Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PERINGATAN dilontarkan Prof Samsul Rizal, Rektor Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Ia menyatakan pada tingkat nasional mutu pendidikan di Aceh berada
di titik terendah.
“Salah satu buktinya ialah dari hasil evaluasi Ujian Tulis Berbasis Komputer Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UTBK SBMPTN) 2020. Skor tes
potensi skolastik (TPS) siswa asal Aceh menjadi yang terendah secara nasional,” ujar Wakil Ketua I Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri (LTMPTN) itu.
Posisi Aceh, lanjutnya, sejajar dengan beberapa provinsi di bagian timur Indonesia, di antaranya Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, Papua Barat, dan sebagian
provinsi di Sulawesi. Bahkan dari segi kemampuan penalaran umum, pengetahuan dan kemampuan umum, pelajar Papua dan Papua Barat memiliki nilai jauh lebih tinggi ketimbang
pelajar Aceh.
“Secara keseluruhan, Aceh menduduki posisi terendah nasional dari semua tes TPS,” tegasnya.
Ia berharap fakta itu mendapat perhatian serius dari semua pihak. “Harus ada langkah konkret untuk membenahinya.”
Di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, anggota DPR RI Syafruddin H Maming mengakui pemimpin daerah ini telah melakukan sejumlah keberhasilan.
Selain pembangunan infrastruktur, pemkab juga berhasil meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan.
“Satu dekade terakhir, pemimpin di Tanah Bumbu mampu meningkatkan kualitas infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Meski Tanah Bumbu merupakan
daerah pemekaran baru, pembangunannya tidak kalah dari daerah lain,” akunya.
Terdorong untuk ikut membangun tanah kelahirannya itu, Syafruddin pun merangkul Alpiya Rahman untuk maju dalam Pilkada Tanah Bumbu 2020.
Ia mengincar posisi bupati dua periode sebelumnya, Mardani H Maming, yang juga adiknya sendiri. “Saya sepakat Tri Dharma Pembangunan yang harus terus
dikawal ke depan ialah pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur,” tandasnya. (MR/DY/N-3)
Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan khusus dengan sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/1).
Provinsi-provinsi di kawasan timur Indonesia masih mendominasi angka pernikahan dini tertinggi secara nasional, meski secara umum prevalensi pernikahan anak di Indonesia terus menurun.
Mereka kehilangan rasa aman, rutinitas harian, akses belajar, serta dukungan emosional yang esensial bagi perkembangan mereka.
LEDAKAN teknologi digital telah menyusup ke setiap sudut kehidupan anak-anak Indonesia, membawa kemudahan sekaligus ancaman diam-diam: krisis gaya hidup pasif.
WAKIL Ketua MPR RI Lestari Moerdijat, mengatakan peran generasi muda sangat dibutuhkan dalam upaya membangun ekosistem pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan.
Fokus utama Baznas tetap kepada fakir miskin, khususnya bagaimana kelompok yang tidak mampu dapat mengakses pendidikan melalui dana zakat.
Barita mengatakan upaya hukum ini diharapkan dapat memberikan kejelasan terhadap penyebab bencana di Sumatra.
Pembangunan huntara dilakukan di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatra. Rinciannya, sebanyak 16.282 unit huntara dibangun di Aceh, 947 unit di Sumatra Utara, dan 618 unit di Sumatra Barat.
Data sementara posko darurat Aceh mencatat 56.652 hektare sawah di 18 kabupaten dan kota rusak akibat banjir bandang dan longsor akhir November 2025.
Proyek percontohan pertama untuk memobilisasi sumber pembiayaan baru ke dalam sistem taman nasional, dilakukan di Taman Nasional Way Kambas, Provinsi Lampung, Sumatra
Negara harus memastikan bahwa pencabutan perizinan berusaha di Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.
Pemerintah memilih mengebut pembangunan jembatan permanen di Aceh meski status tanggap darurat bencana belum sepenuhnya dicabut.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved