Headline
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Penghapusan tunggakan iuran perlu direalisasikan lebih dahulu sambil menimbang kondisi ekonomi.
Kumpulan Berita DPR RI
PILKADA serentak 2020 yang akan diadakan di empat kabupaten di wilayah Provinsi Bangka Belitung, rawan potensi money politic atau politik uang. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Edi Irawan mengatakan pihaknya belum melakukan pengukuran sejauh mana potensi politik uang pada empat pilkada serentak di Babel.
"Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Potensi money politic ada, tapi kita belum ukur tingkat kerawanannya seperti apa," kata Edi, Minggu (17/11/2019)
Untuk itu, dalam hal pengawasan menurutnya Bawaslu tidak bisa sendiri tetapi harus ada peran serta masyarakat. Sebab masyarakat mengetahui secara langsung ada money politic atau tidak dalam pilkada tersebut.
"Masyarakat ini kan langsung berhubungan, nah peran sertanya sangat kami butuhkan, sehingga kita mengetahui tingkat kerawanan dari politik uang itu sendiri," ungkapnya.
baca juga: Ribuan Warga Diaspora Diminta Jaga Persatuan dan Kerukunan
Ia menyarankan masyarakat di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, untuk melapor bila ditemukan adanya money politic.
"Kalau tahu ada money politic, jangan didiamkan. Ayo bantu Bawaslu laporkan, sehingga bisa dilakukan penindakan," pintanya.(OL-3)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
POLITIK uang atau money politics di Indonesia telah menjadi masalah sistemis yang merusak kualitas demokrasi dan mengancam integritas pemilu.
Pelaksanaan Pilkada langsung masih diwarnai berbagai praktik curang, termasuk politik uang.
PEMILIHAN anggota Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) pada awal 2026 menyedot perhatian luas, sesuatu yang tidak terjadi pada proses pemilihan deputi gubernur sebelumnya.
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved