Penyederhanaan Kebijakan Kawasan Ekonomi Bisa Dorong Kepastian Investasi

KEBIJAKAN kawasan ekonomi di Batam perlu disederhanakan dengan cara menghapus skema Proyek Strategis Nasional (PSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), dan Special Economic Zone (SEZ). Langkah itu bisa mempercepat proses bisnis dan meningkatkan kepastian investasi di Batam.

Demikian disampaikan Billy Mambrasar, yang kini aktif sebagai peneliti ekonomi dan dosen tamu, saat memberi kuliah tamu di Politeknik Negeri Batam bertema Menjadikan Batam sebagai Hub Ekspor UMKM Indonesia. Menurut Billy, keberadaan berbagai skema kawasan seperti PSN, KEK, dan SEZ di Batam berpotensi menimbulkan kompleksitas birokrasi jika tidak dikelola sederhana dan terintegrasi.

Ia menjelaskan Batam sejak awal sebenarnya memiliki status Free Trade Zone (FTZ) yang memberi berbagai kemudahan investasi mulai dari pembebasan bea masuk hingga insentif fiskal bagi pelaku usaha. Kawasan ini juga dikelola BP Batam sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan perdagangan bebas tersebut.

Baca juga : Pembangunan Batam Menuju Kota Baru

“Secara ekonomi, fasilitas yang biasanya diberikan di Kawasan Ekonomi Khusus sebenarnya sudah tersedia di Batam sejak awal. Karena itu, penambahan berbagai label kawasan baru justru berpotensi menciptakan kompleksitas kebijakan,” ujar Billy, yang tengah menempuh pendidikan bidang ekonomi di University of Buckingham, Inggris.

Menurutnya, dalam praktiknya investor yang ingin membangun industri di Batam sering harus berkoordinasi dengan berbagai lembaga, mulai dari pemda, BP Batam, kementerian terkait, hingga aturan tambahan yang berkaitan dengan PSN dan KEK.

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, hal ini dikenal sebagai biaya transaksi (transaction cost). Makin banyak lembaga yang harus dilalui dalam proses pengambilan keputusan investasi, makin besar pula biaya waktu dan administrasi yang harus ditanggung investor.

Baca juga : Batam Menjadi Magnet Investasi Indonesia

“Dalam dunia investasi global, kecepatan dan kepastian proses adalah faktor utama. Jika proses terlalu rumit, investor akan membandingkan dengan kawasan lain di Asia Tenggara yang prosesnya lebih sederhana,” jelas Billy, lulusan Harvard University yang memiliki latar belakang pendidikan internasional tersebut.

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih regulasi, khususnya terkait perizinan lahan dan jalur birokrasi investasi. Saat berbagai kebijakan kawasan hadir bersamaan pada satu wilayah, kerap muncul ketidakjelasan mengenai otoritas pengambilan keputusan.

Selain itu, dari perspektif ekonomi kawasan, hal ini dapat menghambat terbentuknya aglomerasi industri. Aglomerasi ialah konsep saat banyak perusahaan berkumpul pada satu kawasan sehingga menciptakan efisiensi ekonomi, seperti kedekatan dengan pemasok, ketersediaan tenaga kerja terampil, dan biaya logistik lebih rendah.

"Jika industri tersebar ke banyak zona dengan aturan berbeda, potensi aglomerasi bisa melemah dan produktivitas kawasan tak optimal," ujarnya. Billy mengatakan dalam teori ekonomi kebijakan publik terdapat prinsip sederhana yakni kebijakan hanya efektif jika manfaat yang dihasilkan lebih besar daripada biaya yang ditimbulkan.

“Jika kita terus menambah zona baru, aturan baru, dan birokrasi baru, tapi manfaatnya tidak lebih besar dari biaya yang muncul, kebijakan itu tidak efisien,” ungkap Billy, yang juga pernah menempuh pendidikan bidang Bisnis Internasional di Australian National University.

Karena itu, Billy menilai langkah paling strategis bagi Batam saat ini adalah memperkuat penyederhanaan tata kelola investasi, memperjelas otoritas kebijakan, serta membangun sistem pelayanan investasi yang benar-benar terintegrasi dalam satu pintu.

“Untuk kawasan seperti Batam, yang paling penting bukan menambah label kawasan baru, tapi memastikan aturan sederhana, jelas, dan konsisten. Dalam dunia investasi, yang dicari investor bukanlah janji, melainkan kepastian dan kemudahan berusaha,” tegas Billy.

Menurutnya, dengan penyederhanaan regulasi dan koordinasi kelembagaan lebih efektif, Batam berpeluang besar memperkuat posisi sebagai salah satu pusat industri dan investasi paling kompetitif di Asia Tenggara. (H-2)