Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
PERSOALAN banjir di Jakarta perlu ditangani serius oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pasalnya, banjir kerap melanda warga ibu kota dan persoalan tersebut terus terulang.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin mengatakan, Jakarta mesti memiliki kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia, salah satunya Kuala Lumpur, Malaysia. Lanjut dia, kota Kuala Lumpur memiliki terowongan sehingga air dapat dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut.
"Saya berharap ke depan ada kanal pengendali banjir, seperti di beberapa kota di dunia. Kuala Lumpur misalnya, ada tunnel, terowongan, air dipompa ke bawah dan kemudian dibuang ke laut," kata Khoirudin di Jakarta, Rabu (5/3).
Menurutnya, dengan kanal pengendali banjir itu diyakini bisa membantu dalam mengatasi persoalan banjir yang tiap tahun menghantui warga Jakarta.
"Paling itu bisa lebih membantu edit air yang terlalu banyak dipermukaan," ucap politikus PKS tersebut.
Lebih lanjut, ia meminta agar Pemprov DKI untuk terus melakukan pengerukan di seluruh sungai guna mengatasi banjir. Ia berujar, bahwa kali-kali di Jakarta saat ini masih tinggi lumpurnya, maka daya tampung air berkurang.
"Memang ada pendangkalan sungai, aliran air. Lumpur-lumpur semakin meninggi yang membuat debit air menjadi berkurang tampungannya," terangnya.
Lebih lanjut Khoirudin mengungkapkan, pengerukan sungai harus rutin dilakukan. Tahun depan saat musim hujan kembali, Jakarta perlu melakukan pengerukan. Menurut dia, penanganan banjir ini merupakan pekerjaan rumah seluruh masyarakat Jakarta.
"Karena memang endapan itu mengalir bersama aliran air. Jadi, pengerjaan banjir terus kita lakukan," tutupnya. (Far/P-2)
Melalui platform politik sebagai anggota DPRD DKI Jakarta, ia juga terus menyuarakan pentingnya akses informasi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang inklusif, edukatif, dan merata.
Generasi muda diminta dapat lebih kritis mengawal jalannya Pilkada Jakarta 2024. Mengingat peran mereka sangat penting untuk membangun arah Jakarta yang lebih baik.
DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov untuk menggandeng BPJS Ketenagakerjaan, untuk menjamin keselamatan para petugas ad hoc yang bertugas di Pilkada 2024.
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) Jakarta akan mengembalikan dana hibah ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta senilai Rp355 miliar.
KETUA DPRD Jakarta Khoirudin mendukung wacana pemilihan gubernur dipilih melalui DPRD.
Jika Bawaslu dan KPU memiliki usulan program baru, harus segera diajukan sebelum 24 April 2025.
Akankah keduanya bakal memenangi pertandingan? Seberapa besar faktor Anies dan Jokowi dalam ikut menentukan sang kampiun?
Siapa sebenarnya yang menelikung Anies? Seperti apa takdir politik Anies selanjutnya?
Kasus pencatutan KTP dalam Pilkada Jakarta kali ini ialah perkara serius, amat serius.
Acara ini menjadi yang terbesar dalam rangkaian UIQ Universe dengan lebih dari 1.400 pelanggan hadir untuk menyambut resmi kehadiran UIQ di pasar Indonesia.
Saat berlari, tubuh melepaskan tidak hanya cairan melalui keringat, tetapi juga mineral penting seperti kalsium, magnesium, natrium, dan kalium.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved