Headline
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Buka puasa bersama bukan sekadar rutinitas seremonial.
Kumpulan Berita DPR RI
PUTRI Mahapatih Keraton Solo KGPHPA Tedjowulan, BRA Poetri Wulan Sarigencar, menyiapkan koalisi untuk maju Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo 2020.
Dia mengaku telah berkomunikasi dengan sejumlah partai. "Saya sudah komunikasi dengan Golkar, PKS, PAN, Gerindra, Golkar, dan PSI. Kita lihat nanti mengerucutnya ke mana," kata Poetri di Solo, Kamis (6/8).
Baca juga: PSI Ungkap Ditawari Hampir Rp1 Miliar untuk Gabung Melawan Gibran
Cucu dari Sri Susuhunan Paku Buwono XII tersebut meyakini koalisi itu merupakan satu-satunya kesempatan bagi dirinya maju pilkada. Dia juga pasrah akan diusung menjadi bakal calon wali kota Solo ataupun bakal calon wakil wali kota Solo.
Baca juga: FX Rudy Benarkan Achmad Purnomo tidak Jadi Timses Gibran
Menurutnya membangun kapal koalisi di Solo saat ini sulit karena beberapa partai telah menyatakan dukungan terhadap putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.
"Saya akan menghargai apa yang menjadi masukan dan pemetaan politik oleh koalisi nantinya," jelasnya.
Baca juga: Prabowo Dukung Gibran-Teguh
Poetri mengklaim telah mendapatkan respons positif dari beberapa partai di luar PDIP. "Harapan besar saya, Kota Solo lebih maju dan bisa menjadi mercusuarnya Jawa Tengah," ujarnya. (X-15)
Direktur IPR, Iwan Setiawan, menyebutkan alokasi anggaran umum untuk Pilkada langsung tahun 2024 saja mencapai Rp38,2 triliun.
Kemendagri mendorong evaluasi rekrutmen politik dan sistem pilkada untuk menekan korupsi kepala daerah yang terus berulang meski pengawasan diperketat.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan menilai tingginya biaya politik dalam pilkada menjadi persoalan serius dalam demokrasi Indonesia.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved