termasuk mengungkap pemilik rekening yang mengatasnamakan pengelola yayasan pembangunan masjid.
"Kami tidak tahu siapa pemilik yayasan dan seharusnya dalam proposal itu ada kalau itu resmi. Kalau kita lihat fakta tadi itu juga pemberian pribadi bukan CSR. Kalau CSR itu pengeluaran perusahan yang seharusnya ada proses," seru Andry usai persidangan.
Terpisah, kuasa hukum Nurdin Abdullah, Arman Hanis, mengatakan tiga saksi yang dihadirkan sudah tegas memberikan informasi. Mereka menyampaikan, lanjutnya, bahwa tidak ada sama sekali permintaan dari Gubernur Sulsel nonaktif, Nurdin Abdullah, secara langsung untuk sumbangan pembangunan masjid.
"Dua kontraktor menyampaikan itu inisiatif mereka. Jumlahnya juga ditentukan sendiri. Tidak ada juga arahan langsung dari gubernur," serunya dalam rilisnya.
Baca juga: Sidang Nurdin Abdullah, Dua Kontraktor Mengaku Dimintai Sumbangan Bangun Masjid
Lanjut Arman Hanis, fakta tersebut menjadi poin penting yang harus diketahui. Apalagi penyetorannya juga langsung ke rekening yayasan, bukan ke rekening gubernur. (OL-14)
ALIRAN dana terhadap terduga korupsi Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel, sebesar Rp3 miliar untuk renovasi rumah perlu ditelusuri sebagai tppu
Tim jaksa penyidik Kejari Kota Bandung menyatakan bahwa proses penyidikan umum telah ditingkatkan ke tahap penyidikan khusus setelah ditemukan dua alat bukti yang sah dan cukup.
Wamenaker Immanuel Ebenezer atau Noel terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Setyo mengatakan, pengecualian ini mengartikan pemerintah masih mengategorikan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Sehingga, penanganannya harus lex specialis.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkirakan kerugian negara dalam dugaan kasus korupsi pengangkutan bantuan sosial di Kementerian Sosial mencapai Rp200 miliar.
Empat orang dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka diduga terlibat dalam kasus korupsi pengangkutan penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial.
ANGGARAN publik yang menyasar infrastruktur Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, merosot tajam hingga Rp32.291.900.000.
Pemerintah juga memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur nasional periode 2025–2029 mencapai US$ 625,37 miliar (Rp10.162 triliun).
Indonesia, sebagai ekonomi terbesar di Asia Tenggara, tengah giat memodernisasi sektor logistik untuk mendukung pertumbuhan industri nasional.
Kawasan Canggu kian dilirik investor dunia sebagai aset investasi potensial, tak hanya untuk masa kini tetapi juga jangka panjang.
DPD RI masih menghadapi kesenjangan yang lebar baik dalam hal kapasitas SDM, infrastruktur, maupun regulasi digital.
PingCAP mengumumkan perluasan kolaborasi strategis dengan Microsoft. Langkah itu dilakukan untuk mempercepat adopsi infrastruktur data modern
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved