Headline
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Gibran duga alih fungsi lahan picu tanah longsor di Cisarua.
Kumpulan Berita DPR RI
MELARIKAN diri selama empat tahun, Mawardi terpidana kasus korupsi ratusan juta rupiah dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi pada Pemilihan Walikota Tahun 2013 silam, tertangkap juga. Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KPUD Kota Jambi itu dibekuk tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo, Selasa (8/9) pagi saat berada di rumah istri keempatnya, di Desa Teluk Keloyang, Kabupaten Tebo.
Terpidana 1,5 tahun penjara tersebut, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johanis Tanak SH, telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam amar putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jambi, 27 April 2016 lalu. Mawardi juga diganjar membayar denda sebesar Rp50 Juta.
baca juga: 19 Daerah di Jateng Langgar Protokol Kesehatan Saat Daftar Pilkada
Dari fakta hukum di persidangan, Mawardi terbukti menyalahgunakan separuh dari dana hibah KPUD Kota Jambi yang dialokasikan Rp346,5 juta untuk dana kampanye dan dana pemeriksaan kesehatan para calon kepaladaerah peserta Pilwako 2013. Akibat perbuatannya yang melibatkan mantan Sekretaris KPUD Kota Jambi Gunawan yang telah menjalani hukuman yang sama. Negara dirugikan sekitar Rp175 Juta. Saat ini, terpidana Mawardi sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut. (OL-3)
Selama korupsi kepala daerah hanya dipandang sebagai kasus sporadis tanpa menyentuh akar permasalahan, praktik lancung ini akan terus berulang.
Dalam situasi tersebut, kemunculan partai baru justru memunculkan tanda tanya besar soal tujuan pendiriannya.
Pembaruan UU Pemilu merupakan mandat yang telah diberikan pimpinan DPR RI kepada Komisi II untuk dibahas secara mendalam.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa DPR RI bersama Pemerintah telah sepakat tidak melakukan revisi UU Pilkada
WAKIL Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penerapan pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam pelaksanaan pilkada dapat menghemat anggaran secara signifikan.
Menurutnya, untuk jabatan perangkat desa selain sekretaris, praktik suap juga marak dengan nilai ratusan juta rupiah.
Bupati Sleman akui tak sejalan dengan Mantan Bupati.
PRESIDEN Prabowo Subianto menyampaikan akan memerangi korupsi tanpa kompromi saat berpidato di World Economic Forum (WEF) Davos, Swis, Kamis (22/1)
TAHUN baru menumbuhkan harapan baru bagi bangsa ini. Kali ini, harapan baru eliminasi korupsi mulai berembus dari Senayan (Editorial Media Indonesia, 16/1/2026).
Aparatur desa yang mendapatkan jabatan melalui skema pemerasan cenderung akan terjebak dalam pola pikir balik modal.
Praktik lancung Bupati Pati Sudewo bermula saat Pemerintah Kabupaten Pati mengumumkan rencana perekrutan perangkat desa untuk Maret 2026.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved