Headline
Bansos harus menjadi pilihan terakhir.
DPW Partai NasDem Jawa Barat resmi menyerahkan Surat Keputusan B1-KWK atau dukungan kepada lima pasang calon kepala daerah (cakada) yang bakal bertarung di Pilkada Serentak di Jabar pada 2020.
Istimewanya, dalam menjaga prinsip poltik tanpa mahar, tidak ada satu pun cakada usungan NasDem yang pernah bertemu langsung dengan Ketua Umum Surya Paloh terkait surat dukungan tersebut.
“NasDem selalu mengutamakan prinsip politiknya, politik tanpa mahar,” kata Ketua DPW Partai NasDem Jabar Saan Mustopa di Kantor DPW Partai NasDem Jawa Barat, dalam keterangan resmi, Sabtu (22/8).
Baca juga: NasDem Usung Immawan-Martanti di Pilkada Gunungkidul
Dia mengatakan NasDem sudah memberikan lima dukungan dari delapan daerah di Jawa Barat yang melaksanakan Pilkada 2020. Itu meliputi Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Karawang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Bandung.
“Dua daerah lagi sedang kami proses. Dalam waktu dekat segera keluar B1-KWK,” kata Saan yang juga Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu.
Adapun pasangan yang diusung NasDem adalah Herman Suherman-TB Mulyana Sachrudin untuk Kabupaten Cianjur, Marwan Hamami-Iyos Sumantri untuk Sukabumi, pasangan Cellica Nurrachadiana-Aep Saepulloh untuk Karawang. Pasangan Nina Agustina-Lucky Hakim untuk Indramayu dan pasangan Dadang Supriatna-Sahrul Gunawan untuk Kabupaten Bandung.
Sedangkan dua pasangan yang belum keluar SK B1 KWK adalah pasangan Iwan Saputra-Iip Miftahul untuk Tasikmalaya dan Jeje Wiradinata-Ujang Endin untuk Pangandaran. (OL-1)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat terdahulu tidak memprioritaskan pendidikan, tidak membangun sekolah baru
FORUM Sekolah Swasta menggugat Pemerintah Provinsi dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi ke soal rimbongan belajar (rombel). Dedi Mulyadi menjawab gugatan tersebut
BANK bjb kembali menunjukkan kinerja solid pada kuartal II Tahun 2025.
Jelajahi 10 destinasi wisata terbaik di Jl Braga Bandung, dari kafe klasik hingga museum bersejarah. Liburan tak terlupakan menanti!
Penambahan rombel ini, dilakukan karena terdapat sekitar 197.000 anak di Jabar yang berpotensi tidak melanjutkan atau putus sekolah.
Eliminasi TBC memerlukan kekompakan dan sinergi lintas sektor.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved