Headline
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
DPR minta agar dana tanggap darurat bencana tidak dihambat birokrasi berbelit.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI Pemilihan Umum Kota Medan, Sumatera Utara telah menetapkan nomor urut dua pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pilkada 2020 pada 9 Desember mendatang.
Penetapan itu dilakukan melalui pengundian nomor urut dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Medan yang digelar di Hotel Santika Dyandra, Medan, Kamis (24/9).
Dalam rapat pleno, mesin undi mengeluarkan hasil bahwa pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan calon Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman mendapat nomor urut 2.
Hasil undian tersebut kemudian ditetapkan KPU Medan sebagai hasil keputusan dari rapat pleno.
Ketua KPU Medan Agussyah Ramadani Damanik, meminta maaf pelaksanaan pengundian nomor urut dilakukan pembatasan secara ketat. "Ini dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona," ujarnya seusai rapat pleno.
Sebagai calon petahana, Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi hanya diusung oleh dua partai politik, yakni PKS dan Demokrat dengan total kekuatan 11 kursi di DPRD.
Sementara pasangan Bobby Afif Nasution dan Aulia Rachman diusung hingga delapan partai politik. Menantu Presiden Jokowi ini didukung PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, NasDem, PPP, PAN, Hanura dan PSI, dengan total kekuatan 39 kursi di DPRD. (OL-13)
Baca Juga: Duo Nasution Bertarung di Pilkada Kota Medan
Akankah fakta baru itu akan mempercepat proses hukum yang sedang berlangsung? Ke mana pula arah penyelesaian kasus yang telah lama memicu kegaduhan dan keterbelahan publik itu?
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved