Ribuan Guru di Flotim belum Memiliki Sertifikat Pendidik

STANDAR kualifikasi guru di Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur hingga kini masih jauh dari harapan. Pemerintah daerah pun berupaya berupaya mengatasi kondisi ini demi mencapai standar kualifikasi guru yang sesuai target.

Data dinas Pendidikan, Kebudayaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Flores Timur, menyebutkan hingga saat ini lebih banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dibandingkan yang sudah memiliki sertifikat. Ada 1.235 guru yang saat ini belum memiliki sertifikat pendidik sebagai salah satu standar kualifikasi.

Sekretaris Dinas PKO Flotim, Fransiskus Saverius Resiona saat dikonfirmasi Kamis (31/10), mengakui lebih dari 50% guru saat ini tidak mendapatkan tunjangan profesi karena belum memiliki sertifikat pendidikan. Selain belum menerima tunjangan profesi, khusus bagi guru-guru PNS non sertifikasi maka akan terhambat proses kenaikan pangkat.

"Jika berbicara soal kualitas maka salah satu indikatornya adalah dilihat dari berapa banyak guru yang telah memenuhi standar kualifikasi atau yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dari data yang ada, guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik sebanyak 1143, sementara yang belum memiliki sertifikat sebanyak 1235. Para guru yang belum memiliki sertifikat tersebut belum menerima tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi. Sehingga guru non sertifikasi tersebut dihargai oleh pemda Rp250 ribu per bulan. Bagi guru-guru non PNS yang non sertifikasi juga akan terkendala pada proses kenaikan pangkat,"  pungkas Fransiskus.

Menurut Fransiskus, Pemkab Flores Timur saat ini terus berupaya untuk mengatasi kondisi ini dengan memaksimalkan sejumlah program, baik melalui program dari pusat seperti Program Pendidkan Profesi Guru (PPG) maupun program pemerintah daerah melalui kegiatan sertifikasi.

"Sejumlah upaya terus dimaksimalkan. Salah satunya melalui program pemerintah pusat yaitu Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk meningkatkan kompetensi guru agar profesional dalam profesinya. Salah satu syaratnya adalah guru harus memiliki sertifikat pendidik. Pada tahun 2018 lalu melalui program PPG regular tersebut ada sekitar 232 guru yang sudah lolos seleksi. Dari 232 guru yang lolos seleksi ini, 65 guru saat ini sedang mengikuti pendidikan, sehingga masih 167 guru yang saat ini masih menunggu panggilan untuk mengikuti pendidikan profesi guru regular," kata Fransiskus.

baca juga: BPBD Cianjur mulai Bersiaga Hadapi Potensi Peralihan Musim
 
Selain itu, program pemerintah daerah pada 2020 nanti akan melakukan kegiatan sertifikasi dengan menggandeng Universitaas Nusa Cendana di Kupang.

"Sehingga para guru di daerah ini pun dapat memiliki standar kualifikasi pendidikan secara layak dan profesional," ujar Frasiskus. (OL-3)