Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu telah mencairkan anggaran Rp44 miliar dari Rp110 miliar atau sekitar 40 persen dari total anggaran pelaksanaan Pilkada serentak yang bersumber dari APBD Provinsi Bengkulu. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Irwan Saputra di Bengkulu, Rabu (8/7) mengatakan, KPU Provinsi Bengkulu, telah menerima transfer sekitar Rp44 miliar atau 40 persen dari Rp110 miliar anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 yang bersumber dari anggaran Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), sedangkan sisanya 60 persen lagi masih dalam proses.
"Saat ini KPU telah menerima anggaran sebesar 40 persen dari dana NPHD sebesar Rp110 miliar pada Pilkada serentak nanti," katanya.
Sebagian dana tersebut, lanjut dia ada beberapa item anggaran pelaksanaan Pilkada yang dialihkan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD) akan digunakan saat hari pencoblosan pada Desember mendatang. Selain itu, anggaran pengadaan APD tidak hanya dibebankan pada anggaran dalam NPHD tetapi juga didukung dengan anggaran APBN. Selanjutnya anggaran dari APBN nanti melalui transfer oleh KPU RI ke KPU provinsi dan KPU kabupaten dan kota, total kebutuhan untuk penerapan protokol covid-19 KPU Provinsi Bengkulu sebesar Rpl12 miliar.
baca juga: Penyelenggara Pilkada Jalani Rapid Test
Saat ini, KPU telah mengaktifkan kembali jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). Anggaran yang ada digunakan untuk tahapan Pilkada yang saat ini sedang dilakukan yakni pemutakhiran data pemilih serta membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Sebanyak empat KPU yang masih melakukan verifikasi faktual dukungan bakal calon perseorangan. Empat KPU kabupaten tersebut, yakni Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Selatan dan Seluma. (OL-3)
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
OKNUM ASN berinisial L yang bertugas di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bengkulu diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak berusia 14 tahun.
Dikbud juga akan menyalurkan siswa tersebut ke sekolah yang memiliki kuota jika peserta didik tidak mendapatkan sekolah.
Acara pelantikan ini menjadi momen penting bagi para tenaga honorer dan tenaga kerja non-ASN yang selama ini telah berkontribusi dalam pelayanan publik di Kota Bengkulu.
Dengan konsumsi masyarakat Kabupaten Mukomuko, lanjut dia, yang hanya 20 ribu ton per tahun, maka terdapat surplus sekitar 20 ribu ton beras.
Harga kopi berupa biji dan bubuk di dua kabupaten yakni Rejang Lebong, dan Kepahiang, Provinsi Bengkulu, turun harga sejak sepekan terakhir.
SETELAH membuka sejumlah gerai di Bengkulu, Kraving kini bersiap memperluas jangkauan ke Jakarta dan BSD City pada 2026.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved