Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
PILKADA serentak 2020 yang akan diadakan di empat kabupaten di wilayah Provinsi Bangka Belitung, rawan potensi money politic atau politik uang. Ketua Bawaslu Provinsi Bangka Belitung, Edi Irawan mengatakan pihaknya belum melakukan pengukuran sejauh mana potensi politik uang pada empat pilkada serentak di Babel.
"Bangka Selatan, Bangka Barat, Bangka Tengah dan Belitung Timur akan melaksanakan Pilkada serentak 2020. Potensi money politic ada, tapi kita belum ukur tingkat kerawanannya seperti apa," kata Edi, Minggu (17/11/2019)
Untuk itu, dalam hal pengawasan menurutnya Bawaslu tidak bisa sendiri tetapi harus ada peran serta masyarakat. Sebab masyarakat mengetahui secara langsung ada money politic atau tidak dalam pilkada tersebut.
"Masyarakat ini kan langsung berhubungan, nah peran sertanya sangat kami butuhkan, sehingga kita mengetahui tingkat kerawanan dari politik uang itu sendiri," ungkapnya.
baca juga: Ribuan Warga Diaspora Diminta Jaga Persatuan dan Kerukunan
Ia menyarankan masyarakat di empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada serentak 2020, untuk melapor bila ditemukan adanya money politic.
"Kalau tahu ada money politic, jangan didiamkan. Ayo bantu Bawaslu laporkan, sehingga bisa dilakukan penindakan," pintanya.(OL-3)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Abdul menjelaskan, penyidik belum menahan tersangka karena pemeriksaan akan dilanjutkan.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Yalimo, Papua sebagai penyelenggara pemilu dituding telah melakukan pelanggaran etik.
PAGUYUBAN Nusantara Yalimo Bangkit meminta MK untuk tidak mematikan suara rakyat Yalimo, dengan putusan yang semestinya
DEWAN Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberhentikan dua anggota KPU Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) dari jabatannya.
Pilkada Serentak 2020 di 270 daerah tercatat sukses, meski dalam kondisi pandemi COVID-19. Pengalaman itu menjadi rujukan untuk penyelenggaraan berbasis manajemen risiko Pemilu 2024.
Ppartai politik juga harus ambil bagian dalam mendinginkan suasana dan mengajak pendukungnya untuk bisa menerima putusan MK.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved