KPK Geledah SKPD Babar terkait Korupsi Bansos untuk Covid-19

SEJUMLAH Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Bandung Barat (Babar) digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penggeledahan dilakukan untuk mengungkap skandal korupsi tanggap darurat pandemi Covid-19, di sana.

Setelah dua hari berturut-turut mengeledah rumah pribadi Bupati Aa Umbara Sutisna, lalu sejumlah kantor dinas, kali ini Kamis (18/3) tim penyidik KPK kembali mendatangi Pemkab Bandung Barat untuk mencari bukti lain dugaan kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid-19 Tahun 2020.

Bukan hanya kantor Dinas Sosial, tim penyidik yang tiba di lingkungan Pemkab Babar sekitar pukul 09.30 WIB juga mendatangi kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta Dinas Pendidikan.

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyatakan, penggeledahan yang dilakukan di sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Bandung Barat masih berkaitan dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi (TPK) pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial tahun 2020.

"Iya (masih berkaitan)," kata Ali Fikri saat di konfirmasi, Kamis (18/3)

Selain lingkungan perkantoran Pemkab Bandung Barat, penyidik KPK juga sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat usaha yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut seperti CV Bintang Pamungkas dan CV Sentral Sayuran Garden City.

Dari sejumlah lokasi tersebut, penyidik menemukan serta mengamankan barang bukti berbagai dokumen dan barang bukti elektronik.

"Selanjutnya seluruh barang bukti akan dilakukan validasi dan verifikasi untuk dilakukan penyitaan guna melengkapi berkas perkara penyidikan perkara dimaksud," ungkap Ali Fikri.

Meski sudah lakukan penggeledahan serta mengumpulkan barang bukti, pihaknya belum mengumumkan tersangka yang terlibat dalam kasus yang saat ini sudah masuk tahapan penyidikan tersebut. (OL-13)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Muhamad Fauzi