Headline
RI-AS membuat protokol keamanan data lintas negara.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya kebocoran dana dalam pengelolaan parkir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, parkir liar yang masih menjamur di berbagai wilayah dinilai belum ditangani secara serius.
Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Ia menilai, hingga saat ini pengelolaan perparkiran oleh unit tersebut belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, terutama dalam menertibkan parkir liar.
"Kedepannya kalau kita melihat UPT (UP) Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta supaya swasta yang mengelola," kata Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5).
Menurutnya, Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengubah parkir liar menjadi parkir resmi yang retribusinya bisa dimaksimalkan dan disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
"Nanti kan masuk ke Bapenda. Bapenda yang mengontrol. Bapenda itu kan (mengelola langsung) kalau UPT Parkir on street. Kalau off street, sifatnya kalau manajemen swasta, ke Bapenda. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu ke Bapenda," urai Kenneth.
Ia menekankan pentingnya pengelolaan parkir yang profesional, mengingat Jakarta diproyeksikan sebagai kota global yang membutuhkan sumber pendapatan daerah yang besar. Kenneth bahkan menyebut potensi pendapatan dari sektor parkir bisa mencapai triliunan rupiah per tahun, jika dikelola dengan benar.
"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja enggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma Rp30 miliaran setahun. Enggak mungkin," tutur Kenneth.
Karena itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kinerja seluruh jajaran terkait, khususnya di Dinas Perhubungan DKI.
Ia juga mengkhawatirkan adanya permainan oknum di dalam tubuh Dishub yang membuat pemberantasan parkir liar tidak berjalan efektif.
"Dishub ini juga harus dievaluasi ya. Kalau memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya, bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja," jelas Kenneth.
"Saya melihat Pak Pramono kasihan sekali ya, kalau punya anak buah yang modelnya seperti ini kan. Beliau begitu semangat, begitu punya hati untuk melayani masyarakat Jakarta. Tapi anak buahnya enggak bisa ngimbangin, enggak bisa menerjemahkan apa yang beliau mau. Kan kasihan," lanjutnya. (P-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Pembentukan BUMD juga lebih efektif dalam mengentaskan permasalahan parkir liar yang masih menjamur di Jakarta.
Parkir liat tidak bisa dipandang semata sebagai isu ketertiban, melainkan juga berkaitan dengan aspek sosial, keamanan, dan kenyamanan masyarakat secara luas.
Pendapatan dari parkir di Jakarta bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD) yang nantinya akan kembali untuk pelayanan masyarakat.
Aksi pungli dan parkir liar di Pasar Induk Kramat Jati itu meresahkan para pedagang dan pengunjung pasar.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved