Headline
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
Perekonomian tumbuh 5,12% melampaui prediksi banyak kalangan.
PERSOALAN banjir di Jakarta perlu ditangani serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, banjir kerap melanda warga ibu kota dan persoalan tersebut terus terulang.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, Jakarta mesti memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur, Malaysia. Lanjut dia, kota Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.
"Saya berharap ke depan ada kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia. Kuala Lumpur misalnya, ada tunnel, terowongan, air dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (5/3).
Menurutnya, dengan kanal pengendali banjir itu diyakini bisa membantu dalam mengatasi persoalan banjir yang tiap tahun menghantui warga Jakarta.
"Paling itu bisa lebih membantu edit air yang terlalu banyak dipermukaan," ucap politikus PKS tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta agar Pemprov DKI untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir. Ia berujar, bahwa kali-kali di Jakarta saat ini masih tinggi lumpurnya, maka daya tampung air berkurang.
"Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya," terangnya.
Lebih lanjut Khoirudin mengungkapkan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan. Menurut dia, penanganan banjir ini merupakan pekerjaan rumah seluruh masyarakat Jakarta.
"Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan," tutupnya. (Far/P-2)
KOMISI D DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat hasil reses anggota legislatif terkait penanganan banjir di wilayah.
KOMISI A DPRD DKI Jakarta meminta proses rekrutmen Pegawai Penunjang Layanan Publik (PJLP) di lingkungan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) dilakukan tanpa pungli
Meski berbagai langkah teknis telah dijalankan, pendekatan yang dominan bersifat seremonial dan keagamaan dinilai hanya menjadi penahan sementara, bukan penyelesai masalah.
Menurut dia, Raperda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 telah resmi ditetapkan sebagai Perda.
DPRD DKI mendesak Pemerintah Provinsi Kota Jakarta melakukan audit sistem kelistrikan terhadap pasar tradisional buntut kebakaran hebat di Pasar Taman Puring
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
Fenomena ini berpotensi meningkatkan ketinggian air laut maksimum berupa banjir pesisir atau rob di wilayah pesisir utara Jakarta
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Sapto mengatakan, awalnya pihak berusaha menghubungi pemilik rumah namun tak membuahkan hasil. Begitu pula kepada para penyewa sebelumnya yang juga tidak kooperatif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved