Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Kabupaten, Jawa Tengah, meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2020. Dengan demikian, Kabupaten Klaten berhasil mendapatkan opini WTP selama tiga tahun berturut-turut sejak 2018.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Selasa (25/5), menggelar acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 kepada Pemkab Banyumas, Pemkot Semarang, Pemkab Klaten, Pemkab Wonosobo, dan Pemkab Temanggung.
Atas laporan keuangan lima pemerintah daerah tersebut, BPK Perwakilan Jawa Tengah memberikan opini WTP atau unqualified opinion.
“Pandemi ini telah berdampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. BPK pun harus melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan," kata Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Jawa Tengah, Ayub Amali, pada acara penyerahan opini WTP di Semarang, seperti dalam rilis yang diterima mediaindonesia.com, Kamis (27/5)
Menurut Ayub Amali, sekalipun lima pemerintah daerah itu berhasil mempertahankan opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian masing-masing pemerintah daerah, antara lain terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan, masalah pengelolaan aset, dan beberapa aset belum ada surat kepemilikan.
"Dengan ditetapkan WTP kepada kelima pemerintah daerah tersebut, diharapkan menjadi dorongan dan motivasi bagi seluruh pemerintah daerah agar terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel," ujarnya.
Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani ditemui seusai acara penyerahan opini WTP menyampaikan rasa syukurnya atas keberhasilan Kabupaten Klaten meraih opini WTP Tahun Anggaran 2020.
"Alhamdulillah, Pemkab Klaten tahun 2020 bisa mempertahankan opini WTP. Pencapaian opini WTP berkat semangat seluruh ASN dan jajaran legislatif di Kabupaten Klaten. Saya berharap capaian WTP ini dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Klaten," ujarnya. (OL-13)
Baca Juga: Setjen Target Capai WTP Berkualitas pada Pengelolaan Anggaran ...
Tujuannya memberi kesempatan kepada masyarakat pengguna layanan menyampaikan usulan, masukan, dan saran kepada penyelenggara pelayanan terkait dengan pelayanan yang diterima.
Ribuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, perlu ditangani secara sinergi dan kolaborasi gabungan dari berbagai sumber dana .
Kegiatan forum perangkat daerah tersebut, digelar di aula DPUPR Klaten, Senin (23/2), dan dihadiri Komisi III DPRD, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, pers, dan LSM.
Polisi menangani dugaan kekerasan seksual anak oleh ayah di Klaten. Terlapor telah diamankan dan proses hukum serta pendampingan korban tengah berjalan.
Langkah tegas ini diharapkan dapat menjamin keamanan dan kenyamanan umat muslim di Klaten selama menjalankan ibadah puasa.
RIBUAN warga dari berbagai daerah di Surakarta dan DI Yogyakarta berebut paket buah durian di Festival Durian 2026 yang digelar di Lapangan Desa Randulanang, Jatinom, Klaten, Minggu (8/2).
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 113 Tahun 2025 merupakan solusi atau jawaban inefisiensi industri pupuk yang diterbitkan berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
KPK tak kunjung menahan eks Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas (YCQ) dalam kasus dugaan korupsi kuota haji Tahun 2023-2024. Kerugian negara Masih diperiksa oleh BPK
Laporan masyarakat akan dianalisis secara mendalam.
Juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbie, mengungkapkan pembagian kuota Haji Tambahan 2024 harus dilihat secara utuh. Hal itu pula yang mendasari penerbitan Buku Putih Kuota Haji Tambahan 2024.
Menjawab pertanyaan jaksa, Ahok yang merupakan Komisaris utama Pertamina periode 2019-2024 mengaku belum bergabung dengan Pertamina.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved