Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta membentuk panitia khusus (pansus) dalam rangka mempercepat pembahasan revisi peraturan daerah mengenai kejelasan payung hukum dan regulasi untuk program sekolah swasta gratis di Jakarta.
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana menjelaskan bahwa seluruh fraksi partai-partai di DPRD diminta memberikan usulan nama-nama yang akan menjadi pansus.
"Karena sekarang, hari ini, baru seluruh fraksi mengusulkan nama-namanya, sesuai usulan dari fraksi nama-nama untuk dimasukin ke Pansus," kata Yudha kepada awak media di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (26/2).
Selain keterlibatan anggota DPRD untuk menjadi pansus, akan ada anggota yang berasal dari pakar-pakar pendidikan. Yudha mengatakan tidak ada batasan anggota pansus.
"Semakin banyak menurut saya semakin bagus sehingga perdanya ini bisa benar-benar blueprint yang sangat prima dan sangat bermanfaat buat warga Jakarta. Kalau misalnya perlu 4, 5, 6 pakar-pakar kita libatkan, ya kita libatkan."
Politikus Gerindra ini berharap dengan terbentuknya pansus, hal itu juga semakin cepat penerapan sekolah swasta gratis yang diproyeksi akan berjalan pada tahun ajaran baru 2025/2026. "Tapi targetnya adalah mudah-mudahan pansus ini bisa gerak cepat dan menghasilkan hasil yang terbaik," pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengatakan pihaknya akan menggunakan pansus pendidikan ini untuk membantu percepatan penyusunan regulasi berupa peraturan daerah (perda) program sekolah swasta gratis.
“Program sekolah gratis ini memang perlu didukung regulasi sebagai payung hukum, makanya kami akan bentuk pansus pendidikan,” kata Khoirudin, beberapa waktu lalu. (Far/P-2)
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi usulan dari DPRD DKI Jakarta untuk membuat kebijakan Kartu Janda Jakarta sebagai salah satu program bantuan sosial (bansos) baru.
Yuke mengatakan bahwa musibah kebakaran yang terjadi beberapa hari ini dan menyebabkan korban meninggal dunia harus menjadi pelajaran yang berharga.
Anggota DPRD DKI Jakarta Ali Lubis menyatakan tindakan Satpol PP terhadap PKL dan parkir liar di Blok M sebenarnya dapat dibenarkan secara hukum, namun harus adil.
Banyak tempat olahraga yang digunakan masyarakat menengah ke bawah sehingga omzet yang didapatkan juga terbilang rendah.
Komisi E DPRD Jakarta meminta kepada Dinas Pendidikan DKI untuk segera merealisasikan 40 sekolah gratis pada tahun ajaran 2025/2026
ANGGOTA DPRD DKI Jakarta Bun Joi Phiau meminta pejabat di lingkungan Pemprov DKI jangan hanya ahli retorika saat bencana datang.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved