Headline
Tidak ada solusi militer yang bisa atasi konflik Israel-Iran.
Para pelaku usaha logistik baik domestik maupun internasional khawatir peningkatan konflik Timur Tengah.
WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangsikan kesetiaan warga Minang, Sumatera Barat, terhadap Pancasila dan NKRI.
Dia menegaskan kenyataannya banyak tokoh asal Minang yang terlibat aktif dalam upaya-upaya kemerdekaan. "Misalnya saja, Moh. Hatta, Moh. Yamin dan KH. Agus Salim. Ketiganya merupakan orang-orang asal Sumatera Barat yang terlibat aktif melahirkan Dasar dan Ideologi Pancasila," tegas Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara daring, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Quran Minangkabau (MQM).
Baca juga: Gerindra Sumbar Desak Puan Maharani Sampaikan Klarifikasi
Menurut Hidayat, pihak-pihak yang meragukan kecintaan warga Minang terhadap Pancasila sebagai orang yang kurang membaca sejarah. Karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan baru, Wakil Ketua MPR mengajak mereka untuk mempelajari peran dan kiprah orang Minang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"Moh. Yamin dan KH. Agus Salim merupakan anggota Kelompok Sembilan yang diketuai Bung Karno dan menghasilkan Pancasila 22 Juni. Pancasila 22 Juni adalah hasil kompromi antara kelompok agamis dan nasionalis dalam menentukan dasar dan ideologi negara," kata Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani sempat membuat pernyataan yang memantik kontroversi terkait masyarakat Sumbar dan Pancasila. Puan, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan dalam agenda pemberian rekomendasi Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ujar Puan.
SEBANYAK tujuh pemuda-pemudi purna paskibraka terpilih dilantik dan dikukuhkan sebagai Pelaksana Duta Pancasila Paskibraka Indonesia (DPPI) Kota Yogyakarta untuk masa jabatan 2025–2029
Salah satu alasan di balik usulan penyempurnaan konstitusi, yakni terkait dengan pemantapan ideologi Pancasila.
MOMEN Mei-Juni penting untuk disegarkan kembali.
Reformasi KUHAP harus lepas dari warisan kolonial dan menjadikan Pancasila sebagai asas utama hukum acara pidana.
Sebagaimana dirumuskan para pendiri bangsa, demokrasi Indonesia dibangun di atas kesepakatan kebangsaan—yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.
DALAM rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, politikus PDI Perjuangan Ancilla Hernani menggelar Festival Pancasila dan Pekan Kebudayaan Daerah di Kota Metro, Lampung, Rabu (4/6).
KETUA DPR RI Puan Maharani menyikapi serius lonjakan kasus covid-19 di beberapa negara di Asia Tenggara, termasuk Thailand, Malaysia, Singapura, dan Hong Kong.
KETUA DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR melalui Komisi VIII akan mengawal penyelesaian persoalan ribuan calon jemaah haji furoda yang gagal berangkat ke Tanah Suci
KETUA DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar mengambil langkah terukur dalam menyikapi tren peningkatan kasus Covid-19 di kawasan Asia, termasuk di Indonesia.
Cucu Proklamator sekaligus Presiden Pertama RI Soekarno itu menegaskan sebaiknya seluruh pihak menyerahkan proses penilaian kepada Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.
KETUA DPR RI Puan Maharani menanggapi rencana Kementerian Kebudayaan untuk menjalankan proyek penulisan ulang sejarah.
Puan Maharani merespons rencana pemerintah untuk menulis ulang sejarah nasional, termasuk menghapus istilah "Orde Lama".
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved