ANGGOTA Komisi VI DPR RI Nyat Kadir menilai jabatan Wali Kota Batam, yang juga sebagai ex officio Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam sudah tepat. Penggabungan dua fungsi tersebut adalah solusi terbaik untuk menghilangkan dualisme kepemimpinan dan pengeloaan atas Kota Batam, Kepulauan Riau, yang beberapa tahun lalu kerap terjadi.
"Isu dualisme antara Pemkot (pemerintah kota) dan BP Batam sudah tidak ada lagi. Dua lembaga itu telah bersinergi sehingga pembangunan di segala bidang di Batam berjalan dengan baik. Seiring sejalan untuk membangun Batam," ujar Nyat Kadir dalam keterangan resmi, Senin (10/5).
Anggota Komisi VI DPR RI dari Dapil Kepri yang juga mitra kerja BP Batam itu menambahkan, sejak PP 62 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas PP 46 2007 tentang KPBPB Batam, yang mengamanatkan adanya restrukturisasi organisasi BP Batam, pertumbuhan ekonomi Batam sejak 2019 telah naik secara signifikan.
Baca juga: Herman Deru Launching SONGKET, Aplikasi Deteksi Dini Karhutla
Data BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Batam pada 2019 mencapai angka 5,92% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sebesar 4,56%. Pencapaian itu menunjukkan pembangunan di Batam sudah berada pada jalurnya.
"Capaian tersebut sangat bagus karena melebihi pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01% dan Provinsi Kepri yang tumbuh 4,89% pada 2019. Saya telah mengevaluasi lebih dari satu tahun dan ini didukung oleh data dan fakta bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai setelah wali kota merangkap sebagai Kepala BP Batam," papar Nyat Kadir.
Dia mengungkapkan berdasarkan laporan BP Batam ke Komisi VI terdapat pertumbuhan nilai investasi pada triwulan pertama 2020 yang sangat menggembirakan dan melampaui target.
"Target investasi sebesar US$225 juta bahkan telah melebihi dari target, yakni menjadi US$473 juta. Negara-negara yang melakukan investasi di Batam antara lain Malaysia, Singapura, Tiongkok, dan investor dalam negeri sendiri termasuk penanaman modal daerah," imbuh Nyat Kadir yang juga anggota Mahkamah Kehormatan DPR RI tersebut.
Hal itu, sambung dia, menunjukkan kinerja BP Batam dalam pelayanan investasi dengan menerapkan PTSP, OSS, dan layanan digital lainnya terbukti efektif, dan membuat BP Batam percaya diri memasang target investasi 2021 hingga mencapai Rp25 triliun.
Sama halnya dengan masalah penyelesaian Kampung Tua, mantan wali kota Batam itu mengatakan, SK Wali Kota No 105 tahun 2004 tentang Kampung Tua di masa kepemimpinan dirinya, saat ini sudah terselesaikan dengan baik.
"Hal ini karena ada kesepahaman bersama antara dua lembaga tersebut, BP dan Pemkot Batam, serta didukung oleh BPN," paparnya.
Nyat Kadir menekankan penyatuan peran wali kota sekaligus Kepala BP Batam itu merupakan produk sukses pemerintah pusat.
"Sehingga perlu dilanjutkan karena selama ini telah berjalan bagus," pungkas ketua Kapoksi Fraksi Partai NasDem di Komisi VI DPR RI itu. (RO/OL-1)
