Headline
Reformasi di sisi penerimaan negara tetap dilakukan
Operasi yang tertunda karena kendala biaya membuat kerusakan katup jantung Windy semakin parah
PUTRI Mahapatih Keraton Solo KGPHPA Tedjowulan, BRA Poetri Wulan Sarigencar, menyiapkan koalisi untuk maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo 2020.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai. "Saya sudah komunikasi dengan Golkar, PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI. Kita lihat nanti mengerucutnya ke mana," kata Poetri di Solo, Kamis (6/8).
Baca juga: PSI Ungkap Ditawari Hampir Rp1 Miliar untuk Gabung Melawan Gibran
Cucu dari Sri Susuhunan Paku Buwono XII tersebut meyakini koalisi itu merupakan satu-satunya kesempatan bagi dirinya maju pilkada. Dia juga pasrah akan diusung menjadi bakal calon wali kota Solo ataupun bakal calon wakil wali kota Solo.
Baca juga: FX Rudy Benarkan Achmad Purnomo tidak Jadi Timses Gibran
Menurutnya membangun kapal koalisi di Solo saat ini sulit karena beberapa partai telah menyatakan dukungan terhadap putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
"Saya akan menghargai apa yang menjadi masukan dan pemetaan politik oleh koalisi nantinya," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Dukung Gibran-Teguh
Poetri mengklaim telah mendapatkan respons positif dari beberapa partai di luar PDIP. "Harapan besar saya, Kota Solo lebih maju dan bisa menjadi mercusuarnya Jawa Tengah," ujarnya. (X-15)
Kelima isu tersebut juga menjadi akar berbagai pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
pemilu nasional dan lokal dipisah, , siapa yang bakal memimpin daerah setelah masa jabatan kepala daerah Pilkada 2024 berakhir?
MAHKAMAH Konstitusi (MK) memutuskan bahwa mulai tahun 2029, pemilihan umum (pemilu) di Indonesia harus diselenggarakan secara terpisah antara pemilu nasional dan pemilu daerah.
Keputusan MK terkait PHPU kepala daerah pasca-PSU semestinya bisa memberikan kepastian hukum dan terwujudnya ketertiban di daerah.
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengusulkan agar ke depannya anggaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
DIREKTUR DEEP Indonesia, Neni Nur Hayati menilai Bawaslu tidak serius dalam menangani proses penanganan politik uang saat PSU Pilkada Barito Utara
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved