Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
Kumpulan Berita DPR RI
MELARIKAN diri selama empat tahun, Mawardi terpidana kasus korupsi ratusan juta rupiah dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi pada Pemilihan Walikota Tahun 2013 silam, tertangkap juga. Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KPUD Kota Jambi itu dibekuk tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo, Selasa (8/9) pagi saat berada di rumah istri keempatnya, di Desa Teluk Keloyang, Kabupaten Tebo.
Terpidana 1,5 tahun penjara tersebut, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johanis Tanak SH, telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam amar putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jambi, 27 April 2016 lalu. Mawardi juga diganjar membayar denda sebesar Rp50 Juta.
baca juga: 19 Daerah di Jateng Langgar Protokol Kesehatan Saat Daftar Pilkada
Dari fakta hukum di persidangan, Mawardi terbukti menyalahgunakan separuh dari dana hibah KPUD Kota Jambi yang dialokasikan Rp346,5 juta untuk dana kampanye dan dana pemeriksaan kesehatan para calon kepaladaerah peserta Pilwako 2013. Akibat perbuatannya yang melibatkan mantan Sekretaris KPUD Kota Jambi Gunawan yang telah menjalani hukuman yang sama. Negara dirugikan sekitar Rp175 Juta. Saat ini, terpidana Mawardi sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Ekrem Imamoglu, rival utama Presiden Erdogan, hadir di pengadilan atas tuduhan korupsi. Oposisi dan aktivis HAM sebut persidangan ini bermotif politik.
Penahanan dilakukan setelah penyidik mengantongi minimal dua alat bukti yang sah.
Peneliti Pusat Studi Antikorupsi menilai maraknya kasus korupsi kepala daerah akibat tak ada efek jera dalam penegakan hukum dan hukuman yang rendah
BUPATI Pekalongan Fadia Arafiq mengaku tak sadar telah melakukan tindak pidana korupsi. Ia mengatakan tak punya pengetahuan soal rasuah lantaran berlatar belakang sebagai penyanyi dangdut.
KPK menetapkan Bupati Pekalongan Fadia Arafiq (FAR) sebagai tersangka kasus dugaan rasuah pengadaan barang dan jasa outsourcing di wilayahnya. KPK menjelaskan modus yang digunakan Fadia
KPK menilai permohonan praperadilan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas tidak tepat sasaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved