DPRD DKI Soroti Kebocoran Dana Parkir, Usul UP Perparkiran Dibubarkan

DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya kebocoran dana dalam pengelolaan parkir oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, parkir liar yang masih menjamur di berbagai wilayah dinilai belum ditangani secara serius.

Anggota DPRD DKI Jakarta, Hardiyanto Kenneth, bahkan mengusulkan agar Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membubarkan Unit Pengelola (UP) Perparkiran yang berada di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.

Ia menilai, hingga saat ini pengelolaan perparkiran oleh unit tersebut belum menunjukkan kinerja yang memuaskan, terutama dalam menertibkan parkir liar.

Baca juga : Penertiban Jukir Liar Perlu Dibarengi Pembinaan dan Edukasi

"Kedepannya kalau kita melihat UPT (UP) Parkir ini begini-begini terus, ya mungkin kita akan sarankan kepada Pak Gubernur untuk dibubarin aja. Kita lelang aja kepada swasta supaya swasta yang mengelola," kata Kenneth di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (14/5).

Menurutnya, Pemprov DKI bisa bekerja sama dengan pihak swasta untuk mengubah parkir liar menjadi parkir resmi yang retribusinya bisa dimaksimalkan dan disetorkan ke Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

"Nanti kan masuk ke Bapenda. Bapenda yang mengontrol. Bapenda itu kan (mengelola langsung) kalau UPT Parkir on street. Kalau off street, sifatnya kalau manajemen swasta, ke Bapenda. Jadi sumber pendapatan untuk pungut pajaknya itu ke Bapenda," urai Kenneth.

Baca juga : DPRD Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Regulasi Penertiban Parkir

Ia menekankan pentingnya pengelolaan parkir yang profesional, mengingat Jakarta diproyeksikan sebagai kota global yang membutuhkan sumber pendapatan daerah yang besar. Kenneth bahkan menyebut potensi pendapatan dari sektor parkir bisa mencapai triliunan rupiah per tahun, jika dikelola dengan benar.

"Kalau saya melihat berapa kali rapat dengan mereka, mereka aja enggak tahu mereka mau ngapain. Angka yang mereka kasih ke kita itu ngaco semua. Jadi target mereka cuma Rp30 miliaran setahun. Enggak mungkin," tutur Kenneth.

Karena itu, anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta ini meminta Gubernur Pramono Anung mengevaluasi kinerja seluruh jajaran terkait, khususnya di Dinas Perhubungan DKI.

Baca juga : DPRD DKI Jakarta Minta Pelatihan Kerja bagi Jukir Liar Jangan hanya Formalitas

Ia juga mengkhawatirkan adanya permainan oknum di dalam tubuh Dishub yang membuat pemberantasan parkir liar tidak berjalan efektif.

"Dishub ini juga harus dievaluasi ya. Kalau memang kerjanya malas-malas atau memang tidak ada passion-nya, bisa diganti, bisa dicopot, atau digeser. Jangan di situ lagi, cari orang yang benar-benar bisa kerja," jelas Kenneth.

"Saya melihat Pak Pramono kasihan sekali ya, kalau punya anak buah yang modelnya seperti ini kan. Beliau begitu semangat, begitu punya hati untuk melayani masyarakat Jakarta. Tapi anak buahnya enggak bisa ngimbangin, enggak bisa menerjemahkan apa yang beliau mau. Kan kasihan," lanjutnya. (P-4)