Pramono Anung Janji Tindak Tegas Juru Parkir Liar di Jakarta 

Pasar Tanah Abang dalam beberapa waktu terakhir ramai diperbincangkan lantaran kasus juru parkir (jukir) yang mematok tarif hingga Rp100 ribu per kendaraan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pun buka suara. Ia memastikan bakal menindak tegas jukir liar yang ada di wilayah ibu kota, terutama di kawasan Pasar Tanah Abang.

"Jadi untuk penanganan parkir liar yang ada di Jakarta, memang yang pertama sikap tegas dari pemerintah Jakarta dan juga aparat penegak hukum itu diperlukan. Maka kami lakukan, sehingga dengan demikian, ada operasi dan sebagainya," kata dia di Taman Ayodya, Jakarta Selatan, Jumat (20/2).

Ia juga mengingatkan para petugas untuk tidak melakukan pungutan liar (pungli) terkait kegiatan parkir yang dilakukan oleh jukir liar. Ada sejumlah laporan, bahwa para petugas dari Dinas terkait turut ikut andil dalam persoalan ini. Ia berjanji bakal memberikan tindakan tegas kepada petugas yang melakukan pungli.

Baca juga : Wagub DKI Rano Karno Minta Warga Maklumi Jukir Liar di Tanah Abang saat Awal Ramadan

"Iya, pokoknya siapa pun yang melakukan itu (pungli), kami tindak tegas," kata dia.

Sebelumnya, Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Jupiter mengungkap dugaan keterlibatan petugas Dishub dalam praktik parkir liar di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dugaan tersebut mencuat setelah aparat kepolisian mengamankan sejumlah jukir liar yang memungut uang parkir secara ilegal. Bahkan, Jukir tersebut mengenakan atribut menyerupai petugas resmi. Jupiter menyebut, terdapat dugaan oknum tersebut menyediakan seragam dan atribut kepada para jukir liar. Kejadian itu menunjukkan pengawasan terhadap pengelolaan parkir di Jakarta masih lemah.

“Harus segera dibenahi secara serius,” ujar Jupiter, Rabu (18/2)

Menurut dia, penanganan kasus tidak boleh berhenti pada jukir di lapangan. Apabila terdapat pihak yang memasok atribut, tiket, atau turut membantu praktik ilegal, maka harus diusut hingga tuntas.

“Tidak boleh ada pembiaran, apalagi perlindungan terhadap oknum yang merugikan masyarakat,” tandas politisi NasDem itu (E-3)