Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
MELARIKAN diri selama empat tahun, Mawardi terpidana kasus korupsi ratusan juta rupiah dana hibah untuk Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Jambi pada Pemilihan Walikota Tahun 2013 silam, tertangkap juga. Mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di KPUD Kota Jambi itu dibekuk tim gabungan Kejaksaan Tinggi Jambi dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tebo, Selasa (8/9) pagi saat berada di rumah istri keempatnya, di Desa Teluk Keloyang, Kabupaten Tebo.
Terpidana 1,5 tahun penjara tersebut, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johanis Tanak SH, telah divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jambi dalam amar putusan Nomor 02/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jambi, 27 April 2016 lalu. Mawardi juga diganjar membayar denda sebesar Rp50 Juta.
baca juga: 19 Daerah di Jateng Langgar Protokol Kesehatan Saat Daftar Pilkada
Dari fakta hukum di persidangan, Mawardi terbukti menyalahgunakan separuh dari dana hibah KPUD Kota Jambi yang dialokasikan Rp346,5 juta untuk dana kampanye dan dana pemeriksaan kesehatan para calon kepaladaerah peserta Pilwako 2013. Akibat perbuatannya yang melibatkan mantan Sekretaris KPUD Kota Jambi Gunawan yang telah menjalani hukuman yang sama. Negara dirugikan sekitar Rp175 Juta. Saat ini, terpidana Mawardi sudah berada di Kejaksaan Tinggi Jambi untuk menjalani pemeriksaan hukum lebih lanjut. (OL-3)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka menyoroti lemahnya kemampuan negara mengembalikan aset hasil korupsi, meski kerugian negara terus membengkak hingga ratusan triliun rupiah.
Ada upaya penguasaan diam-diam atas aset yang seharusnya dilelang untuk negara.
Kepolisian Norwegia resmi menjerat eks PM Thorbjørn Jagland dengan tuduhan korupsi berat terkait hubungannya dengan Jeffrey Epstein.
Bagi publik, pencantuman pasal TPPU adalah simbol keseriusan negara; sebuah pesan bahwa pelaku tidak hanya akan dipenjara, tetapi harta hasil kejahatannya pun akan dikejar hingga akarnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit fiktif di PT BPR Intan Jabar, Kabupaten Garut.
Kejaksaan Agung mengungkap modus korupsi ekspor CPO dengan dokumen palsu POME, melibatkan 11 tersangka dan merugikan negara Rp14 triliun.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved