SEKRETARIS Jenderal DPR RI Indra Iskandar berharap pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal DPR RI pada tahun 2022 dapat melanjutkan capaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun demikian, capaian WTP yang telah diraih DPR RI sebanyak 12 kali tersebut, harus semakin berkualitas ke depannya.
“Ke depan isunya ada dua. Pertama, WTP itu ke depan harus semakin berkualitas. Mudah-mudahan tidak ada temuan masalah yang material, tentu itu menjadi catatan kita semua. Tapi kaitkan dengan apa yang disebut dengan objective key result,” jelas Indra di sela-sela Rapat Kerja Anggaran dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022 di Jakarta Selatan, Sabtu (6/3/2021).
Salah satu aspek objective key result tersebut adalah penentuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) diputuskan berdasarkan catatan-catatan yang ada di Biro Kepegawaian melalui tim penilaian kinerja berdasarkan rekam jejak dan bersifat penugasan. Kedua, semua program kegiatan yang berada dalam lingkup Setjen DPR RI harus dikawal dan diawasi oleh Inspektorat Utama Setjen DPR RI.
“Sehingga, anggaran satu rupiah pun harus sesuai dengan prinsip akuntabilitas. Kita sangat optimis untuk ke depan akan terus WTP karena berbagai kegiatan itu didampingi oleh Inspektur Utama dan itu pasti akan sesuai dengan aturan yang ada,” tambah Indra.
Dengan adanya target WTP berkualitas ini, Indra yakin nilai-nilai organisasi pada Setjen DPR RI yang dirumuskan dalam RAPI (Religius, Akuntabel, Profesional, dan Integritas) dapat menjadi nilai yang menjiwai keseharian seluruh pegawai dan pejabat yang ada di lingkungan Setjen DPR.
“Kalau (nilai-nilai organisasi) itu sudah disepakati, sudah menjadi ruh daripada Renstra (Rencana Strategis) kita, maka kita semua harus jalankan. Itu kan etik ya tidak berkaitan dengan reward and punishment tapi menjadi code of conduct bersama,” pesan Indra. (0L-10)
