Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
WAKIL Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menyayangkan adanya pihak-pihak yang menyangsikan kesetiaan warga Minang, Sumatera Barat, terhadap Pancasila dan NKRI.
Dia menegaskan kenyataannya banyak tokoh asal Minang yang terlibat aktif dalam upaya-upaya kemerdekaan. "Misalnya saja, Moh. Hatta, Moh. Yamin dan KH. Agus Salim. Ketiganya merupakan orang-orang asal Sumatera Barat yang terlibat aktif melahirkan Dasar dan Ideologi Pancasila," tegas Hidayat dalam siaran pers di Jakarta, hari ini.
Pernyataan itu disampaikan Hidayat secara daring, saat menjadi narasumber pada acara Sosialisasi Empat Pilar, kerjasama MPR RI dengan Yayasan Mutiara Quran Minangkabau (MQM).
Baca juga: Gerindra Sumbar Desak Puan Maharani Sampaikan Klarifikasi
Menurut Hidayat, pihak-pihak yang meragukan kecintaan warga Minang terhadap Pancasila sebagai orang yang kurang membaca sejarah. Karena itu, agar tidak menimbulkan keresahan baru, Wakil Ketua MPR mengajak mereka untuk mempelajari peran dan kiprah orang Minang dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.
"Moh. Yamin dan KH. Agus Salim merupakan anggota Kelompok Sembilan yang diketuai Bung Karno dan menghasilkan Pancasila 22 Juni. Pancasila 22 Juni adalah hasil kompromi antara kelompok agamis dan nasionalis dalam menentukan dasar dan ideologi negara," kata Hidayat Nur Wahid.
Sebelumnya, Ketua DPR Puan Maharani sempat membuat pernyataan yang memantik kontroversi terkait masyarakat Sumbar dan Pancasila. Puan, yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan dalam agenda pemberian rekomendasi Cagub dan Cawagub untuk Pilgub Sumbar 2020 dari PDIP, Puan Maharani menyampaikan harapannya agar Provinsi Sumbar menjadi wilayah yang mendukung negara Pancasila.
"Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila," ujar Puan.
AWAL tahun 2026 menghadirkan sebuah kejutan penting bagi Indonesia.
Adanya pelanggaran dalam tata kelola pemerintahan negara yang baik serta praktik politik yang tidak demokratis karena mengabaikan suara rakyat.
Sebagai agenda pembangunan global, SDGs diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui aksi-aksi terukur di lapangan.
SERANGAN Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela menandai kembalinya praktik unilateralisme secara terang-terangan dalam politik internasional. T
Tanpa Pancasila sebagai bingkai, demokrasi lokal hanya akan sibuk merayakan prosedur, tetapi gagal menghadirkan keadilan.
Jika Generasi Z Indonesia mengadopsi Pancasila sebagai filter etika AI, kita tak hanya selamat dari distopia teknologi, tapi juga membangun Nusantara digital yang berkeadilan.
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah keberlanjutan proses reformasi di institusi Polri, Kejaksaan, hingga lembaga peradilan.
Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan bahwa posisi partainya di luar pemerintahan justru menuntut tanggung jawab politik dan moral yang lebih besar dalam menjaga arah pembangunan
KETUA DPR RI Puan Maharani menyampaikan ucapan selamat merayakan Natal 2025 kepada seluruh umat Nasrani di Indonesia serta selamat menyambut Tahun Baru 2026.
KETUA DPR RI, Puan Maharani mengimbau Pemerintah Daerah (Pemda) agar tidak menggelar perayaan pergantian tahun 2026 secara berlebihan atau euforia.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak perempuan Indonesia mengambil peran aktif dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.
Seluruh rumah sakit, terutama yang berada di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), tidak boleh menolak warga mendapatkan layanan medis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved